JAYAPURA – Fenomena aksi palang-memalang fasilitas umum dan akses jalan yang masih kerap terjadi di Kota Jayapura menuai perhatian serius dari berbagai pihak tak terkecuali Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay. Menanggapi situasi tersebut, LMA Port Numbay mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengedepankan dialog demi menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup bersama.
Ketua LMA Port Numbay George Arnold Awi, menegaskan bahwa Kota Jayapura adalah rumah bersama yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan kenyamanan publik harus menjadi prioritas utama yang dijaga oleh seluruh warga. Meskipun pemalangan sering kali digunakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atau tuntutan adat, LMA Port Numbay mengingatkan bahwa aksi ini membawa dampak yang kurang baik bagi perputaran ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat.
“Kepada masyarakat Papua pada umumnya dan masyarakat Kota Jayapura khususnya, kami imbau supaya hidup baik-baik, kita menjaga keamanan bersama menciptakan kota ini (Jayapura) yang harmonis dan damai, tanpa adanya perbuatan yang dapat merugikan semua orang,” kata George Awi kepada Cenderawasih Pos di Tanah Hitam, Selasa (19/5).
George mengatakan sebagai warga Kota Jayapura yang sudah menempati tanah di Jayapura maka sudah harus menjadi kewajiban dan tugas secara bersama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Menjaga keamanan jelasnya tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri saja, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Karena itu ia berharap kepada masyarakat di Kota Jayapura ketika ada permasalahan atau perbuatan tindak pidana lainnya harus diselesaikan dengan baik tanpa menyepelekan hukum positif.
“Ada Pemerintah, ada penegak hukum (polisi) selesaikan masalah dengan baik, tanpa harus mengorbankan orang banyak,” ujarnya.
Hal ini ia sampaikan mengingat Kota Jayapura merupakan kota yang sangat majemuk dan heterogen. Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Jayapura kini telah menjadi rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai pengingat bagi seluruh warga yang mendiami kota berjuluk “Kota Beriman” ini untuk terus merawat toleransi dan menjaga kedamaian di atas tanah Port Numbay.
“Kota Jayapura ini adalah kota yang majemuk, sebuah miniatur Indonesia di tanah Papua. Di sini kita hidup berdampingan. Oleh karena itu, keberagaman ini harus kita maknai sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai pemicu sekat di antara kita,” ujarnya.
JAYAPURA – Fenomena aksi palang-memalang fasilitas umum dan akses jalan yang masih kerap terjadi di Kota Jayapura menuai perhatian serius dari berbagai pihak tak terkecuali Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay. Menanggapi situasi tersebut, LMA Port Numbay mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengedepankan dialog demi menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup bersama.
Ketua LMA Port Numbay George Arnold Awi, menegaskan bahwa Kota Jayapura adalah rumah bersama yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan kenyamanan publik harus menjadi prioritas utama yang dijaga oleh seluruh warga. Meskipun pemalangan sering kali digunakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atau tuntutan adat, LMA Port Numbay mengingatkan bahwa aksi ini membawa dampak yang kurang baik bagi perputaran ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat.
“Kepada masyarakat Papua pada umumnya dan masyarakat Kota Jayapura khususnya, kami imbau supaya hidup baik-baik, kita menjaga keamanan bersama menciptakan kota ini (Jayapura) yang harmonis dan damai, tanpa adanya perbuatan yang dapat merugikan semua orang,” kata George Awi kepada Cenderawasih Pos di Tanah Hitam, Selasa (19/5).
George mengatakan sebagai warga Kota Jayapura yang sudah menempati tanah di Jayapura maka sudah harus menjadi kewajiban dan tugas secara bersama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Menjaga keamanan jelasnya tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri saja, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Karena itu ia berharap kepada masyarakat di Kota Jayapura ketika ada permasalahan atau perbuatan tindak pidana lainnya harus diselesaikan dengan baik tanpa menyepelekan hukum positif.
“Ada Pemerintah, ada penegak hukum (polisi) selesaikan masalah dengan baik, tanpa harus mengorbankan orang banyak,” ujarnya.
Hal ini ia sampaikan mengingat Kota Jayapura merupakan kota yang sangat majemuk dan heterogen. Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Jayapura kini telah menjadi rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai pengingat bagi seluruh warga yang mendiami kota berjuluk “Kota Beriman” ini untuk terus merawat toleransi dan menjaga kedamaian di atas tanah Port Numbay.
“Kota Jayapura ini adalah kota yang majemuk, sebuah miniatur Indonesia di tanah Papua. Di sini kita hidup berdampingan. Oleh karena itu, keberagaman ini harus kita maknai sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai pemicu sekat di antara kita,” ujarnya.
