Pemkot Jayapura Pastikan Keluhan BBM Operasional Truk Sampah Segera Diatasi
JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan sejumlah SPBU di Kota Jayapura untuk memastikan BBM operasional semua kendaraan pengangkut sampah bisa tersedia dan tidak ada kendala lagi.
Hanya saja, karena perjanjian kerjasama ini belum berjalan sepenuhnya, membuat sejumlah sopir truk sampah melakukan aksi protes. Dimana Selasa (4/2) siang kemarin, puluhan mobil truk beserta sampahnya melakukan kasi mogok di halaman kantor walikota.
Aksi para sopir truk sampah ini diterima langsung oleh Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dolfina Jece Mano.
Wilhelmus, yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi para sopir truk sampah ini, mengaku sudah hampir 4 hari mereka mengalami kekurangan BBM untuk operasional, jika tidak ada penyelesaian dari dinas terkait maka kemungkinan besar mereka akan mogok kerja.
“Saat ini kami sudah tidak ada BBM operasional lagi, makanya kami datang untuk meminta kejelasan dari dinas,” ujar Wilhelmus di hadapan Plt Sekda dan Kadis DLH saat aksi.
Menurutnya, kendala ini sudah disampaikan beberapa kali, namun dinas tidak pernah menanggapinya. Karena itu, pihaknya terpaksa melakukan aksi mendatangi langsung Kantor Walikota Jayapura tersebut.
“Kita ada grup Whatsapp dengan dinas, dan fungsinya untuk koordinasi, namun dengan persoalan yang kami alami ini sudah disampaikan berkali-kali pun dinas tidak pernah tanggapi,” ungkapnya.
Terkait PKS dengan SPBU, para sopir truk sampah akui sangat mendukung penuh, yang penting ketersediaan BBM operasional ini bisa dijamin selalu ada. “Soal kebijakan baru kami sangat mendukung, namun sebelum dijalankan seharusnya dinas melihat apa kendala yang kami alami,” tuturnya.
“Untuk mengatasi BBM beberapa hari ini, terpaksa kami harus pinjam uang di tempat lain, karena rencananya PKS baru akan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari, namun faktanya kami belum mendapatkan kupon untuk jatah pengisian BBM hingga saat ini,” lanjutnya.
Bagi Wilhelmus dan teman-teman, jika hari ini pemerintah bisa menyelesaikan tuntutan tersebut, termasuk mengantikan operasional beberapa hari ini, maka mereka akan kembali beroperasi kembali seperti biasa.
Pemkot Jayapura Pastikan Keluhan BBM Operasional Truk Sampah Segera Diatasi
JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan sejumlah SPBU di Kota Jayapura untuk memastikan BBM operasional semua kendaraan pengangkut sampah bisa tersedia dan tidak ada kendala lagi.
Hanya saja, karena perjanjian kerjasama ini belum berjalan sepenuhnya, membuat sejumlah sopir truk sampah melakukan aksi protes. Dimana Selasa (4/2) siang kemarin, puluhan mobil truk beserta sampahnya melakukan kasi mogok di halaman kantor walikota.
Aksi para sopir truk sampah ini diterima langsung oleh Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dolfina Jece Mano.
Wilhelmus, yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi para sopir truk sampah ini, mengaku sudah hampir 4 hari mereka mengalami kekurangan BBM untuk operasional, jika tidak ada penyelesaian dari dinas terkait maka kemungkinan besar mereka akan mogok kerja.
“Saat ini kami sudah tidak ada BBM operasional lagi, makanya kami datang untuk meminta kejelasan dari dinas,” ujar Wilhelmus di hadapan Plt Sekda dan Kadis DLH saat aksi.
Menurutnya, kendala ini sudah disampaikan beberapa kali, namun dinas tidak pernah menanggapinya. Karena itu, pihaknya terpaksa melakukan aksi mendatangi langsung Kantor Walikota Jayapura tersebut.
“Kita ada grup Whatsapp dengan dinas, dan fungsinya untuk koordinasi, namun dengan persoalan yang kami alami ini sudah disampaikan berkali-kali pun dinas tidak pernah tanggapi,” ungkapnya.
Terkait PKS dengan SPBU, para sopir truk sampah akui sangat mendukung penuh, yang penting ketersediaan BBM operasional ini bisa dijamin selalu ada. “Soal kebijakan baru kami sangat mendukung, namun sebelum dijalankan seharusnya dinas melihat apa kendala yang kami alami,” tuturnya.
“Untuk mengatasi BBM beberapa hari ini, terpaksa kami harus pinjam uang di tempat lain, karena rencananya PKS baru akan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari, namun faktanya kami belum mendapatkan kupon untuk jatah pengisian BBM hingga saat ini,” lanjutnya.
Bagi Wilhelmus dan teman-teman, jika hari ini pemerintah bisa menyelesaikan tuntutan tersebut, termasuk mengantikan operasional beberapa hari ini, maka mereka akan kembali beroperasi kembali seperti biasa.
.jpg)
