4 hours ago
6
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto | InstagramJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029 mendadak menjadi sorotan setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyinggungnya dalam sebuah forum yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi dari PDI Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku terkejut karena wacana tersebut muncul dalam forum tertutup dan disampaikan di hadapan Jokowi.
“Ya kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi,” kata Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Bagi Hasto, pembicaraan mengenai skenario mempercepat Pemilu bukan sekadar pernyataan politik biasa. Ia menilai wacana semacam itu berpotensi mengganggu prinsip demokrasi dan konstitusi apabila benar-benar diarahkan menjadi langkah politik.
“Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan anti-demokrasi,” ujarnya.
Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak bergeser dari ketentuan konstitusional yang menempatkan Pemilu 2029 sebagai agenda demokrasi berikutnya.
Menurutnya, kepastian mengenai jadwal Pemilu penting untuk menjaga agar kehidupan demokrasi tidak ditentukan oleh kepentingan atau manuver politik tertentu.
Ia mengatakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah maupun kondisi negara seharusnya tetap disampaikan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia.
“Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu dan kemudian kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain untuk lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik,” tegasnya.
Hasto juga meminta seluruh pihak yang berada di lingkaran pemerintahan maupun parlemen tidak menutup diri terhadap kritik publik.
Menurutnya, persoalan politik maupun keresahan masyarakat harus dijawab melalui jalur konstitusional, bukan dengan membuka ruang bagi langkah-langkah di luar aturan dasar negara.
Budi Arie Singgung “Lebih Cepat dari 2029”
Sorotan terhadap Budi Arie bermula dari beredarnya potongan video ketika ia berbicara dalam sebuah forum yang dihadiri Jokowi dan sejumlah audiens.
Dalam rekaman tersebut, Budi Arie mengajak peserta tidak hanya memikirkan skenario politik yang mengarah pada Pemilu 2029. Ia kemudian mengungkapkan adanya insting politik mengenai kemungkinan terjadinya percepatan.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan “Siap!” dari audiens
Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga menggambarkan kondisi sosial dan politik saat ini sebagai situasi yang menurutnya memiliki kemiripan dengan periode anomali menjelang perubahan besar pada 1997-1999.
Ia mengaitkannya dengan keresahan masyarakat serta kondisi ekonomi yang dinilainya belum mampu membuat rakyat merasa bahagia.
Potongan video pernyataan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan berbagai tafsir mengenai maksud di balik pernyataan tersebut.
Terlebih, pernyataan itu disampaikan dalam forum yang dihadiri Jokowi sehingga memunculkan spekulasi mengenai apakah pembicaraan tersebut sekadar analisis pribadi atau memiliki konteks politik yang lebih luas.
Budi Arie kemudian memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf melalui akun media sosial pribadinya pada Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu merupakan pandangan pribadinya dan tidak berkaitan dengan Jokowi.
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie.
“Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkait dengan Bapak Joko Widodo,” lanjut Budi Arie.
Budi Arie juga menyatakan bersedia bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut, termasuk apabila muncul konsekuensi dari pernyataan yang telah disampaikannya.
“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut,” ujar dia.
Di tengah klarifikasi tersebut, PDIP tetap memandang isu percepatan Pemilu sebagai persoalan yang tidak boleh dianggap ringan. Bagi Hasto, setiap perubahan terhadap agenda demokrasi nasional harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan tidak boleh lahir dari skenario politik di luar mekanisme yang telah ditentukan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
