“Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi, Sabtu, 9 November 2024.
Dalam konferensi pers pada Jumat kemarin, 8 November 2024, Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi. Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.
“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.
Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking yang enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.
“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.
Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.
Saiful Mujani membenarkan dirinya yang menulis chat tersebut di grup Persepi karena terdapat perbedaan antara hasil survei Poltracking dan LSI. Di dalam chat tersebut, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu juga menyebut takut hasil survei yang dikeluarkan oleh Poltracking membuat bingung konsumen.
Saiful mengatakan, konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei.
“Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei,” jelasnya.
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan publik terhadap konsumen yang sedang dilindungi oleh Saiful Mujani. Seperti yang diungkapkan oleh Gurubesar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, yang mempertanyakan netralitas Dewan Etik Persepi.
“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan objektivitas Dewan Etik. Apakah Dewan Etik keanggotaannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kritik Karim.
Mengingat anggota Dewan Etik Persepi juga memiliki lembaga survei. Seperti halnya Saiful Mujani yang merupakan pendiri dari lembaga survei SMRC.
"Jadi publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakkan etik atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan. Itu yang tidak baik," tegasnya.
Dia merasa aneh dengan Persepi yang mengerahkan Dewan Etik atas perbedaan hasil survei di Pilkada Jakarta. Sebab, jika beda hasil survei di Pilkada Jakarta dipermasalahkan, seharusnya hasil survei Pilkada Jawa Tengah juga harus dipermasalahkan, karena ada beberapa perbedaan yang signifikan.
"Kalau Jakarta itu Poltracking beda jauh dari yang lain-lain dengan memenangkan Ridwan Kamil, itu sama kasusnya dengan Jawa Tengah di mana SMRC, Kompas, LKPI itu memenangkan Andika-Hendrar. SMRC dengan Litbang Kompas tipis, tapi LKPI itu menang jauh, tapi enggak diapa-apain," tutur Karim.
Selain itu, kalau bertindak adil, Dewan Etik Persepi harusnya tidak hanya menyidangkan beda hasil survei di Pilkada Jakarta saja. Tapi juga di daerah-daerah lain yang juga mengalami hal yang sama.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan Dewan Etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya. 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
