MIMIKA – Komisi II DPR RImelaksanakan evaluasi daerah otonomi baru (DOB) bersama gubernur, bupati se-Provinsi Papua Tengah beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ballroom Hotel Horison Diana Timika Kamis (1/5) kemarin.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-hal dimaksud semuanya bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan dari semua sisi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Zulfikar juga menyebutkan bahwa sesuai dengan amanat undang-undang dan konstitusi, Komisi II DPR RI siap menjadi jembatan untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Papua Tengah di tingkat pemerintah pusat.
“Ya setiap kebijakan, setiap program, setiap kegiatan kalau memang ingin lebih baik ya harus ada evaluasi,” jelas Zulfikar saat ditemui usai pertemuan.
Zulfikar mengharapkan agar hasil evaluasi ini nantinya akan dapat didengarkan oleh Pemerintah Pusat terutama Presiden RI, Prabowo Subianto sehingga kebijakan program yang sudah diterapkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Secara khusus Zulfikar menilai bahwa selama tiga tahun berjalanannya Pemerintahan di Papua Tengah cukup mengalami kemajuan.
“Ada kemajuan, yang jelas kita tadi minta agar ada keterbukaan dan ternayata kita banyak temukan keterbukaan dan dari apa yang disampaikan itu mereka mengakui bahwa kehadiran otonomi baru di PPT itu memang jawaban atas kebutuhan dan aspirasi mereka,” tutur Zulfikar.(mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MIMIKA – Komisi II DPR RImelaksanakan evaluasi daerah otonomi baru (DOB) bersama gubernur, bupati se-Provinsi Papua Tengah beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ballroom Hotel Horison Diana Timika Kamis (1/5) kemarin.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-hal dimaksud semuanya bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan dari semua sisi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Zulfikar juga menyebutkan bahwa sesuai dengan amanat undang-undang dan konstitusi, Komisi II DPR RI siap menjadi jembatan untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Papua Tengah di tingkat pemerintah pusat.
“Ya setiap kebijakan, setiap program, setiap kegiatan kalau memang ingin lebih baik ya harus ada evaluasi,” jelas Zulfikar saat ditemui usai pertemuan.
Zulfikar mengharapkan agar hasil evaluasi ini nantinya akan dapat didengarkan oleh Pemerintah Pusat terutama Presiden RI, Prabowo Subianto sehingga kebijakan program yang sudah diterapkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Secara khusus Zulfikar menilai bahwa selama tiga tahun berjalanannya Pemerintahan di Papua Tengah cukup mengalami kemajuan.
“Ada kemajuan, yang jelas kita tadi minta agar ada keterbukaan dan ternayata kita banyak temukan keterbukaan dan dari apa yang disampaikan itu mereka mengakui bahwa kehadiran otonomi baru di PPT itu memang jawaban atas kebutuhan dan aspirasi mereka,” tutur Zulfikar.(mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
