5 hours ago
1
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) Sumatera Utara kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9). Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut.
MAHASISWA menuding Faisal Hasrimy, terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Smartboard dan meubilair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat saat dia menjabat Pj Bupati Langkat. “Anggaran Rp100 miliar itu dipaksakan masuk di akhir tahun 2024. Proyek ini tidak masuk akal. Rp50 miliar untuk Smartboard dan Rp50 miliar untuk meubilair. Proses tender diduga penuh rekayasa, bahkan serah terima barang dilakukan hanya dalam hitungan hari,” kata Ketua Umum Permak Asril Hasibuan dalam orasinya.
Massa aksi juga menyoroti dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi. Mereka mengklaim, Saiful sempat menolak proyek tersebut, namun dipaksa dan diintimidasi untuk menandatangani dokumen pencairan. “Ini bukan korupsi biasa, ini konspirasi jahat. Faisal Hasrimy sebagai penguasa saat itu menekan bawahannya. Bahkan ada dokumen dengan tanda tangan palsu yang digunakan untuk menjerat orang lain,” ujar Yunus Dalimunthe, koordinator aksi.
Untuk itu, mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) mengambil alih penyidikan kasus ini dari Kejari Langkat yang dinilai lamban dan tidak menyentuh aktor utama. Mereka juga meminta penggeledahan kantor-kantor OPD terkait, rumah pribadi pejabat, hingga pihak rekanan proyek. “Bola panas ini tidak boleh berhenti di Dinas Pendidikan. Jaksa harus berani panggil Pj Bupati, TAPD, pejabat Disdik, dan semua yang terlibat. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” teriaknya.
Setelah beberapa menit berorasi, perwakilan Pemprov Sumut menemui massa. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Novriana, menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan menyatakan akan melaporkannya kepada pimpinan. “Aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami tampung dan saya laporkan kepada pimpinan. Apapun keputusannya nanti, akan ditentukan oleh pimpinan,” ujar Novriana.
Kejari Didesak Periksa Eks Pj Bupati Langkat
Terpisah, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut Abdul Rahim Daulay mendesak Kejari Langkat segera memeriksa Faisal Hasrimy. Pasalnya, pemeriksaan terhadap mantan Pj Bupati Langkat itu penting untuk membuka tabir dan mengungkap aktor sesungguhnya dalam proyek pengadaan smartboard yang secepat kilat tersebut.
“Saya menilai, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk mengetahui sejauh mana dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam proyek tersebut dan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak,” kata Abdul Rahim Daulay kepada Sumut Pos, Selasa (16/9).
Menurutnya, semua sama di mata hukum. Karenanya, pemeriksaan terhadap Faisal Hasrimy wajib dan harus dilakukan penyidik. “Jangan mentang-mentang pejabat atau dugaan memiliki beking tak diperiksa. Kalau sudah diperiksa, kejaksaan akan mengetahui keterlibatannya atau tidak,” sebutnya.
Selain soal keterlibatan, kata Rahim, Faisal harus diperiksa terkait pengetahuannya tentang proses pengadaan smartboard. Sebab, hal tersebut perlu didalami mengingat masih banyak ditemukan sekolah di Langkat dalam kondisi tidak layak. “Dengan periksa Faisal, penyidik dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait dugaan korupsi pengadaan smartboard dan perannya. Dalam kasus korupsi, transparansi dan keadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam mengelola dana pendidikan,” serunya.
” Oleh karena itu, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Jika tidak diperiksa, maka publik pasti curiga, pasti ada dugaan ‘sesuatu’ dan jangan ada dugaan ditutupi,” pungkasnya.
Diketahui, Faisal Hasrimy yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut itu belum pernah diperiksa penyidik sejak proses penyelidikan hingga penyidikan dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp50 miliar tahun anggaran 2024. Alasan penyidik belum periksa Faisal, karena saat ini tengah fokus mencari alat bukti. (san/ted/adz)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) Sumatera Utara kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9). Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut.
MAHASISWA menuding Faisal Hasrimy, terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Smartboard dan meubilair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat saat dia menjabat Pj Bupati Langkat. “Anggaran Rp100 miliar itu dipaksakan masuk di akhir tahun 2024. Proyek ini tidak masuk akal. Rp50 miliar untuk Smartboard dan Rp50 miliar untuk meubilair. Proses tender diduga penuh rekayasa, bahkan serah terima barang dilakukan hanya dalam hitungan hari,” kata Ketua Umum Permak Asril Hasibuan dalam orasinya.
Massa aksi juga menyoroti dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi. Mereka mengklaim, Saiful sempat menolak proyek tersebut, namun dipaksa dan diintimidasi untuk menandatangani dokumen pencairan. “Ini bukan korupsi biasa, ini konspirasi jahat. Faisal Hasrimy sebagai penguasa saat itu menekan bawahannya. Bahkan ada dokumen dengan tanda tangan palsu yang digunakan untuk menjerat orang lain,” ujar Yunus Dalimunthe, koordinator aksi.
Untuk itu, mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) mengambil alih penyidikan kasus ini dari Kejari Langkat yang dinilai lamban dan tidak menyentuh aktor utama. Mereka juga meminta penggeledahan kantor-kantor OPD terkait, rumah pribadi pejabat, hingga pihak rekanan proyek. “Bola panas ini tidak boleh berhenti di Dinas Pendidikan. Jaksa harus berani panggil Pj Bupati, TAPD, pejabat Disdik, dan semua yang terlibat. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” teriaknya.
Setelah beberapa menit berorasi, perwakilan Pemprov Sumut menemui massa. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Novriana, menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan menyatakan akan melaporkannya kepada pimpinan. “Aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami tampung dan saya laporkan kepada pimpinan. Apapun keputusannya nanti, akan ditentukan oleh pimpinan,” ujar Novriana.
Kejari Didesak Periksa Eks Pj Bupati Langkat
Terpisah, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut Abdul Rahim Daulay mendesak Kejari Langkat segera memeriksa Faisal Hasrimy. Pasalnya, pemeriksaan terhadap mantan Pj Bupati Langkat itu penting untuk membuka tabir dan mengungkap aktor sesungguhnya dalam proyek pengadaan smartboard yang secepat kilat tersebut.
“Saya menilai, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk mengetahui sejauh mana dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam proyek tersebut dan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak,” kata Abdul Rahim Daulay kepada Sumut Pos, Selasa (16/9).
Menurutnya, semua sama di mata hukum. Karenanya, pemeriksaan terhadap Faisal Hasrimy wajib dan harus dilakukan penyidik. “Jangan mentang-mentang pejabat atau dugaan memiliki beking tak diperiksa. Kalau sudah diperiksa, kejaksaan akan mengetahui keterlibatannya atau tidak,” sebutnya.
Selain soal keterlibatan, kata Rahim, Faisal harus diperiksa terkait pengetahuannya tentang proses pengadaan smartboard. Sebab, hal tersebut perlu didalami mengingat masih banyak ditemukan sekolah di Langkat dalam kondisi tidak layak. “Dengan periksa Faisal, penyidik dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait dugaan korupsi pengadaan smartboard dan perannya. Dalam kasus korupsi, transparansi dan keadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam mengelola dana pendidikan,” serunya.
” Oleh karena itu, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Jika tidak diperiksa, maka publik pasti curiga, pasti ada dugaan ‘sesuatu’ dan jangan ada dugaan ditutupi,” pungkasnya.
Diketahui, Faisal Hasrimy yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut itu belum pernah diperiksa penyidik sejak proses penyelidikan hingga penyidikan dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp50 miliar tahun anggaran 2024. Alasan penyidik belum periksa Faisal, karena saat ini tengah fokus mencari alat bukti. (san/ted/adz)
