Mencermati Alasan Penolakan Pembangunan Dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura
Ratusan jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) Pengharapan Jayapura bersama Badan Pekerja Klasis Port Numbay, Badan Pengurus Sinode GKI di Tanah Papua, GAMKI, tokoh perempuan, pemuda, hingga masyarakat adat Port Numbay, menuntut rencana pembangunan Dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura dihentikan. Lantas apa sebenarnya alasan utama penolakan tersebut ?
Laporan: Karolus Daot _ Jayapura
Senin (18/5) siang kemarin, sinar matahari terasa menyengat di halaman Gedung DPR Papua. Panasnya memantul dari aspal hitam yang dipenuhi ratusan jemaat. Mereka dari berbagai denominasi gereja, termasuk organisasi kepemudaan, perempuan dan tokoh adat Port Numbay. Datang membawa spanduk penolakan dan papan plang yang bertuliskan tuntutan penolakan pembangunan dermaga di kawasan gereja GKI Pengharapan.
Bagi sebagian orang, penolakan itu mungkin terlihat berlebihan. Sebab pembangunan dermaga disebut tidak mengambil lahan gereja. Tidak menggusur bangunan ibadah. Bahkan ada yang menilai kehadiran dermaga tidak akan mengganggu spiritualitas jemaat.
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan bangunan, namun mempertahankan sejarah.
Di tengah kerumunan massa, seorang pria berdiri memegang pengeras suara. Namanya Frans Koromat. Suaranya sesekali datar, tetapi tegas, sesekali juga emosinya naik ketika mengingat kembali peristiwa puluhan tahun lalu.
Frans berdiri paling depan dari aksi tersebut. Bukan sekedar ingin mencari panggung politik, tapi menjadi bagian dari sejarah panjang peristiwa penolakan pembangunan dermaga tersebut. Ia menceritakan bahwa rencana pembangunan dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura ini sudah ada sejak 1995 hingga 1997 silam.
“Hari ini 31 tahun yang lalu, Lantamal X juga mau bangun dermaga di situ,” katanya di hadapan pimpinan DPR Papua, Ketua MRP Papua, dan Komandan Kodaeral X Jayapura.
Kalimat itu langsung mengubah suasana.
Frans Koromat, Jemaat GKI Pengharapan (kemeja putih) sosok yang terlibat langsung dalam sejarah aksi penolakan pembangunan dermaga Kodaeral X Jayapura 31 Tahun Silam, sampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRP, Senin (18/5). (foto:Karel/Cepos)Frans lalu mulai membuka kembali lembar sejarah lama yang nyaris terlupakan. Pada tahun 1995, rencana pembangunan dermaga pertama kali muncul di samping Gereja Pengharapan. Kala itu Gereja menolak, surat demi surat dikirimkan kepada pemerintah dan pihak TNI AL.
Namun proyek tetap berjalan. Tahun 1996, gereja kembali menyurati pemerintah daerah, namun sayang tidak digubris. Lalu pada 1997, ketika Freddy Numberi menjabat Danlantamal X Jayapura penolakan membesar.
Ribuan orang turun ke jalan. Gereja-gereja bersatu. Organisasi mahasiswa seperti HMI, GMKI, PMKRI, hingga GAMKI ikut bergabung. Puncaknya terjadi pada 10 Mei 1997, ia berusaha mengamankan situasi agar tidak terjadi bentrokan.
“Saya peluk mobilnya Pak Freddy Numberi waktu itu, Saya adalah pelaku yang mengamankan beliau dari kepungan masa aksi kala itu,” kenang Frans.
Pemerintah Provinsi Irian Jaya saat itu akhirnya menggelar pertemuan bersama seluruh pihak di Kantor Gubernur. Hasilnya, adalah pembangunan dermaga dihentikan untuk selamanya. Keputusan itu, bagi jemaat GKI, bukan sekadar keputusan administratif Itu adalah perjanjian moral.
Mencermati Alasan Penolakan Pembangunan Dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura
Ratusan jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) Pengharapan Jayapura bersama Badan Pekerja Klasis Port Numbay, Badan Pengurus Sinode GKI di Tanah Papua, GAMKI, tokoh perempuan, pemuda, hingga masyarakat adat Port Numbay, menuntut rencana pembangunan Dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura dihentikan. Lantas apa sebenarnya alasan utama penolakan tersebut ?
Laporan: Karolus Daot _ Jayapura
Senin (18/5) siang kemarin, sinar matahari terasa menyengat di halaman Gedung DPR Papua. Panasnya memantul dari aspal hitam yang dipenuhi ratusan jemaat. Mereka dari berbagai denominasi gereja, termasuk organisasi kepemudaan, perempuan dan tokoh adat Port Numbay. Datang membawa spanduk penolakan dan papan plang yang bertuliskan tuntutan penolakan pembangunan dermaga di kawasan gereja GKI Pengharapan.
Bagi sebagian orang, penolakan itu mungkin terlihat berlebihan. Sebab pembangunan dermaga disebut tidak mengambil lahan gereja. Tidak menggusur bangunan ibadah. Bahkan ada yang menilai kehadiran dermaga tidak akan mengganggu spiritualitas jemaat.
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan bangunan, namun mempertahankan sejarah.
Di tengah kerumunan massa, seorang pria berdiri memegang pengeras suara. Namanya Frans Koromat. Suaranya sesekali datar, tetapi tegas, sesekali juga emosinya naik ketika mengingat kembali peristiwa puluhan tahun lalu.
Frans berdiri paling depan dari aksi tersebut. Bukan sekedar ingin mencari panggung politik, tapi menjadi bagian dari sejarah panjang peristiwa penolakan pembangunan dermaga tersebut. Ia menceritakan bahwa rencana pembangunan dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura ini sudah ada sejak 1995 hingga 1997 silam.
“Hari ini 31 tahun yang lalu, Lantamal X juga mau bangun dermaga di situ,” katanya di hadapan pimpinan DPR Papua, Ketua MRP Papua, dan Komandan Kodaeral X Jayapura.
Kalimat itu langsung mengubah suasana.
Frans Koromat, Jemaat GKI Pengharapan (kemeja putih) sosok yang terlibat langsung dalam sejarah aksi penolakan pembangunan dermaga Kodaeral X Jayapura 31 Tahun Silam, sampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRP, Senin (18/5). (foto:Karel/Cepos)Frans lalu mulai membuka kembali lembar sejarah lama yang nyaris terlupakan. Pada tahun 1995, rencana pembangunan dermaga pertama kali muncul di samping Gereja Pengharapan. Kala itu Gereja menolak, surat demi surat dikirimkan kepada pemerintah dan pihak TNI AL.
Namun proyek tetap berjalan. Tahun 1996, gereja kembali menyurati pemerintah daerah, namun sayang tidak digubris. Lalu pada 1997, ketika Freddy Numberi menjabat Danlantamal X Jayapura penolakan membesar.
Ribuan orang turun ke jalan. Gereja-gereja bersatu. Organisasi mahasiswa seperti HMI, GMKI, PMKRI, hingga GAMKI ikut bergabung. Puncaknya terjadi pada 10 Mei 1997, ia berusaha mengamankan situasi agar tidak terjadi bentrokan.
“Saya peluk mobilnya Pak Freddy Numberi waktu itu, Saya adalah pelaku yang mengamankan beliau dari kepungan masa aksi kala itu,” kenang Frans.
Pemerintah Provinsi Irian Jaya saat itu akhirnya menggelar pertemuan bersama seluruh pihak di Kantor Gubernur. Hasilnya, adalah pembangunan dermaga dihentikan untuk selamanya. Keputusan itu, bagi jemaat GKI, bukan sekadar keputusan administratif Itu adalah perjanjian moral.
