BEM SI Nilai Kementerian Pendidikan Gagal Sentuh Akar Masalah

Ilustrasi aksi unjuk rasa | freepik

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kritik keras terhadap kebijakan pendidikan nasional kembali mengemuka. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan meluapkan kekecewaan mereka dengan cara simbolik: mengacungkan kartu kuning langsung di hadapan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, dalam sebuah audiensi yang berlangsung panas, Senin (4/5/2026).

Aksi tersebut menjadi penanda bahwa kalangan mahasiswa menilai arah kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo Subianto belum menyentuh persoalan mendasar. Dua kementerian sekaligus—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi—dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan.

“Kami dari BEM Se-Kerakyatan Indonesia memberikan kartu kuning sebagai warning bagi Kemendiktisaintek dan juga Kemendikdasmen yang programnya tidak pernah menyentuh akar masalah daripada pendidikan,” kata seorang mahasiswa Universitas Indonesia sambil menunjukkan kartu kuning ke Fauzan.

Sorak-sorai massa langsung pecah, mempertegas suasana aksi yang sejak awal sudah memanas. Mahasiswa menilai berbagai program yang dijalankan pemerintah selama ini lebih bersifat simbolik ketimbang solutif.

Dalam forum yang berlangsung sekitar 40 menit itu, kritik demi kritik dilontarkan. Salah satu yang disorot adalah pendekatan kementerian terhadap para presiden mahasiswa yang dianggap tidak substansial.

“Kemendiktisaintek hanya menjalankan kerja-kerja seremonial, mengumpulkan seluruh presma untuk mengadakan FGD di hotel-hotel mewah. Itu tidak baik, bapak!” ujar mahasiswa tersebut.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai melenceng dari prioritas. Mereka menyoroti alokasi dana 20 persen dari APBN yang sebagian digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), yang menurut mereka tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Aksi yang digelar di kawasan FX Sudirman itu bahkan tetap berlangsung meski hujan deras mengguyur. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta untuk bergantian menyampaikan kritik.

Isu lain yang mencuat adalah kekhawatiran terkait rencana penataan program studi yang dinilai berpotensi menghapus jurusan tertentu. Mahasiswa menolak keras kebijakan tersebut dan menilai pemerintah justru gagal membaca kebutuhan pasar kerja.

“Yang salah bukan prodi, yang salah pemerintah karena tidak bisa menyesuaikan kebutuhan lapangan kerja,” kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan.

Menanggapi berbagai tudingan itu, Fauzan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berencana menutup program studi. Ia menyebut kebijakan yang dilakukan adalah bentuk penataan untuk memperkuat kualitas pendidikan.

“Tidak ada penutupan program studi. Yang ada adalah penataan. Artinya penataan itu tidak menutup. Penataan itu memberikan penguatan terhadap program studi-program studi. Dan ini juga tidak hanya persoalan keguruan, tetapi juga program-program studi yang lain,” kata dia.

Namun, penjelasan tersebut tidak serta-merta meredakan ketegangan. Sejumlah mahasiswa bahkan melontarkan tudingan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Audiensi pun berakhir tanpa kesepakatan jelas, meninggalkan catatan bahwa jurang persepsi antara pemerintah dan mahasiswa terkait arah kebijakan pendidikan masih terbuka lebar. [*] Disarikan dari sumber berita media daring