Belanja Negara Melonjak, APBN 2026 Defisit Rp135,7 Triliun hingga Februari

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa | Wikipedia

 JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai menunjukkan posisi defisit pada awal tahun. Lonjakan belanja pemerintah yang lebih cepat dibanding penerimaan membuat kas negara minus sejak dua bulan pertama tahun berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, hingga akhir Februari 2026 defisit APBN tercatat mencapai Rp 135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam konferensi pers pada Jumat (6/3/2026), ia menjelaskan penerimaan negara selama Januari–Februari mencapai Rp 358 triliun atau tumbuh 12,8 persen. Kontributor terbesar berasal dari pajak yang meningkat signifikan hingga 30,4 persen dengan nilai Rp 245,1 triliun.

Menurut Purbaya, tren positif penerimaan pajak ini diharapkan terus berlanjut sepanjang tahun. Ia optimistis kinerja perpajakan masih memiliki ruang pertumbuhan.

Di sisi lain, pengeluaran negara meningkat jauh lebih cepat. Total belanja hingga Februari tercatat Rp 493,8 triliun atau melonjak 41,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Porsi terbesar berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 346,1 triliun atau naik 63,7 persen.

Lonjakan pengeluaran ini sekaligus memperlebar jarak antara pendapatan dan belanja negara, sehingga defisit fiskal tak terhindarkan.

Jika ditarik ke belakang, tanda-tanda pelebaran defisit sebenarnya sudah terlihat sejak Januari 2026. Pada bulan pertama tahun ini saja, APBN sudah mencatat defisit Rp 54,6 triliun atau sekitar 0,21 persen dari PDB.

Pada periode tersebut, pendapatan negara tercatat Rp 172,7 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp 227,3 triliun. Artinya, pengeluaran negara tumbuh jauh lebih cepat dibanding pemasukan.

Kenaikan belanja terutama terjadi pada anggaran kementerian dan lembaga yang melonjak tajam. Pemerintah mempercepat pengeluaran untuk mendanai berbagai program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto, serta penyaluran berbagai bantuan sosial.

Selain itu, belanja modal juga meningkat drastis. Pemerintah mengalokasikan dana untuk proyek infrastruktur pendukung ketahanan pangan, pembangunan irigasi, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.

Kementerian Keuangan menilai percepatan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah bahkan menargetkan total belanja hingga kuartal pertama dapat mencapai sekitar Rp 809 triliun guna memperkuat aktivitas ekonomi domestik.

Strategi fiskal ekspansif ini diharapkan mampu menopang laju ekonomi yang sebelumnya mencatat pertumbuhan cukup kuat pada akhir 2025. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 bisa berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen.

Meski demikian, jalur fiskal Indonesia tetap menjadi perhatian pelaku pasar. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas yang diatur undang-undang, yakni maksimal 3 persen dari PDB.

Beberapa lembaga pemeringkat internasional juga terus memantau kondisi fiskal Indonesia. Moody’s Ratings sebelumnya telah menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal.

Sementara itu, tim dari Fitch Ratings dilaporkan sedang melakukan kunjungan dan berdiskusi dengan pembuat kebijakan untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia tahun ini.

Pemerintah menegaskan akan terus mengawasi berbagai risiko global yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional, sembari memastikan belanja negara tetap mampu mendorong pertumbuhan tanpa melanggar batas disiplin fiskal. [*] Disarikan dari sumber berita media daring