7 hours ago
10
Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga kini masih belum terisi. Hampir 10 bulan setelah Sekda sebelumnya, Togap Simangunsong, memasuki masa purna tugas pada 31 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut masih dipimpin pejabat sementara.
Alih-alih segera mendapatkan Sekda definitif, posisi strategis dalam birokrasi Pemprov Sumut itu kembali berganti pejabat sementara. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada Jumat (14/8/2026) melantik Timur Tumanggor sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut menggantikan Sulaiman Harahap.
Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut. Timur yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut kini mendapat tugas mengendalikan roda administrasi pemerintahan provinsi bersama Gubernur Bobby dan Wakil Gubernur Surya.
Pergantian tersebut sekaligus kembali memunculkan pertanyaan mengenai kapan Pemprov Sumut akan memiliki Sekda definitif.
Sebab, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif. Sekda memiliki peran penting dalam membantu kepala daerah mengoordinasikan perangkat daerah, memastikan kebijakan gubernur diterjemahkan dalam kerja birokrasi, sekaligus menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan.
Kekosongan jabatan Sekda definitif Sumut bermula ketika Togap Simangunsong memasuki masa purna tugas pada akhir Oktober 2025.
Togap sendiri baru dilantik Bobby Nasution sebagai Sekda Sumut pada 11 Juli 2025. Artinya, Togap hanya sekitar empat bulan menduduki jabatan tersebut sebelum memasuki usia pensiun 60 tahun. Pemprov Sumut kemudian menggelar acara purna tugas Togap pada 31 Oktober 2025.
Setelah Togap meninggalkan jabatan tersebut, Bobby menunjuk Sulaiman Harahap sebagai Pj Sekda Sumut. Sulaiman yang sebelumnya menjabat Inspektur Sumut dilantik pada 3 November 2025.
Penunjukan Sulaiman saat itu dimaksudkan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sembari menunggu pengisian Sekda definitif.
Namun, waktu terus berjalan. Sulaiman menjalankan tugas sebagai Pj Sekda selama berbulan-bulan hingga akhirnya digantikan Timur Tumanggor pada Agustus 2026. Dengan pergantian tersebut, posisi Sekda Sumut kembali berada di tangan pejabat sementara.
Persoalan belum adanya Sekda definitif kembali mencuat setelah Bobby melantik Timur Tumanggor. Saat ditemui wartawan pada Rabu (19/8/2026), Bobby ditanya mengenai belum ditetapkannya Sekda definitif Sumut. Termasuk mengenai sejauh mana proses pencarian atau seleksi calon Sekda telah dilakukan.
Namun, Gubernur Bobby belum memberikan penjelasan mengenai tahapan maupun target waktu pengisian jabatan tersebut.“Nanti kita cari yang definitif,” ujar Bobby singkat.
Ketika kembali ditanya apakah Pemprov Sumut belum menemukan sosok yang dianggap sesuai untuk menduduki jabatan tersebut, Bobby kembali memberikan jawaban serupa.“Nanti kita cari yang definitif,” katanya.
Jawaban singkat tersebut belum memberikan gambaran mengenai kapan proses pengisian jabatan Sekda definitif akan dimulai ataupun diselesaikan.
Pemprov Sumut juga belum membeberkan secara terbuka tahapan seleksi, termasuk apakah proses pengisian Sekda definitif sudah memasuki tahapan pembentukan panitia seleksi atau masih dalam tahap persiapan.
Sementara itu, Timur Tumanggor kini mendapat mandat menjalankan tugas sebagai Pj Sekdaprov Sumut. Dalam pelantikan 14 Agustus lalu, Bobby memberikan sejumlah pesan kepada Timur. Salah satunya menjaga kondusivitas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus memperkuat kolaborasi dengan legislatif, yudikatif, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan.
Bobby juga mengingatkan posisi Pj Sekdaprov memiliki peran penting sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena itu, pengelolaan dan penetapan anggaran harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, menyukseskan RPJMD Sumut serta mendukung pembangunan di kabupaten dan kota.
Pesan tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab yang harus dijalankan Timur di tengah belum adanya Sekda definitif. Timur tidak hanya bertugas memastikan administrasi pemerintahan berjalan, tetapi juga harus mengawal koordinasi lintas-OPD dan pengelolaan anggaran daerah.
Lamanya posisi Sekda definitif kosong membuat perhatian kini tertuju pada langkah Pemprov Sumut berikutnya. Satu sisi, pemerintahan tetap berjalan karena posisi tersebut diisi Pj Sekda. Namun di sisi lain, jabatan strategis itu idealnya memiliki pejabat definitif yang dapat menjalankan mandat dalam kerangka kerja pemerintahan secara lebih permanen.
Terlebih, Sekda merupakan salah satu jabatan pimpinan tinggi yang berada di jantung birokrasi daerah. Sekda menjadi penghubung penting antara kepala daerah dengan perangkat daerah dalam memastikan program dan kebijakan pemerintahan berjalan secara administratif.
Sejak Togap Simangunsong purna tugas pada akhir Oktober 2025, sudah dua kali terjadi pergantian pejabat yang mengisi posisi sementara tersebut. Sulaiman Harahap menjalankan tugas sejak November 2025 sebelum digantikan Timur Tumanggor pada Agustus 2026.
Kini, pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang menjadi Pj Sekda, melainkan kapan Pemprov Sumut akan mengakhiri masa transisi tersebut dengan menetapkan Sekda definitif.
Publik pun masih menunggu kepastian dari Pemprov Sumut mengenai proses, mekanisme dan waktu pengisian jabatan strategis tersebut.
Sementara itu, roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kendali Pj Sekdaprov Timur Tumanggor. Namun, kursi Sekda definitif Sumut masih menyisakan tanda tanya. (san/ila)
