Aksi di DPR soal Serangan AS-Israel ke Iran Memanas, Teriakan “Prabowo Penakut” Menggema

Ilustrasi aksi unjuk rasa | freepik

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kritik keras terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto menggema dalam aksi demonstrasi bertajuk “Weekend Melawan” yang digelar di depan Kompleks DPR/MPR/DPD, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026). Dalam aksi tersebut, massa berulang kali meneriakkan sebutan “penakut” yang diarahkan kepada kepala negara.

Seruan itu muncul sebagai bentuk protes terhadap sikap pemerintah Indonesia yang dinilai belum menunjukkan posisi tegas menyusul serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran beberapa waktu lalu.

Salah satu orator aksi, Al Araf, menyebut presiden seharusnya menjadi pihak pertama yang menyampaikan sikap ketika terjadi pelanggaran hukum internasional.

“Ketika terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum internasional dan konstitusi, orang pertama yang harus bersikap adalah presiden. Sayangnya, itu tidak dilakukan,” kata Al Araf usai berorasi di hadapan massa.

Menurut dia, sebagai pemimpin negara yang sejak awal berdiri menolak penjajahan, Indonesia seharusnya secara tegas menyuarakan penolakan terhadap tindakan yang dinilai sebagai bentuk imperialisme.

Al Araf menilai serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu dapat dipandang sebagai bentuk penjajahan baru. Ia membandingkan sikap tersebut dengan sejumlah tokoh nasional lain yang dinilai lebih cepat menyampaikan kecaman, seperti Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri.

Lebih jauh, ia menduga sikap pemerintah yang dianggap kurang tegas tersebut berkaitan dengan posisi Indonesia dalam forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Al Araf menyebut forum itu digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang juga menjabat sebagai ketua dalam forum tersebut.

“Ini yang membuat Prabowo terkunci oleh Trump,” ujarnya.

Karena itu, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi Weekend Melawan mendesak pemerintah segera mengevaluasi bahkan mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP.

Menurut Al Araf, keluar dari forum tersebut tidak akan membuat Indonesia kehilangan peran dalam mendorong perdamaian dunia. Ia menilai Indonesia masih memiliki banyak jalur diplomasi internasional lain yang lebih relevan.

“Jadi, kalau ada yang menyatakan keluarnya Indonesia dari BoP hanya akan membuat kita jadi penonton, saya tegaskan itu keliru,” kata dosen Studi Pertahanan dan Keamanan Universitas Brawijaya tersebut.

Desakan serupa sebelumnya juga datang dari berbagai kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah mengeluarkan tausiyah resmi yang meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia di BoP.

Dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI menilai forum tersebut tidak efektif dalam mendorong terciptanya kemerdekaan yang nyata bagi Palestina.

Penilaian tersebut diperkuat dengan langkah militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran, yang dinilai semakin memperlihatkan ketidakkonsistenan forum tersebut dalam menjaga perdamaian dunia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring