
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Deddy Corbuzier boleh saja menolak gaji sebagai staf khusus menteri pertahanan, tapi urusan administrasinya tak bisa diabaikan begitu saja.
Kementerian Pertahanan meminta Deddy untuk melapor secara resmi jika benar-benar tak ingin mengambil gaji yang sudah dianggarkan untuk posisinya. Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas menjelaskan, meski Deddy menyatakan tidak ingin menerima gaji, ada prosedur tertulis yang harus dilalui.
“Ketika menyatakan tidak menerima gaji, ada mekanisme di mana harus membuat pernyataan tertulis yang nantinya dilaporkan ke institusi, kemudian akan diproses,” kata Frega di kantor Kementerian Pertahanan pada Selasa (18/2/2025).
Ia menegaskan, gaji untuk staf khusus sudah dianggarkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024. “Secara administratif kami tetap mengalokasikan. Dan bukan hanya untuk Pak Deddy saja, karena ada lima staf khusus yang diangkat,” ujar Frega.
Melalui akun Instagram @corbuzier, Kamis (13/2/2025), Deddy menegaskan tidak akan mengambil gaji sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan. Ia mengklaim masih memiliki nilai jual tinggi di dunia hiburan.
“Saya tidak akan mengambil gaji atau materi apapun yang sifatnya untuk saya pribadi. Santai aja ya teman-teman. Net worth saya masih tinggi. Masa masalah efisiensi yang kena saya doang. But okay sure. I know why lah,” tulis Deddy.
Deddy Corbuzier diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di bidang komunikasi sosial dan publik pada Selasa (11/2/2025). Selain Deddy, ada empat staf khusus lain yang dilantik, yakni Lenis Kogoya di Bidang Kedaulatan Negara, Kris Wijoyo Soepandji di Bidang Tata Negara, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sudrajat di Bidang Diplomasi Pertahanan, dan Indra Irawan di Bidang Ekonomi Pertahanan. Sylvia Efi Widyantari Sumarlin turut dilantik sebagai Asisten Khusus di Bidang Keamanan Siber.
Pengangkatan Deddy menuai sorotan publik, terutama terkait kapabilitasnya menduduki posisi di birokrasi pemerintahan. Selain itu, publik mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap efisiensi anggaran, mengingat sebelumnya pemerintahan Prabowo gencar mengusung tema penghematan.