Tolak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera, Prabowo Bilang Karena Cuma Terjadi di 3 Provinsi Saja  

Ilustrasi banjir rob | pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional karena hanya berdampak pada tiga provinsi dari total 58 provinsi di Indonesia.

Penekanan itu disampaikan tanpa menyinggung secara spesifik jumlah korban terdampak yang mencapai ribuan jiwa maupun kerusakan luas yang ditinggalkan bencana tersebut.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanggulangan bencana di Aceh, Kamis (1/1/2026), menyusul masih adanya kritik publik terkait absennya status bencana nasional atas bencana yang terjadi pada November 2025 lalu.

“Masih ada yang mempersoalkan, mengapa tidak bencana nasional?” kata Prabowo, sebagaimana disiarkan Sekretariat Kepresidenan.

Menurut Prabowo, pertimbangan utama pemerintah bukan terletak pada besarnya dampak korban maupun kerusakan, melainkan cakupan wilayah terdampak. Ia menilai bencana tersebut hanya memengaruhi sebagian kecil wilayah Indonesia secara administratif.

“Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain,” tuturnya.

Prabowo juga menyatakan ketiga provinsi yang terdampak masih dinilai mampu menangani bencana secara mandiri dengan dukungan pemerintah pusat, sehingga status bencana nasional dianggap tidak diperlukan.

“Kalau sementara kita, tiga provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ucap Prabowo.

Meski demikian, Prabowo membantah anggapan pemerintah bersikap abai. Ia mengklaim penanganan bencana tetap dilakukan secara serius, termasuk dengan kehadiran langsung jajaran Kabinet Merah Putih di lokasi terdampak.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ada berapa menteri yang sedang di tempat lain,” kata Prabowo.

Prabowo menambahkan, pemerintah juga tengah menangani berbagai bencana di wilayah lain di Indonesia secara bersamaan. Ia menegaskan negara akan bekerja maksimal dalam merespons setiap bencana yang terjadi, tanpa melihat statusnya.

Selain pengerahan sumber daya manusia, Prabowo menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang partisipasi masyarakat dan pihak swasta melalui donasi maupun bentuk dukungan lainnya.

Di sisi lain, pernyataan Presiden tersebut kontras dengan keluhan pemerintah daerah. Bupati Aceh Utara Ismail Jalil sebelumnya menyampaikan bahwa dampak banjir bandang di wilayahnya pada November 2025 disebut lebih berat dibandingkan peristiwa tsunami Aceh 2004.

Namun, Ismail menilai perhatian pemerintah pusat terhadap bencana di Aceh Utara terkesan minim. Ia menyebut kerusakan terjadi dari wilayah hulu hingga hilir, tetapi tidak mendapatkan sorotan luas karena keterbatasan akses komunikasi.

“Pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu. Makanya tidak viral. Mungkin itu alasan (pemerintah pusat) tidak hadir,” ucap Ismail dalam rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pascabencana di Aceh, yang disiarkan langsung melalui YouTube resmi DPR, Selasa (30/12/2025). [*] Disarikan darai sumber berita media daring