11 hours ago
6
Oleh: Brilian Amial Rasyid
Di tengah pusaran ketidakpastian geopolitik global seperti perang Iran dan Amerika Serikat yang mengakibatkan krisis jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz dan ancaman resesi membayangi, setiap negara kini dipaksa untuk berpikir keras: di mana mereka harus menanamkan modal agar ekonomi tetap tumbuh stabil dalam jangka panjang?
Jawabannya bukan sekadar pada pembangunan infrastruktur fisik yang megah, melainkan pada kualitas manusia itu sendiri atau human capital yang diproksikan oleh dua variabel utama yaitu kesehatan dan pendidikan.
Investasi pada pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan publik merupakan prasyarat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Efisiensi di Atas Besaran Anggaran
Investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan adalah strategi ekonomi tingkat tinggi. Dimana, implementasi sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan yang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan universal health coverage di Indonesia.
Namun, sebuah temuan penting dari peneliti Drama et al. (2025) mengingatkan kita bahwa besaran anggaran bukanlah jaminan keberhasilan. Dalam studinya di negara berkembang, mereka menemukan tingkat inefisiensi belanja publik yang masih tinggi; di mana output yang dihasilkan seringkali tidak sebanding dengan input anggaran yang dikucurkan.
Hal ini menjadi alarm bagi tata kelola BPJS Kesehatan kita. Jika inefisiensi yang dipicu oleh asimetri informasi dan moral hazard tidak dibenahi, maka tambahan anggaran hanya akan menjadi pemborosan tanpa dampak nyata pada produktivitas nasional. Efisiensi memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan sekadar angka alokasi dalam menentukan hasil pembangunan.
Konsistensi Pendidikan Jangka Panjang
Di sektor pendidikan, tantangannya adalah menjaga konsistensi. Penelitian dari Meno et al. (2026) memberikan bukti kuat bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat partisipasi sekolah, namun efek ini jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Artinya, pemerintah tidak boleh terjebak dalam kebijakan yang bersifat instan. Pembangunan manusia adalah maraton, bukan lari sprint.
Masalahnya, saat tekanan fiskal muncul akibat resesi atau aturan fiskal yang ketat (fiscal rules), investasi jangka panjang ini seringkali menjadi korban pertama yang dipangkas. Peneliti Blesse et al. (2026) menyoroti tren berbahaya ini: pemerintah cenderung lebih memilih mengamankan belanja rutin jangka pendek daripada menjaga investasi publik jangka panjang. Hanya negara dengan kualitas institusi yang kuat yang mampu tetap bertahan menjaga investasi manusianya di tengah badai krisis.
AI: Kesiapan Manusia vs Kesiapan Teknologi
Di sinilah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) masuk sebagai penyelamat efisiensi. AI menawarkan peluang untuk mendeteksi penipuan klaim kesehatan hingga mempersonalisasi pembelajaran. Namun, kita harus waspada terhadap apa yang disebut Wang dan Hung (2026) sebagai tantangan AI Readiness.
Menurut mereka, kesiapan AI bukan hanya soal infrastruktur, melainkan konstruk multidimensi yang melibatkan kompetensi individu dan dukungan institusional. Tanpa kesiapan aktor kebijakan, teknologi AI hanya akan menciptakan “jurang implementasi” di mana kecanggihan data gagal diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif.
Penutup
Optimalisasi investasi publik memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Kita harus beralih dari sekadar mengejar angka serapan anggaran menuju penguatan efisiensi dan kualitas institusi. Jika Indonesia mampu menyinergikan temuan para ahli ini menjaga efisiensi seperti saran Drama, konsistensi jangka panjang seperti saran Meno, dan kesiapan institusi seperti saran Wang maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif bukan lagi sekadar impian.
Ini adalah sebuah siklus positif (Feedback Loop) yang berkelanjutan: investasi pada manusia menciptakan ekonomi yang tangguh, ekonomi yang tangguh menghasilkan kapasitas fiskal yang besar, dan kapasitas fiskal tersebut dikembalikan lagi untuk memperbesar investasi publik.
Inilah saatnya kita berhenti melihat belanja publik sebagai beban biaya, dan mulai melihatnya sebagai tabungan paling berharga untuk kedaulatan bangsa di masa depan.
Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Sumatera Utara (USU)
Oleh: Brilian Amial Rasyid
Di tengah pusaran ketidakpastian geopolitik global seperti perang Iran dan Amerika Serikat yang mengakibatkan krisis jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz dan ancaman resesi membayangi, setiap negara kini dipaksa untuk berpikir keras: di mana mereka harus menanamkan modal agar ekonomi tetap tumbuh stabil dalam jangka panjang?
Jawabannya bukan sekadar pada pembangunan infrastruktur fisik yang megah, melainkan pada kualitas manusia itu sendiri atau human capital yang diproksikan oleh dua variabel utama yaitu kesehatan dan pendidikan.
Investasi pada pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan publik merupakan prasyarat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Efisiensi di Atas Besaran Anggaran
Investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan adalah strategi ekonomi tingkat tinggi. Dimana, implementasi sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan yang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan universal health coverage di Indonesia.
Namun, sebuah temuan penting dari peneliti Drama et al. (2025) mengingatkan kita bahwa besaran anggaran bukanlah jaminan keberhasilan. Dalam studinya di negara berkembang, mereka menemukan tingkat inefisiensi belanja publik yang masih tinggi; di mana output yang dihasilkan seringkali tidak sebanding dengan input anggaran yang dikucurkan.
Hal ini menjadi alarm bagi tata kelola BPJS Kesehatan kita. Jika inefisiensi yang dipicu oleh asimetri informasi dan moral hazard tidak dibenahi, maka tambahan anggaran hanya akan menjadi pemborosan tanpa dampak nyata pada produktivitas nasional. Efisiensi memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan sekadar angka alokasi dalam menentukan hasil pembangunan.
Konsistensi Pendidikan Jangka Panjang
Di sektor pendidikan, tantangannya adalah menjaga konsistensi. Penelitian dari Meno et al. (2026) memberikan bukti kuat bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat partisipasi sekolah, namun efek ini jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Artinya, pemerintah tidak boleh terjebak dalam kebijakan yang bersifat instan. Pembangunan manusia adalah maraton, bukan lari sprint.
Masalahnya, saat tekanan fiskal muncul akibat resesi atau aturan fiskal yang ketat (fiscal rules), investasi jangka panjang ini seringkali menjadi korban pertama yang dipangkas. Peneliti Blesse et al. (2026) menyoroti tren berbahaya ini: pemerintah cenderung lebih memilih mengamankan belanja rutin jangka pendek daripada menjaga investasi publik jangka panjang. Hanya negara dengan kualitas institusi yang kuat yang mampu tetap bertahan menjaga investasi manusianya di tengah badai krisis.
AI: Kesiapan Manusia vs Kesiapan Teknologi
Di sinilah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) masuk sebagai penyelamat efisiensi. AI menawarkan peluang untuk mendeteksi penipuan klaim kesehatan hingga mempersonalisasi pembelajaran. Namun, kita harus waspada terhadap apa yang disebut Wang dan Hung (2026) sebagai tantangan AI Readiness.
Menurut mereka, kesiapan AI bukan hanya soal infrastruktur, melainkan konstruk multidimensi yang melibatkan kompetensi individu dan dukungan institusional. Tanpa kesiapan aktor kebijakan, teknologi AI hanya akan menciptakan “jurang implementasi” di mana kecanggihan data gagal diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif.
Penutup
Optimalisasi investasi publik memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Kita harus beralih dari sekadar mengejar angka serapan anggaran menuju penguatan efisiensi dan kualitas institusi. Jika Indonesia mampu menyinergikan temuan para ahli ini menjaga efisiensi seperti saran Drama, konsistensi jangka panjang seperti saran Meno, dan kesiapan institusi seperti saran Wang maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif bukan lagi sekadar impian.
Ini adalah sebuah siklus positif (Feedback Loop) yang berkelanjutan: investasi pada manusia menciptakan ekonomi yang tangguh, ekonomi yang tangguh menghasilkan kapasitas fiskal yang besar, dan kapasitas fiskal tersebut dikembalikan lagi untuk memperbesar investasi publik.
Inilah saatnya kita berhenti melihat belanja publik sebagai beban biaya, dan mulai melihatnya sebagai tabungan paling berharga untuk kedaulatan bangsa di masa depan.
Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Sumatera Utara (USU)
