JAYAPURA – Pengguna jalan mengeluhkan kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berada di depan Mal Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Termasuk yang ada di Padang Bulan, tepatnya depan SMP YPPK Santu Paulus.
Keluhan tersebut seiring kondisi JPO yang memprihatinkan, bagian jembatan seperti pagar dan papakan pijakan mengalami kerusakan, bahkan bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi kondisi beberapa bagian JPO yang mengalami kerusakan, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Robert Lukas N. Awi yang dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan bahwa pemeliharaan JPO menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.

Namun untuk Tahun Anggaran 2025, belum tersedia alokasi dana pemeliharaan karena keterbatasan ruang fiskal daerah. Dimana PUPR salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga mendapatkan rasionalisasi anggaran.
“Meski belum ada alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan tahun ini. Namun kami tetap melakukan kajian teknis terhadap kerusakan yang ada,” ujarnya, Selasa (13/5).
“Kami akan mencari solusi agar JPO kembali berfungsi dengan baik dan aman untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Jerry, tetap berkomitmen untuk menjaga dan memastikan keberfungsian infrastruktur publik demi mendukung mobilitas dan keselamatan warga.
JAYAPURA – Pengguna jalan mengeluhkan kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berada di depan Mal Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Termasuk yang ada di Padang Bulan, tepatnya depan SMP YPPK Santu Paulus.
Keluhan tersebut seiring kondisi JPO yang memprihatinkan, bagian jembatan seperti pagar dan papakan pijakan mengalami kerusakan, bahkan bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi kondisi beberapa bagian JPO yang mengalami kerusakan, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Robert Lukas N. Awi yang dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan bahwa pemeliharaan JPO menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.

Namun untuk Tahun Anggaran 2025, belum tersedia alokasi dana pemeliharaan karena keterbatasan ruang fiskal daerah. Dimana PUPR salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga mendapatkan rasionalisasi anggaran.
“Meski belum ada alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan tahun ini. Namun kami tetap melakukan kajian teknis terhadap kerusakan yang ada,” ujarnya, Selasa (13/5).
“Kami akan mencari solusi agar JPO kembali berfungsi dengan baik dan aman untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Jerry, tetap berkomitmen untuk menjaga dan memastikan keberfungsian infrastruktur publik demi mendukung mobilitas dan keselamatan warga.