Hikmahanto: Two State Solution Sulit Terwujud Jika Palestina Tak Duduk di Board of Peace

Hikmahanto Juwana | facebook

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bergabungnya Israel dalam Board of Peace (BoP) memunculkan tanda tanya besar terhadap masa depan solusi dua negara bagi konflik Israel–Palestina. Alih-alih membuka jalan damai, komposisi keanggotaan dinilai justru timpang dan berpotensi menjauhkan gagasan kemerdekaan Palestina.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai peluang terwujudnya two state solution semakin tipis setelah Israel resmi masuk dalam dewan tersebut, sementara Palestina tidak berada pada posisi setara dalam struktur utama organisasi.

“Dengan masuknya Israel, maka ini di BoP, kalau kita bicara Gaza, itu tidak akan ada imbangan. Karena apa? Israel ada, tapi Palestina tidak ada. Walaupun Palestina ada di dalam komite di bawah gitu ya, tapi di dalam sini tidak ada,” ungkapnya, Kamis, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Solusi dua negara sendiri selama ini dipahami sebagai kerangka penyelesaian konflik dengan membentuk dua negara berdaulat yang hidup berdampingan—Israel dan Palestina—dengan perbatasan yang disepakati serta pengakuan timbal balik.

Board of Peace merupakan lembaga yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Badan ini disebut bertujuan mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, mengawal stabilisasi serta rehabilitasi Gaza, dan mengupayakan perdamaian berdasarkan hukum internasional.

Indonesia telah lebih dulu menyatakan bergabung dalam BoP. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan partisipasi Indonesia dimaksudkan untuk tetap mengupayakan realisasi solusi dua negara. Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mendorong keterlibatan otoritas Palestina dalam struktur BoP.

Presiden Prabowo Subianto disebut mengambil keputusan bergabung dengan pertimbangan menjaga ketertiban dunia dan mendorong penyelesaian damai konflik internasional.

Namun, menurut Hikmahanto, realitas politik di lapangan tidak sesederhana itu. Ia menyinggung sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak kemerdekaan Palestina di Gaza.

“Nah, ini kan artinya apa? Two state solution tidak akan terjadi. Kalau misalnya kita masuk dalam BoP, kemudian kita menjadi kuda trojan, keluar dan kemudian kita coba pengaruhi Trump, enggak akan terjadi. Karena Trump lebih percaya pada Netanyahu daripada misalnya negara-negara Islam, bahkan Indonesia,” papar Hikmahanto.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan siap menarik diri dari BoP apabila prinsip organisasi tersebut bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk keluar sewaktu-waktu.

Ia juga menyebut Indonesia hingga kini belum membayarkan dana sekitar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun yang dikaitkan dengan keanggotaan tetap BoP. Informasi yang beredar menyebut anggota tetap diwajibkan membayar iuran sekitar Rp16–17 triliun, sementara negara yang tidak membayar tetap dapat menjadi anggota selama tiga tahun.

Selain Indonesia dan Israel, terdapat 27 negara yang tercatat bergabung dalam Board of Peace, antara lain Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Mesir, Yordania, Maroko, Vietnam, hingga Argentina.

Dengan komposisi tersebut, perdebatan mengenai efektivitas BoP dalam mendorong perdamaian yang adil diperkirakan masih akan terus mengemuka, terutama menyangkut representasi Palestina dalam proses pengambilan keputusan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring