Guru Besar FK UNS Kritisi Arah Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Nasional

Forum Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK UNS) Surakarta saat menyatakan keprihatinan terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional | Foto: Istimewa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Forum Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK UNS) Surakarta menyatakan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional yang dinilai makin jauh dari semangat kolaboratif dan inklusif. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum bertajuk “Suara Sang Semar: Panggilan atas Keprihatinan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk Negeri”, yang digelar di Gedung A FK UNS, Kamis (12/6/2025).

Sebagaimana dikutip dalalm rilisnya ke Joglosemarnews, dalam forum tersebut hadir empat guru besar FK UNS, yakni Prof. Dr. Yusup Subagio Sutanto, dr., Sp.P(K); Prof. Dr. Trisulo Wasyanto, dr., SpJP(K); Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K); serta Prof. Tonang Dwi Ardyanto, dr., Sp.PK(K), Ph.D. Mereka membacakan surat pernyataan resmi berjudul “Panggilan Perhatian atas Keprihatinan Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia terhadap Arah Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Nasional.”

Surat tersebut merupakan refleksi kegelisahan intelektual para akademisi kedokteran di Indonesia terhadap gejolak yang ditimbulkan berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Para guru besar menilai, narasi-narasi yang dibangun kementerian justru menimbulkan polarisasi, merusak dialog, dan menciptakan dikotomi di tengah pemangku kepentingan kesehatan.

“Alih-alih membangun partisipasi, reformasi kesehatan yang dijalankan saat ini justru terasa eksklusif dan tertutup. Banyak pihak, termasuk akademisi, organisasi profesi, dan kolegium, seolah ditempatkan sebagai penghambat kemajuan,” tegas Prof. Tonang saat membacakan pernyataan sikap.

Mereka menyesalkan bahwa komunikasi Menteri Kesehatan di sejumlah forum, termasuk di Mahkamah Konstitusi, masih menunjukkan kecenderungan konfrontatif. Ini dianggap bertolak belakang dengan semangat dialogis yang seharusnya dikedepankan dalam reformasi sistem kesehatan nasional.

Keprihatinan yang disampaikan para guru besar tidak lahir dari emosi sesaat, melainkan hasil perenungan dan analisis kritis terhadap arah kebijakan pemerintah. Sebagai insan akademik dan bagian dari rakyat Indonesia, mereka merasa bertanggung jawab menyuarakan suara hati nurani bangsa dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika, keilmuan, dan keadilan sosial.

Mereka juga menegaskan tidak sedang melawan perubahan. Sebaliknya, para guru besar mendukung reformasi kesehatan yang berpijak pada data, prinsip profesionalisme, penghormatan terhadap kedaulatan keilmuan, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Namun, cara-cara yang melemahkan kepercayaan publik, merendahkan martabat akademisi dan profesi kesehatan, serta mengabaikan aspirasi dari lapangan, dinilai tidak dapat dibenarkan.

“Atas dasar itu, kami menyatakan sudah tidak lagi dapat menaruh kepercayaan kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan nasional. Kami menyerukan adanya perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah agar reformasi tetap berjalan dalam koridor kebijaksanaan kolektif bangsa,” tandas Prof. Tonang.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Reviono menyoroti dua hal penting dalam pernyataan Menteri Kesehatan yang perlu diluruskan. Pertama, ia mengimbau agar tidak melakukan framing negatif terhadap mutu pendidikan dokter spesialis di Indonesia. “Jika ada masalah sistem atau regulasi, kami akan menanganinya sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun, kami menolak adanya praktik bullying dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Kedua, ia mengingatkan agar sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (Hospital Based) tidak diterapkan di rumah sakit yang telah memiliki sistem pendidikan berbasis universitas (University Based). “Idealnya, sistem Hospital Based diterapkan di rumah sakit yang belum memiliki sistem University Based, dengan terlebih dahulu membangun kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur,” imbuhnya.

Pernyataan guru besar FK UNS ini sekaligus menegaskan bahwa mereka tetap berdiri pada prinsip: menyuarakan kebenaran untuk kepentingan masyarakat, serta menjaga arah reformasi kesehatan agar berjalan di jalur yang adil, inklusif, dan bermartabat.  Suhamdani