BIAK – Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat mulai dirasakan hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Biak Numfor. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd, mengungkapkan bahwa salah satu sektor yang terdampak langsung adalah program renovasi sekolah, yang sebelumnya telah direncanakan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Efisiensi anggaran dari pusat ini memang membuat tidak ada alokasi dari DAK tahun ini untuk renovasi sekolah,” ujar Kamaruddin saat ditemui sewaktu Open House Idul Fitri di Kediamannya, Selasa (2/4).
Ia menyebutkan bahwa banyak sekolah di Biak, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, sebenarnya telah mengusulkan renovasi, baik ringan, sedang, maupun berat. Namun, dengan adanya penyesuaian anggaran, realisasi terhadap usulan tersebut harus tertunda.
Seperti diketahui, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan instruksi efisiensi anggaran secara nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mengawalinya dalam tiga tahap dengan total penghematan sebesar Rp750 triliun. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Tujuan dari efisiensi ini dikabarkan untuk mengalokasikan dana secara lebih bijak, menjaga pertumbuhan ekonomi, mendukung proyek berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Biak Numfor yang masih sangat bergantung pada transfer pusat tentu ikut terdampak. Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran dari pusat mencapai lebih dari Rp111 miliar, sebagaimana juga pernah dilaporkan oleh Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si.
Meski begitu, Kamaruddin menegaskan pihaknya tetap berupaya mengusahakan solusi di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengupayakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 untuk melakukan renovasi berat terhadap salah satu sekolah dasar di Distrik Kepulauan Aimando dan Padaido. “Kondisinya sudah sangat mendesak, dan kami anggap ini perlu segera dilakukan,” jelasnya.
Kamaruddin juga menyatakan dukungannya terhadap program-program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis dan program lainnya di dunia Pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ia berharap di tahun anggaran berikutnya, perhatian terhadap kondisi sekolah di daerah-daerah pelosok, khususnya di wilayah kepulauan, dapat lebih diperkuat melalui pengalokasian anggaran yang lebih memadai.(il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
BIAK – Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat mulai dirasakan hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Biak Numfor. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd, mengungkapkan bahwa salah satu sektor yang terdampak langsung adalah program renovasi sekolah, yang sebelumnya telah direncanakan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Efisiensi anggaran dari pusat ini memang membuat tidak ada alokasi dari DAK tahun ini untuk renovasi sekolah,” ujar Kamaruddin saat ditemui sewaktu Open House Idul Fitri di Kediamannya, Selasa (2/4).
Ia menyebutkan bahwa banyak sekolah di Biak, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, sebenarnya telah mengusulkan renovasi, baik ringan, sedang, maupun berat. Namun, dengan adanya penyesuaian anggaran, realisasi terhadap usulan tersebut harus tertunda.
Seperti diketahui, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan instruksi efisiensi anggaran secara nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mengawalinya dalam tiga tahap dengan total penghematan sebesar Rp750 triliun. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Tujuan dari efisiensi ini dikabarkan untuk mengalokasikan dana secara lebih bijak, menjaga pertumbuhan ekonomi, mendukung proyek berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Biak Numfor yang masih sangat bergantung pada transfer pusat tentu ikut terdampak. Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran dari pusat mencapai lebih dari Rp111 miliar, sebagaimana juga pernah dilaporkan oleh Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si.
Meski begitu, Kamaruddin menegaskan pihaknya tetap berupaya mengusahakan solusi di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengupayakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 untuk melakukan renovasi berat terhadap salah satu sekolah dasar di Distrik Kepulauan Aimando dan Padaido. “Kondisinya sudah sangat mendesak, dan kami anggap ini perlu segera dilakukan,” jelasnya.
Kamaruddin juga menyatakan dukungannya terhadap program-program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis dan program lainnya di dunia Pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ia berharap di tahun anggaran berikutnya, perhatian terhadap kondisi sekolah di daerah-daerah pelosok, khususnya di wilayah kepulauan, dapat lebih diperkuat melalui pengalokasian anggaran yang lebih memadai.(il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
