200 Triliun Dilepas ke Bank, Apa Ngaruh ke Kantong Rakyat? Selucu Itu Negaraku

Gedung bank. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kekhawatiran publik soal lonjakan belanja pemerintah, tekanan fiskal, hingga isu defisit APBN yang disebut-sebut berpotensi menembus batas aman kembali menjadi perhatian. Di tengah kondisi ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat makin berat, pemerintah justru memastikan kondisi fiskal nasional masih terkendali dan tetap berada di jalur aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi, meski belanja negara meningkat dan defisit sempat melebar pada awal tahun.

Pernyataan itu disampaikan dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Jumat (22/5/2026). Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mulai mendorong sektor swasta agar bergerak lebih agresif melalui peningkatan likuiditas perbankan.

Langkah yang disiapkan pun terbilang besar. Pemerintah memindahkan dana sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional dengan harapan kredit untuk masyarakat dan pelaku usaha bisa meningkat.

“Salah satu langkah yang dilakukan adalah memindahkan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional agar kredit kepada masyarakat dan dunia usaha meningkat,” tegas Menkeu.

Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga denyut ekonomi tetap bergerak di tengah tantangan global dan perlambatan daya beli yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun agar perputaran uang di daerah dan sektor usaha tidak tersendat.

Di sisi fiskal, pemerintah mengklaim kondisi mulai membaik. Defisit APBN yang pada Maret 2026 sempat mencapai 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), disebut turun menjadi 0,64 persen pada April 2026.

Perbaikan tersebut diklaim ditopang reformasi perpajakan serta meningkatnya penerimaan negara.

“Primary surplus juga sudah kembali positif. Artinya fiskal kita kembali berada pada jalur yang berkelanjutan,” ujar Menkeu Purbaya.

Namun di balik angka-angka itu, muncul pertanyaan yang ramai dibahas publik: apakah kebijakan seperti percepatan belanja dan injeksi likuiditas masih cukup efektif di tengah kondisi ekonomi saat ini?

Pasalnya, di lapangan masih banyak masyarakat yang merasa tekanan ekonomi belum benar-benar mereda. Harga kebutuhan pokok dinilai tetap tinggi, lapangan pekerjaan dianggap belum mudah, sementara daya beli disebut belum sepenuhnya pulih.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan menyinggung adanya perbedaan antara data resmi dan persepsi masyarakat.

Ia menyebut statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, inflasi lebih terkendali, serta angka pengangguran mengalami penurunan. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat justru merasakan kondisi berbeda.

Menkeu bahkan menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “ekonomi TikTok”, yakni narasi di media sosial yang menurutnya ikut membentuk persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi nasional.

Meski begitu, ia mengaku pemerintah tetap melakukan evaluasi serius terhadap situasi riil di lapangan.

Untuk mendukung argumennya, Menkeu memaparkan sejumlah indikator konsumsi yang dinilai masih menunjukkan daya beli masyarakat cukup kuat.

Data pemerintah mencatat penjualan mobil pada April 2026 meningkat hingga 55 persen. Sementara penjualan sepeda motor tumbuh 28 persen. Konsumsi listrik serta distribusi bahan bakar minyak juga disebut masih bergerak positif.

Angka-angka tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga masih berjalan.

Di sisi lain, Menkeu juga membantah anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini hanya ditopang belanja pemerintah.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan pengeluaran negara.

Meski demikian, perdebatan di masyarakat tampaknya belum mereda. Sebab, di tengah data pertumbuhan dan indikator konsumsi yang positif, sebagian warga masih mempertanyakan apakah strategi fiskal yang selama ini digunakan pemerintah benar-benar cukup kuat menghadapi tekanan ekonomi yang dirasakan langsung di tingkat bawah.

Apalagi saat biaya hidup terus menjadi perhatian, pertanyaan besar mulai muncul: apakah dorongan likuiditas, percepatan anggaran, dan belanja pemerintah masih mampu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat dalam situasi sekarang? Aris Arianto