13 hours ago
8
MEDAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara selama lebih dari sepekan memunculkan beragam sorotan. Selain meminta evaluasi terhadap kinerja PT Pertamina Patra Niaga, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali memisahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berdiri sendiri.
Menurut Rafriandi, pemisahan antara urusan perindustrian dan perdagangan dengan sektor energi dan sumber daya mineral dinilai penting agar penanganan persoalan energi, termasuk distribusi BBM, dapat dilakukan lebih fokus dan terkoordinasi.
“Dinas ESDM periode sebelumnya pernah ada sebelum disatukan di masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Melihat dinamika ekonomi sumber daya alam di Sumut serta sebagai upaya perlindungan terhadap potensi bencana dan kesejahteraan masyarakat, maka Dinas ESDM Provinsi Sumut perlu dihidupkan kembali,” kata Rafriandi kepada Sumut Pos, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai keberadaan dinas khusus ESDM akan mempermudah koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelesaikan berbagai persoalan sektor energi di daerah, termasuk distribusi BBM.
Selain itu, Rafriandi menilai penanganan kelangkaan BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga belum berjalan maksimal. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU selama beberapa hari terakhir disebutnya menjadi indikator lemahnya manajemen distribusi.
“Padahal teknologi sudah canggih, tetapi penanganan antrean BBM terkesan masih manual. Kenapa ketika antrean panjang terjadi, Pertamina tidak memanfaatkan jaringan Pertamini yang sudah ada untuk membantu penyaluran BBM sehingga beban di SPBU bisa berkurang,” ujarnya.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran PT Pertamina Patra Niaga, mulai dari tingkat pimpinan hingga petugas operasional di lapangan.”Semua yang bertugas di Pertamina harus dievaluasi, baik dari pimpinan pucuknya hingga sopir truknya,” tegasnya.
Menurut Rafriandi, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, kebutuhan energi masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Sumut merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia dan memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Jadi jangan dianggap enteng. Kebutuhan masyarakat, termasuk ketersediaan BBM, harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Rafriandi berharap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, baik melalui evaluasi terhadap distribusi BBM maupun penguatan kelembagaan di lingkungan Pemprov Sumut.
“Segera ambil tindakan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan distribusi BBM. Kami juga menyarankan agar Pemprov kembali memisahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas ESDM agar masing-masing bisa lebih fokus menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (dwi/ila)
MEDAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara selama lebih dari sepekan memunculkan beragam sorotan. Selain meminta evaluasi terhadap kinerja PT Pertamina Patra Niaga, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali memisahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berdiri sendiri.
Menurut Rafriandi, pemisahan antara urusan perindustrian dan perdagangan dengan sektor energi dan sumber daya mineral dinilai penting agar penanganan persoalan energi, termasuk distribusi BBM, dapat dilakukan lebih fokus dan terkoordinasi.
“Dinas ESDM periode sebelumnya pernah ada sebelum disatukan di masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Melihat dinamika ekonomi sumber daya alam di Sumut serta sebagai upaya perlindungan terhadap potensi bencana dan kesejahteraan masyarakat, maka Dinas ESDM Provinsi Sumut perlu dihidupkan kembali,” kata Rafriandi kepada Sumut Pos, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai keberadaan dinas khusus ESDM akan mempermudah koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelesaikan berbagai persoalan sektor energi di daerah, termasuk distribusi BBM.
Selain itu, Rafriandi menilai penanganan kelangkaan BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga belum berjalan maksimal. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU selama beberapa hari terakhir disebutnya menjadi indikator lemahnya manajemen distribusi.
“Padahal teknologi sudah canggih, tetapi penanganan antrean BBM terkesan masih manual. Kenapa ketika antrean panjang terjadi, Pertamina tidak memanfaatkan jaringan Pertamini yang sudah ada untuk membantu penyaluran BBM sehingga beban di SPBU bisa berkurang,” ujarnya.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran PT Pertamina Patra Niaga, mulai dari tingkat pimpinan hingga petugas operasional di lapangan.”Semua yang bertugas di Pertamina harus dievaluasi, baik dari pimpinan pucuknya hingga sopir truknya,” tegasnya.
Menurut Rafriandi, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, kebutuhan energi masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Sumut merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia dan memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Jadi jangan dianggap enteng. Kebutuhan masyarakat, termasuk ketersediaan BBM, harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Rafriandi berharap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, baik melalui evaluasi terhadap distribusi BBM maupun penguatan kelembagaan di lingkungan Pemprov Sumut.
“Segera ambil tindakan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan distribusi BBM. Kami juga menyarankan agar Pemprov kembali memisahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas ESDM agar masing-masing bisa lebih fokus menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (dwi/ila)
