Ruang Digital Perlu Identitas Jelas, Gus Hilmy Minta Komdigi Atur Akun Medsos Lebih Ketat

Hilmy Muhammad | Istimewa

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Maraknya akun anonim dan akun ganda di media sosial dinilai telah menjadi salah satu sumber kekacauan di ruang digital Indonesia. Fenomena tersebut bahkan dianggap membuka peluang penyebaran hoaks, propaganda, hingga serangan terhadap individu tanpa tanggung jawab yang jelas.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad. Tokoh yang akrab disapa Gus Hilmy itu menilai negara perlu hadir lebih tegas dalam menata ruang digital agar tetap sehat sebagai ruang publik modern.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) yang mulai melakukan penataan ruang digital nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas komunikasi publik di media sosial.

Menurut Gus Hilmy, upaya pemerintah tersebut juga sejalan dengan pandangan yang sebelumnya dibahas dalam Nahdlatul Ulama dalam forum Musyawarah Nasional NU tahun 2025 yang digelar di Hotel Sultan Jakarta. Dalam forum itu, khususnya pada pembahasan Komisi Qonuniyah, para ulama dan cendekiawan NU menekankan pentingnya tata kelola ruang digital yang lebih tertib, beretika, dan bertanggung jawab, termasuk perlunya pembatasan usia anak dalam penggunaan media sosial.

“Keputusan pemerintah ini mengafirmasi pandangan yang telah dibahas dalam Munas NU tahun lalu. Ruang digital tidak boleh dibiarkan tanpa tata kelola. Media sosial hari ini berfungsi seperti ruang publik. Karena itu perlu aturan yang menjaga tanggung jawab penggunanya,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis yang diterima Joglosemarnews, Minggu (8/3/2026).

Selain sebagai anggota DPD RI, Gus Hilmy juga menjabat sebagai Katib Syuriyah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menilai langkah pemerintah melalui Komdigi dapat menjadi instrumen penting untuk menekan penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, serta praktik komunikasi digital yang merusak kehidupan sosial.

Meski demikian, menurutnya masih ada persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi pemerintah, terutama terkait kepemilikan akun media sosial.

Gus Hilmy menilai keberadaan akun anonim dan akun ganda telah memicu berbagai persoalan di ruang digital. Satu orang, katanya, bisa mengoperasikan banyak akun sekaligus untuk menyerang pihak lain, menyebarkan propaganda, maupun membangun opini yang menyesatkan.

“Ini harus menjadi perhatian serius Komdigi. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi akun tanpa identitas yang jelas. Setiap akun media sosial seharusnya berbasis identitas resmi yang sah,” tegasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu menilai sistem berbasis identitas resmi akan membuat pengguna media sosial lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Menurutnya, ketika identitas pengguna jelas, setiap orang akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital.

“Jika satu orang bisa memiliki banyak akun anonim, maka ruang digital akan terus dipenuhi manipulasi. Orang bisa menyerang siapa saja tanpa tanggung jawab. Ini tidak sehat bagi demokrasi Pancasila dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendorong Komdigi untuk menyusun regulasi yang memungkinkan penerapan satu identitas resmi bagi satu akun utama di media sosial. Sistem semacam itu, menurutnya, telah mulai diterapkan di sejumlah negara sebagai upaya menekan penyalahgunaan platform digital.

Ia juga menilai kebijakan tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai praktik negatif di dunia maya, mulai dari perundungan digital, ujaran kebencian, hingga operasi propaganda yang dilakukan melalui jaringan akun palsu.

“Ruang digital Indonesia harus menjadi ruang yang beradab. Kebebasan berpendapat tetap dijamin. Namun kebebasan itu harus disertai tanggung jawab,” kata Gus Hilmy.

Ia berharap pemerintah tidak berjalan sendiri dalam menata ekosistem digital nasional. Menurutnya, pelibatan masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga komunitas digital diperlukan agar ruang media sosial di Indonesia berkembang secara sehat, bertanggung jawab, dan bermartabat. [*]