Jateng Siapkan Pembangunan 26 Ribu Rumah untuk Warga Miskin

Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana menandatangani kesepakatan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jumat (20/6/2025) | boyolali.go.id

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Upaya pemerintah dalam menuntaskan backlog perumahan bagi masyarakat miskin dan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah kembali mendapat energi baru. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat basis data penerima manfaat, sebagai pondasi utama penyusunan kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran.

Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 35 bupati/wali kota, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan Bank Jateng. Acara berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/06/2025), dan turut dihadiri Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana.

 Data Akurat Jadi Kunci

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melalui sambutannya menegaskan pentingnya penyelarasan data lintas lembaga. Menurutnya, keberhasilan program “Satu KK Satu Rumah Layak Huni” tak bisa dicapai hanya mengandalkan APBD atau APBN.

“Dengan data yang valid, kita bisa pastikan siapa yang paling butuh rumah. Ini soal kemanusiaan, bukan sekadar program,” ujarnya, seperti dilansir dari boyolali.go.id.

Jawa Tengah mencatat masih ada lebih dari 310 ribu unit backlog rumah. Oleh karena itu, seluruh stakeholder termasuk Baznas, perusahaan swasta (CSR), hingga komunitas masyarakat diajak untuk bergotong royong mengatasi persoalan perumahan ekstrem.

 Komitmen Pemerintah Provinsi dan Pusat

Selama periode 2022 hingga 2024, lebih dari 1,4 juta unit rumah tak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui kolaborasi lintas lembaga. Untuk tahun 2025, Pemprov Jateng menargetkan pembangunan 17.510 unit rumah, termasuk 17.000 unit lewat Bankeu Pemdes dan 510 unit untuk pengurangan backlog.

Selain dari provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga menyumbang 6.776 unit RTLH, sedangkan dari sektor nonpemerintah seperti Djarum, Astra, Bank Jateng, Nojorono, dan Yayasan Buddha Tzuchi, turut menyumbangkan sekitar 2.070 unit melalui skema CSR.

Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah, menegaskan bahwa akurasi data adalah pondasi agar intervensi program tepat sasaran.

“Kami sedang dorong tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 350 ribu unit. Tapi itu tidak akan efektif tanpa data yang akurat,” katanya.

 Gotong Royong Entaskan Kemiskinan

Aziz menambahkan, program ini bukan semata urusan infrastruktur, tapi juga bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Kalau semua pihak bersinergi, kita tidak hanya membangun rumah, tapi juga membangun kehidupan yang lebih layak bagi jutaan warga,” tegasnya.

Pemerintah pun berharap, seluruh elemen – mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga swasta – terus menjaga semangat kolaboratif demi memastikan bahwa tak ada lagi warga Jawa Tengah yang tinggal di rumah tidak layak huni lima tahun ke depan. [*]