Gubernur Papua Pegunungan Sebut Pemberian TPP Disesuaikan Kemampuan Daerah
WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan bakal meninjau kembali tunjangan dari Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterima oleh Aparatur Sipil Negera (ASN) guna memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo,SE, MBA, menyatakan akan meninjau kembali Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Papua Pegunungan. lantaran telah mendengar ada sejumlah pegawai yang melakukan mogok kerja.
“Kami akan meninjau kembali TPP ASN di Papua Pegunungan untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,”ungkapnya usai tiba di Jayapura Senin (21/4) kemarin.
Menurutnya, penentuan TPP ASN Papua Pegunungan mulai Tahun 2025 ini harus sesuai dengan kemampuan anggaran, analisis kebutuhan lainnya serta regulasi daerah, Ia juga mengaku telah mendengar ada sejumlah pegawai melakukan mogok kerja dengan alasan pemotongan TPP.
“Saya sangat kecewa dengan sikap tersebut, karena sebagai seorang pegawai mereka seharusnya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat,”ujarnya
Mantan Bupati Mamberamo Raya dan Tolikara menegaskan, sikap mogok kerja seperti itu tidak dapat diterima. Sebab sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kepegawaian yang baik, Perjalanan 2 tahun pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan telah menerapkan keputusan besaran TPP ASN.
“Pada awalnya, pembayaran TPP dengan nilai besar karena belum adanya lembaga-lembaga lain yang mendukung kegiatan pemerintahan,”bebernya
John Tabo juga menambahkan, saat ini sudah ada DPRP, kepala daerah definitif, dan Majelis Rakyat Papua yang mendukung kegiatan pemerintahan. Selain itu, juga terjadi pemangkasan anggaran dari pusat yang membuat TPP harus disesuaikan.
“Wajar saja jika TPP berkurang pada tahun ini. Saya minta kepada semua pegawai untuk memahami situasi ini dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kegiatan pemerintahan,” Tegas Tabo
Ia juga meminta ASN menunjukkan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik meskipun dengan kemampuan anggaran yang masih terbatas, agar upaya pemerintah untuk membangun Papua Pegunungan kedepannya bisa dilaukan dengan baik. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Gubernur Papua Pegunungan Sebut Pemberian TPP Disesuaikan Kemampuan Daerah
WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan bakal meninjau kembali tunjangan dari Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterima oleh Aparatur Sipil Negera (ASN) guna memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo,SE, MBA, menyatakan akan meninjau kembali Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Papua Pegunungan. lantaran telah mendengar ada sejumlah pegawai yang melakukan mogok kerja.
“Kami akan meninjau kembali TPP ASN di Papua Pegunungan untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,”ungkapnya usai tiba di Jayapura Senin (21/4) kemarin.
Menurutnya, penentuan TPP ASN Papua Pegunungan mulai Tahun 2025 ini harus sesuai dengan kemampuan anggaran, analisis kebutuhan lainnya serta regulasi daerah, Ia juga mengaku telah mendengar ada sejumlah pegawai melakukan mogok kerja dengan alasan pemotongan TPP.
“Saya sangat kecewa dengan sikap tersebut, karena sebagai seorang pegawai mereka seharusnya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat,”ujarnya
Mantan Bupati Mamberamo Raya dan Tolikara menegaskan, sikap mogok kerja seperti itu tidak dapat diterima. Sebab sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kepegawaian yang baik, Perjalanan 2 tahun pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan telah menerapkan keputusan besaran TPP ASN.
“Pada awalnya, pembayaran TPP dengan nilai besar karena belum adanya lembaga-lembaga lain yang mendukung kegiatan pemerintahan,”bebernya
John Tabo juga menambahkan, saat ini sudah ada DPRP, kepala daerah definitif, dan Majelis Rakyat Papua yang mendukung kegiatan pemerintahan. Selain itu, juga terjadi pemangkasan anggaran dari pusat yang membuat TPP harus disesuaikan.
“Wajar saja jika TPP berkurang pada tahun ini. Saya minta kepada semua pegawai untuk memahami situasi ini dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kegiatan pemerintahan,” Tegas Tabo
Ia juga meminta ASN menunjukkan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik meskipun dengan kemampuan anggaran yang masih terbatas, agar upaya pemerintah untuk membangun Papua Pegunungan kedepannya bisa dilaukan dengan baik. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
