3 hours ago
3
Presiden Prabowo Subianto (kedua dari kanan) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (dua kiri); Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Elly Rosita Silaban (kiri); dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pembaruan, Jumhur Hidayat pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, 1 Mei 2025. Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia | tempo.coJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini dinilai menyulitkan kaum pekerja. Ia menegaskan bahwa praktik alih daya telah menimbulkan banyak ketidakadilan dan berkontribusi pada nasib pekerja yang stagnan selama bertahun-tahun.
“Ada orang yang sudah berusia 40 sampai 50 tahun, tapi statusnya masih alih daya, gajinya tetap Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan ada yang di kontrak dengan UMP, tapi realitanya dibayar lebih rendah. Ini banyak kasus,” ujar Yassierli di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, arah kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi pekerja dan memberikan kepastian atas hak-haknya. Kementerian pun tengah menggodok Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang disebut lebih adil dan berpihak kepada pekerja sesuai dengan amanat konstitusi.
“Penghapusan outsourcing ini sedang dikaji kembali oleh Kemenaker dan Dewan Kesejahteraan Buruh yang dibentuk Presiden,” tambahnya.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menyuarakan dukungan terhadap tuntutan utama buruh yang meminta penghapusan sistem outsourcing.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi, saudara-saudara, kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, tidak ada lapangan kerja,” kata Prabowo.
Sebagai langkah nyata, Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan berperan memberi nasihat kepada Presiden dalam merancang reformasi ketenagakerjaan, termasuk skema transisi menuju penghapusan outsourcing.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menegaskan bahwa keputusan penghapusan sistem outsourcing akan melalui kajian teknis yang komprehensif.
“Itu pasti akan ada aspek-aspek teknis yang harus disiapkan secara matang,” kata Noel saat ditemui di Universitas Pertamina, Kamis (1/5/2025).
Ia menyebut momentum ini bisa dijadikan titik temu antara industri, pekerja, dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil.
Sementara itu, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan kekhawatiran mereka. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai bahwa penghapusan total sistem outsourcing bisa menurunkan daya saing industri nasional, khususnya di sektor padat karya seperti manufaktur, logistik, dan jasa.
“Outsourcing bukan hanya isu ketenagakerjaan, tapi bagian dari strategi bisnis global. Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand justru memperkuat sistem ini dengan tata kelola yang baik,” ujar Shinta, Minggu (4/5/2025).
Menurutnya, solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki sistem outsourcing, bukan menghapusnya sepenuhnya. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas usaha.
“Kami siap mendukung proses kajian yang sedang disiapkan pemerintah, dengan harapan keputusan akhirnya mempertimbangkan tiga dimensi penting: keberlanjutan usaha, perlindungan pekerja, dan stabilitas iklim investasi nasional,” pungkas Shinta.
