Indonesia Hasilkan 144 Ribu Ton Sampah per Hari, 96 Persen TPA Masih Open Dumping: Ancaman Metana Makin Serius

Tumpukan sampah. Dok. WRI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Indonesia menghadapi persoalan sampah yang jauh lebih besar daripada sekadar tumpukan limbah. Di balik sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), tersimpan ancaman emisi metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim sekaligus meningkatkan risiko kebakaran.

Kondisi tersebut terungkap dalam kajian SMART Waste Indonesia yang dilakukan WRI Indonesia sejak 2024 dan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kamis (20/8/2026).

Dalam rilis yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (20/8/2026), kajian yang didukung Global Methane Hub itu menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas data persampahan, metode inventarisasi emisi, serta sistem pemantauan dan pengukuran emisi metana di Indonesia.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan, dari sekitar 511 TPA di Indonesia, diperkirakan 96 persen masih menggunakan sistem open dumping.

Di sisi lain, timbunan sampah nasional terus membesar. Sepanjang 2025, Indonesia menghasilkan sekitar 144 ribu ton sampah per hari, sementara yang tercatat terkelola baru sekitar 25 persen.

Persoalannya semakin kompleks karena sampah rumah tangga didominasi material organik. Ketika sampah organik terurai dalam kondisi minim oksigen, proses tersebut menghasilkan gas metana yang memiliki dampak besar terhadap pemanasan global.

Hasil survei SMART Waste Indonesia di lima TPA pada 2025 memperlihatkan gambaran tersebut secara lebih jelas. Lima lokasi yang menjadi objek survei adalah TPA Solok, Surabaya, Balikpapan, Mataram, dan Gorontalo.

Dari survei itu ditemukan 52,02 persen timbunan sampah berupa sampah organik, sedangkan 12,83 persen lainnya merupakan kertas. Kedua jenis sampah tersebut berpotensi menghasilkan metana ketika terurai tanpa oksigen.

Tidak hanya berkontribusi terhadap emisi, penumpukan material organik dan gas metana juga dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran di kawasan TPA.

Karena itu, SMART Waste Indonesia mengusulkan peningkatan metode inventarisasi emisi metana menggunakan Tier 2 IPCC, dengan memperkuat data komposisi sampah, data aktivitas lokal, serta penggunaan faktor emisi spesifik Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari survei komposisi sampah, pemantauan emisi metana hingga pengembangan Methane Emission Toolbox (MET). Platform ini dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas data persampahan nasional yang masuk dalam SIPSN.

Pemantauan emisi juga dilakukan menggunakan teknologi drone dan sensor metana di TPA Benowo, Surabaya, serta TPA Galuga, Bogor. Pemerintah daerah dilibatkan dalam proses koordinasi, dialog, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH/BPLH Haruki Agustina, yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan rendah emisi.

“Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam agenda pembangunan rendah emisi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia,” kata Haruki.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong sektor limbah agar berkontribusi terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan sektor limbah dan penguatan sistem pengukuran, pelaporan, serta verifikasi atau MRV emisi metana.

Sementara itu, Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menegaskan bahwa pengendalian metana tidak cukup hanya dilakukan setelah sampah tiba di TPA.

“Mitigasi metana tidak dapat hanya dilakukan ketika sampah sudah berada di TPA. Upaya perlu dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber, pengalihan dan pengolahan sampah organik, hingga peningkatan pengelolaan TPA dan pemanfaatan gas metana,” ujarnya.

Pendekatan tersebut menuntut perubahan besar dalam cara Indonesia mengelola sampah. Pola lama kumpul–angkut–buang dinilai perlu bergeser menuju pengelolaan sejak dari sumber.

Artinya, sampah harus dikurangi sebelum menjadi timbunan, dipilah sejak rumah tangga, material yang masih bernilai didaur ulang, sementara sampah organik diarahkan untuk diolah agar tidak seluruhnya berakhir di TPA.

Regional Lead Asia Global Methane Hub Manjyot Ahluwalia menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara Global South dalam menangani emisi metana sektor persampahan.

“Indonesia menunjukkan kepada negara-negara Global South bahwa penanganan emisi metana dari sektor persampahan dapat dilakukan melalui proses monitoring dan pelaporan yang transparan, pengelolaan sampah berbasis data, serta pengelolaan sampah yang responsif terhadap iklim,” katanya.

Penguatan sistem MRV dinilai penting karena pemerintah membutuhkan data yang lebih presisi untuk mengetahui dari mana emisi berasal, wilayah mana yang menjadi prioritas, serta intervensi apa yang paling efektif.

Dengan data yang semakin terintegrasi, kebijakan pengelolaan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada berapa banyak sampah yang diangkut, tetapi juga seberapa besar emisi yang dapat dicegah dan dikurangi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Indonesia memenuhi komitmen Global Methane Pledge, yang menargetkan pengurangan emisi metana global hingga 30 persen pada 2030.

Pada akhirnya, persoalan sampah Indonesia bukan hanya tentang gunungan limbah yang terlihat mata. Ada persoalan emisi yang tidak terlihat, tetapi dampaknya jauh lebih luas.

Karena itu, penguatan data, teknologi pemantauan, pengelolaan sampah dari sumber hingga TPA, serta kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi kunci menuju penerapan Zero Waste Zero Emission (ZWZE) yang lebih terukur dan berbasis bukti. Aris Arianto