1 hour ago
1
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono, sebagai Penasihat Menteri Bidang Pelestarian Sejarah dan Pengembangan Budaya Kemaritiman. Istimewa JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menunjuk Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono, sebagai Penasihat Menteri Bidang Pelestarian Sejarah dan Pengembangan Budaya Kemaritiman. Penunjukan tersebut diumumkan pada Senin (19/1/2026) bersama sejumlah akademisi lintas disiplin.
Dalam rilis yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (23/1/2026), pengangkatan ini menegaskan arah kebijakan kebudayaan nasional yang semakin menempatkan sejarah dan budaya maritim sebagai fondasi strategis dalam memperkuat identitas bangsa di tengah derasnya arus disrupsi informasi dan perubahan sosial.
Singgih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP LDII, menilai bahwa tugas utama penasihat menteri bukan sekadar memberikan pandangan akademik, tetapi menjaga sejarah sebagai memori kolektif bangsa. Menurutnya, sejarah tidak boleh diperlakukan sebagai catatan masa lalu yang statis, melainkan harus dihidupkan sebagai ruang bersama yang mempererat kebersamaan nasional.
“Sejarah harus menjadi rujukan etis yang menyatukan, terutama ketika hoaks dan narasi parsial sering memicu ketegangan sosial,” ujar Singgih.
Salah Paham Sejarah Dinilai Lebih Berbahaya daripada Lupa
Singgih menyoroti bahwa salah memahami sejarah dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih berbahaya dibanding sekadar melupakan sejarah. Narasi sejarah yang dipelintir, kata dia, berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan sempit dan memprovokasi konflik horizontal.
Karena itu, ia mendorong penguatan literasi sejarah yang kritis, kontekstual, dan berimbang, agar masyarakat mampu memahami peristiwa masa lalu secara utuh, tidak terjebak pada potongan narasi yang menyesatkan.
“Sejarah perlu dipahami secara menyeluruh supaya tetap menjadi perekat, bukan sumber perpecahan,” tegas profesor spesialisasi sejarah maritim tersebut.
Dalam aspek pelestarian, Singgih menilai tantangan terbesar bukan hanya menyimpan arsip atau merawat situs sejarah, melainkan menghidupkan kembali warisan budaya agar relevan bagi generasi muda.
Ia menekankan pentingnya transformasi peninggalan sejarah dari sekadar benda lama menjadi pengalaman bermakna, melalui pendidikan yang kreatif, narasi kuat, serta pemanfaatan media digital.
“Warisan budaya harus dirasakan, bukan hanya dilihat. Sejarah perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Anak Muda Harus Jadi Penafsir dan Penggerak Budaya
Singgih juga mendorong perubahan pendekatan dalam pewarisan budaya. Generasi muda, menurutnya, tidak cukup diposisikan sebagai penonton atau konsumen pengetahuan sejarah.
“Anak muda perlu dilibatkan sebagai penafsir, pencerita, dan penggerak kebudayaan. Ketika mereka merasa memiliki sejarahnya, warisan budaya akan hidup,” katanya.
Pendekatan ini diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan, memperkuat identitas nasional, sekaligus mendorong inovasi dalam pelestarian budaya di era digital.
Dalam konteks budaya kemaritiman, Singgih menegaskan bahwa pengalaman panjang Indonesia sebagai bangsa pelaut membentuk karakter keterbukaan, ketangguhan, serta kemampuan bernegosiasi dengan dunia luar.
Ia menilai budaya maritim tidak boleh berhenti sebagai tema simbolik, melainkan harus menjadi fondasi etik dan simbolik dalam membangun negara maritim yang berdaulat, sadar jati diri, dan berorientasi masa depan.
“Budaya maritim adalah jantung identitas keindonesiaan. Ini bukan nostalgia, tapi modal strategis untuk masa depan,” ujarnya.
Menyoroti dinamika lembaga budaya dan kerajaan yang masih bertahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Singgih menilai konflik internal terkait pewaris tahta sebagai krisis makna dan legitimasi budaya.
Menurutnya, konflik terbuka di institusi budaya dapat melemahkan otoritas simbolik dan keteladanan moral, sehingga berdampak langsung pada daya didik budaya di mata generasi muda.
“Budaya hidup melalui keteladanan. Ketika itu runtuh, budaya kehilangan daya ikat sosialnya,” tegasnya.
Terkait peran negara, Singgih mendorong sikap yang aktif namun tetap beretika. Negara, menurutnya, perlu memfasilitasi penyelesaian konflik budaya melalui mediasi berbasis kebudayaan, dengan melibatkan sejarawan, budayawan, dan tokoh adat.
Fokus utama negara seharusnya menjaga ekosistem budaya agar ritual, arsip, dan pendidikan budaya tetap berjalan, tanpa terjebak pada perebutan simbol kekuasaan.
Sebagai penasihat menteri, Singgih menegaskan bahwa terobosan pelestarian budaya harus menempatkan budaya sebagai praktik hidup, bukan sekadar koleksi arsip.
Ia mendorong pewarisan berlapis melalui keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara secara simultan. Selain itu, budaya perlu dihadirkan sebagai ruang partisipasi kreatif melalui seni, film, musik, serta media digital yang dekat dengan kehidupan generasi muda.
“Budaya akan lestari jika dipraktikkan dan diamalkan. Tanpa kehadiran negara yang berpihak pada proses pewarisan, kebudayaan aman di arsip tetapi rapuh dalam kehidupan,” tandas dia. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
