5 hours ago
8
KOMISI 4 DPRD Kota Medan meminta Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (Dinas SDABMBK) Kota Medan untuk fokus melakukan penanganan banjir dan genangan air di Kota Medan. Oleh sebab itu, Komisi 4 berharap pengerjaan normalisasi sungai dan drainase dapat diprioritaskan.
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat menggelar rapat evaluasi triwulan ke II di Ruang Komisi 4, Senin (21/9) sore.
Dalam rapat yang dihadiri anggota Komisi 4, Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P Napitupulu dan Lailatul Badri itu, Paul Mei mengatakan bahwa masalah banjir di Kota Medan harus menjadi perhatian serius.
“Parit juga harus dinormalisasi. Begitu juga parit yang sudah terpasang U-Ditch, sendimen harus dipastikan bersih dari gorong-gorong,” ucap Paul Mei pada rapat yang dihadiri Kepala Dinas SDABMBK Medan, Khairul Azmi didampingi Kabid Sumber Daya Air, Hardi Sibarani dan sejumlah staf lainnya.
Kedepan, sambungnya Paul, Dinas SDABMBK harus memetakan sumber masalah dan langkah yang mau dijalankan. “Tentu untuk solusinya tidak semudah membalikkan tangan, tapi harus ada perencanaan terukur dan tahapan. Lima tahun kedepan harus terlihat penyelesaiannya,” ungkap Paul.
Masih menurut Paul, banyak hal yang harus dilakukan Dinas SDABMBK, seperti melakukan koordinasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sumatera (BBWS) Sumatera II serta OPD Pemko Medan.
Masih terkait penanganan banjir dan proyek infrastruktur, Paul Simanjuntak bersama Lailatul Badri dan Renville Napitululu menyarankan agar setiap pengerjaan proyek dapat dimulai dari awal tahun.
Pelaksanaan tender proyek juga hendaknya dilakukan lebih awal sehingga pengerjaan tidak sampai akhir tahun. Sebab kalau pengerjaan diakhir tahun, akan berdampak pada kualitas proyek buruk karena pengerjaannya yang terburu-buru.
“Yang pasti jika dikerjakan awal atau pertengan tahun, mutu proyek akan lebih berkualitas bahkan tehindar Silpa,” terangnya.
Menyahuti saran dewan, Kepala Dinas SDABMBK Kota Khairul Azmi menyambut baik saran dewan. Maka untuk Tahun 2027 nanti, pengerjaan dan lelang proyek akan diupayakan mulai bulan Februari.
“Bahkan untuk pemasangan U- Dicth, kami berkomitmen mengerjakan lebih awal. Masukan dan saran dewan akan menjadi kajian teknis kami,” imbuhnya.
Terkait Silpa, Khairul Azmi menyebut, pihaknya tetap akan berjuang dan berusaha menghindari Silpa. “Sebisa mungkin kita hindari yang namanya Silpa,” pungkasnya.
(map/azw)
KOMISI 4 DPRD Kota Medan meminta Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (Dinas SDABMBK) Kota Medan untuk fokus melakukan penanganan banjir dan genangan air di Kota Medan. Oleh sebab itu, Komisi 4 berharap pengerjaan normalisasi sungai dan drainase dapat diprioritaskan.
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat menggelar rapat evaluasi triwulan ke II di Ruang Komisi 4, Senin (21/9) sore.
Dalam rapat yang dihadiri anggota Komisi 4, Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P Napitupulu dan Lailatul Badri itu, Paul Mei mengatakan bahwa masalah banjir di Kota Medan harus menjadi perhatian serius.
“Parit juga harus dinormalisasi. Begitu juga parit yang sudah terpasang U-Ditch, sendimen harus dipastikan bersih dari gorong-gorong,” ucap Paul Mei pada rapat yang dihadiri Kepala Dinas SDABMBK Medan, Khairul Azmi didampingi Kabid Sumber Daya Air, Hardi Sibarani dan sejumlah staf lainnya.
Kedepan, sambungnya Paul, Dinas SDABMBK harus memetakan sumber masalah dan langkah yang mau dijalankan. “Tentu untuk solusinya tidak semudah membalikkan tangan, tapi harus ada perencanaan terukur dan tahapan. Lima tahun kedepan harus terlihat penyelesaiannya,” ungkap Paul.
Masih menurut Paul, banyak hal yang harus dilakukan Dinas SDABMBK, seperti melakukan koordinasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sumatera (BBWS) Sumatera II serta OPD Pemko Medan.
Masih terkait penanganan banjir dan proyek infrastruktur, Paul Simanjuntak bersama Lailatul Badri dan Renville Napitululu menyarankan agar setiap pengerjaan proyek dapat dimulai dari awal tahun.
Pelaksanaan tender proyek juga hendaknya dilakukan lebih awal sehingga pengerjaan tidak sampai akhir tahun. Sebab kalau pengerjaan diakhir tahun, akan berdampak pada kualitas proyek buruk karena pengerjaannya yang terburu-buru.
“Yang pasti jika dikerjakan awal atau pertengan tahun, mutu proyek akan lebih berkualitas bahkan tehindar Silpa,” terangnya.
Menyahuti saran dewan, Kepala Dinas SDABMBK Kota Khairul Azmi menyambut baik saran dewan. Maka untuk Tahun 2027 nanti, pengerjaan dan lelang proyek akan diupayakan mulai bulan Februari.
“Bahkan untuk pemasangan U- Dicth, kami berkomitmen mengerjakan lebih awal. Masukan dan saran dewan akan menjadi kajian teknis kami,” imbuhnya.
Terkait Silpa, Khairul Azmi menyebut, pihaknya tetap akan berjuang dan berusaha menghindari Silpa. “Sebisa mungkin kita hindari yang namanya Silpa,” pungkasnya.
(map/azw)
