Dikutip dari Bloomberg pada Kamis, 7 November 2024, pemerintahan Trump akan berupaya mewujudkan agenda 'Make America Great Again' dengan berbagai rencana kebijakan baru. Mulai dari kenaikan tarif impor, pemangkasan tarif pajak, pembatasan ketat imigrasi, yang semuanya ditujukan untuk mengerek perekonomian AS serta melindungi intrusi barang dan tenaga kerja murah dari luar.
Rencana Ekonomi dan Pajak Trump
Trump berencana memperpanjang pemotongan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan 2017, yang akan berakhir pada 2025.
Kebijakan ini mencakup perpanjangan potongan pajak penghasilan individu dan warisan, serta penghapusan batasan potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT).
Selain itu, Trump mengusulkan penurunan tarif pajak perusahaan menjadi 15 persen dan memberikan kembali kemampuan perusahaan untuk segera memotong biaya investasi pada peralatan dan riset.
Trump juga mengusulkan penghapusan pajak federal atas tips, tunjangan Jaminan Sosial, dan bayaran lembur. Di samping itu, dia berencana menggantikan pajak penghasilan federal dengan tarif tertentu.
Peningkatan Tarif Impor
Dalam kebijakan tarif impor, Trump mengusulkan kenaikan tarif hingga 20 persen untuk semua barang yang masuk ke AS, dengan tarif lebih tinggi, hingga 60 persen, untuk barang asal China. Untuk mobil yang diproduksi di Meksiko atau barang dari perusahaan yang memindahkan manufaktur mereka ke luar negeri, tarif bisa mencapai 100 persen hingga 200 persen.
Trump meyakini tarif ini akan mendorong manufaktur domestik, menciptakan lapangan kerja, dan membantu membayar pengurangan pajak, meskipun ada kekhawatiran tentang dampak pada harga barang dan potensi pembalasan dari negara lain.
Membantu Kelas Menengah dan Lansia
Dalam upaya mendukung kelas menengah dan lansia, Trump mengusulkan pembatasan suku bunga kartu kredit hingga 10 persen, jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga saat ini.
Dia juga berencana memberikan insentif pajak untuk pengasuh keluarga dan mendorong lebih banyak perawatan di rumah bagi lansia. Selain itu, Trump ingin membuat bunga pinjaman mobil dapat dipotong pajak seperti pemotongan pajak untuk bunga hipotek.
Kebijakan Perumahan dan Imigrasi
Di sektor perumahan, Trump ingin mengurangi biaya dengan menghapus regulasi yang meningkatkan biaya pembangunan dan membuka lahan federal untuk proyek perumahan besar. Dia juga mengusulkan penurunan suku bunga untuk membuat hipotek lebih terjangkau, meskipun suku bunga tersebut ditentukan oleh Federal Reserve.
Trump turut mengkritik imigran ilegal sebagai penyebab naiknya harga perumahan dan berencana memperketat kebijakan imigrasi dengan deportasi massal serta larangan bagi imigran ilegal untuk mendapatkan hipotek.
Perdagangan dan Diplomasi Internasional
Dalam bidang perdagangan, Trump berencana merundingkan ulang kesepakatan perdagangan internasional seperti USMCA (Perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada) yang ditandatangani selama masa pemerintahannya sebelumnya. Dia juga ingin memberlakukan tarif lebih tinggi pada barang yang diproduksi di luar negeri untuk mendukung manufaktur domestik.
Trump berjanji akan menurunkan harga bahan bakar dan barang-barang pokok dengan meningkatkan produksi energi domestik, termasuk pengeboran minyak dan gas, serta mengurangi regulasi yang menghambat produksi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan kemenangan Trump dan rencana ekonominya dalam Pemilu AS dapat memicu dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Perry menjelaskan sejumlah faktor yang perlu diwaspadai, mulai dari nilai tukar rupiah hingga arus modal dan ketidakpastian di pasar keuangan. Situasi ini akan turut berdampak luas pada negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.
"Dinamika ini yang akan berdampak ke seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia, yaitu satu tekanan-tekanan terhadap nilai tukar, kedua arus modal, dan ketiga adalah bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," kata Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu, 6 November 2024.
Adapun dampak lainnya, bila tingkat suku bunga AS tetap tinggi, maka dapat menarik modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, karena investor akan mencari imbal hasil yang lebih tinggi di pasar AS.
Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi, yang mencakup stabilitas nilai tukar dan inflasi. Selain itu, Perry memastikan bahwa BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh secara berkelanjutan meskipun ada tekanan eksternal. 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
