Pembangunan Nasional di Kota Medan Butuh Peran Besar Pemerintah Provinsi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus bergerak dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota. Sebab sejatinya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada warganya.

Tentunya pembangunan yang dilakukan di Kota Medan tidak hanya berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan, melainkan juga harus berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD Sumut sebagai turunan dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir ini, Pemko Medan mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur. Sementara, pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Selasa (5/11/2024).

Dikatakan Benny, saat ini Pemko Medan terus melakukan pembangunan yang berbasis pada rencana pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Pemko Medan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitar Kota Medan seperti Binjai, Deliserdang, hingga Karo (Mebidangro). Mengingat, pembangunan infrastruktur Mebidangro merupakan salah satu program pembangunan nasional.

“Rencana pembangunan BRT, pembangunan underpass, penataan kawasan Kesawan, semua itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemko Medan dalam menunjang rencana pembangunan nasional,” ujarnya.

Hanya saja, sambung Benny, Pemko Medan tidak mungkin bisa berjalan sendiri untuk melakukan seluruh pembangunan nasional tersebut. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, Pemko Medan juga sangat membutuhkan peran besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apalagi, ketika pembangunan yang dilakukan tersebut beririsan dengan kabupaten/kota di sekitar Kota Medan.

“Pembangunan nasional di Kota Medan butuh peran besar Pemerintah Provinsi. Sebab apapun ceritanya, Pemko Medan tidak bisa bekerjasama dengan Pemko/Pemkab lainnya tanpa adanya dukungan dari Pemprov Sumut. Disini lah kita butuh peran besar Pemprov Sumut, agar pembangunan nasional yang sudah baik di Kota Medan di tiga tahun terakhir bisa semakin baik,” katanya.

Dijelaskan Benny, pada dasarnya pembangunan yang dilakukan Pemko Medan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Bila Pemprov Sumut tidak mendukung secara penuh, maka rencana pembangunan nasional tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal.

“Intinya, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya membutuhkan support system dari Pemerintah Provinsi. Begitu juga dengan Pemko Medan yang sesungguhnya selama ini sangat berharap adanya support system dari Pemprov Sumut dalam merealisasikan seluruh rencana pembangunan nasional,” pungkasnya.
(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus bergerak dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota. Sebab sejatinya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada warganya.

Tentunya pembangunan yang dilakukan di Kota Medan tidak hanya berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan, melainkan juga harus berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD Sumut sebagai turunan dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir ini, Pemko Medan mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur. Sementara, pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Selasa (5/11/2024).

Dikatakan Benny, saat ini Pemko Medan terus melakukan pembangunan yang berbasis pada rencana pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Pemko Medan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitar Kota Medan seperti Binjai, Deliserdang, hingga Karo (Mebidangro). Mengingat, pembangunan infrastruktur Mebidangro merupakan salah satu program pembangunan nasional.

“Rencana pembangunan BRT, pembangunan underpass, penataan kawasan Kesawan, semua itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemko Medan dalam menunjang rencana pembangunan nasional,” ujarnya.

Hanya saja, sambung Benny, Pemko Medan tidak mungkin bisa berjalan sendiri untuk melakukan seluruh pembangunan nasional tersebut. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, Pemko Medan juga sangat membutuhkan peran besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apalagi, ketika pembangunan yang dilakukan tersebut beririsan dengan kabupaten/kota di sekitar Kota Medan.

“Pembangunan nasional di Kota Medan butuh peran besar Pemerintah Provinsi. Sebab apapun ceritanya, Pemko Medan tidak bisa bekerjasama dengan Pemko/Pemkab lainnya tanpa adanya dukungan dari Pemprov Sumut. Disini lah kita butuh peran besar Pemprov Sumut, agar pembangunan nasional yang sudah baik di Kota Medan di tiga tahun terakhir bisa semakin baik,” katanya.

Dijelaskan Benny, pada dasarnya pembangunan yang dilakukan Pemko Medan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Bila Pemprov Sumut tidak mendukung secara penuh, maka rencana pembangunan nasional tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal.

“Intinya, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya membutuhkan support system dari Pemerintah Provinsi. Begitu juga dengan Pemko Medan yang sesungguhnya selama ini sangat berharap adanya support system dari Pemprov Sumut dalam merealisasikan seluruh rencana pembangunan nasional,” pungkasnya.
(map)