18 hours ago
11
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, mendorong program “1 Puskesmas 1 Psikolog” menjadi agenda nasional sebagai langkah memperkuat layanan kesehatan mental masyarakat. Menurutnya, negara harus hadir dalam menangani krisis kesehatan jiwa yang kini semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat.
Sihar menilai persoalan kesehatan mental di Indonesia bukan masalah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk sejak lama akibat pola pengasuhan, tekanan sosial, hingga minimnya perhatian kebijakan publik terhadap layanan kesehatan jiwa.
“Ke-19 juta orang yang kini menanggung beban gangguan mental itu bukan gagal sendiri. Mereka tumbuh dalam sistem yang tidak pernah menyiapkan layanan untuk mereka. Kebijakan yang abai terhadap kesehatan jiwa bukan kebijakan yang netral, ia meninggalkan luka,” kata Sihar dalam keterangannya di Jakarta.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), lebih dari 19 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, sementara sekitar 12 juta lainnya mengalami depresi.
Sihar juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yang dinilai berkaitan erat dengan persoalan kesehatan mental yang tidak tertangani. Data Badan Narkotika Nasional (BNN), BRIN, dan BPS tahun 2023 mencatat sebanyak 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15–64 tahun menyalahgunakan narkoba, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia muda.
“Kita tidak bisa terus-menerus mendekati masalah narkoba dan miras hanya dengan pendekatan hukum dan represif. Banyak dari mereka mencari pelarian karena tidak punya ruang untuk bicara dan tidak ada psikolog yang bisa mereka datangi,” ujarnya.
Menurut Sihar, generasi muda menjadi kelompok paling rentan dalam krisis kesehatan mental saat ini. Survei Kesehatan Jiwa Remaja Nasional (I-NAMHS) mencatat lebih dari 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kejiwaan, sementara 2,45 juta lainnya telah terdiagnosis gangguan jiwa.
Namun, akses layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Dalam survei yang sama, hanya 2,6 persen remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan konseling atau fasilitas kesehatan jiwa dalam 12 bulan terakhir.
“Generasi muda kita sedang menanggung beban yang luar biasa. Tekanan akademik, tekanan ekonomi, dan dampak media sosial itu nyata. Ketika mereka butuh pertolongan, negara belum hadir di sana,” kata Sihar.
Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program tersebut. Saat ini terdapat lebih dari 10.292 puskesmas di seluruh Indonesia, sementara setiap tahun sekitar 14.700 sarjana psikologi lulus dari berbagai perguruan tinggi.
“Kita punya gedungnya. Kita punya orangnya. Yang tidak kita punya adalah keputusan untuk menyatukan keduanya demi rakyat. Program 1 Puskesmas 1 Psikolog bukan ide baru yang sulit, ia adalah keputusan kebijakan yang selama ini belum diambil,” ujarnya.
Sihar membandingkan kebutuhan layanan kesehatan mental dengan langkah pemerintah melalui program Badan Gizi Nasional (BGN) yang fokus pada pemenuhan gizi masyarakat.
“Untuk kesehatan fisik, pemerintah sudah bergerak. Tapi manusia bukan hanya tubuh, ia juga jiwa. Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud jika kita membangun badan yang sehat di atas kondisi mental yang rapuh,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Sihar menyatakan akan mengawal isu tersebut melalui legislasi dan pengawasan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengambil langkah proaktif melalui penganggaran APBD, rekrutmen tenaga psikolog lokal, serta kerja sama dengan perguruan tinggi.
“Psikolog harus hadir di tengah masyarakat, di puskesmas yang sudah ada, di kecamatan-kecamatan mereka. Ini bukan kemewahan. Ini adalah tanggung jawab negara,” pungkasnya.
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, mendorong program “1 Puskesmas 1 Psikolog” menjadi agenda nasional sebagai langkah memperkuat layanan kesehatan mental masyarakat. Menurutnya, negara harus hadir dalam menangani krisis kesehatan jiwa yang kini semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat.
Sihar menilai persoalan kesehatan mental di Indonesia bukan masalah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk sejak lama akibat pola pengasuhan, tekanan sosial, hingga minimnya perhatian kebijakan publik terhadap layanan kesehatan jiwa.
“Ke-19 juta orang yang kini menanggung beban gangguan mental itu bukan gagal sendiri. Mereka tumbuh dalam sistem yang tidak pernah menyiapkan layanan untuk mereka. Kebijakan yang abai terhadap kesehatan jiwa bukan kebijakan yang netral, ia meninggalkan luka,” kata Sihar dalam keterangannya di Jakarta.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), lebih dari 19 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, sementara sekitar 12 juta lainnya mengalami depresi.
Sihar juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yang dinilai berkaitan erat dengan persoalan kesehatan mental yang tidak tertangani. Data Badan Narkotika Nasional (BNN), BRIN, dan BPS tahun 2023 mencatat sebanyak 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15–64 tahun menyalahgunakan narkoba, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia muda.
“Kita tidak bisa terus-menerus mendekati masalah narkoba dan miras hanya dengan pendekatan hukum dan represif. Banyak dari mereka mencari pelarian karena tidak punya ruang untuk bicara dan tidak ada psikolog yang bisa mereka datangi,” ujarnya.
Menurut Sihar, generasi muda menjadi kelompok paling rentan dalam krisis kesehatan mental saat ini. Survei Kesehatan Jiwa Remaja Nasional (I-NAMHS) mencatat lebih dari 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kejiwaan, sementara 2,45 juta lainnya telah terdiagnosis gangguan jiwa.
Namun, akses layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Dalam survei yang sama, hanya 2,6 persen remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan konseling atau fasilitas kesehatan jiwa dalam 12 bulan terakhir.
“Generasi muda kita sedang menanggung beban yang luar biasa. Tekanan akademik, tekanan ekonomi, dan dampak media sosial itu nyata. Ketika mereka butuh pertolongan, negara belum hadir di sana,” kata Sihar.
Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program tersebut. Saat ini terdapat lebih dari 10.292 puskesmas di seluruh Indonesia, sementara setiap tahun sekitar 14.700 sarjana psikologi lulus dari berbagai perguruan tinggi.
“Kita punya gedungnya. Kita punya orangnya. Yang tidak kita punya adalah keputusan untuk menyatukan keduanya demi rakyat. Program 1 Puskesmas 1 Psikolog bukan ide baru yang sulit, ia adalah keputusan kebijakan yang selama ini belum diambil,” ujarnya.
Sihar membandingkan kebutuhan layanan kesehatan mental dengan langkah pemerintah melalui program Badan Gizi Nasional (BGN) yang fokus pada pemenuhan gizi masyarakat.
“Untuk kesehatan fisik, pemerintah sudah bergerak. Tapi manusia bukan hanya tubuh, ia juga jiwa. Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud jika kita membangun badan yang sehat di atas kondisi mental yang rapuh,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Sihar menyatakan akan mengawal isu tersebut melalui legislasi dan pengawasan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengambil langkah proaktif melalui penganggaran APBD, rekrutmen tenaga psikolog lokal, serta kerja sama dengan perguruan tinggi.
“Psikolog harus hadir di tengah masyarakat, di puskesmas yang sudah ada, di kecamatan-kecamatan mereka. Ini bukan kemewahan. Ini adalah tanggung jawab negara,” pungkasnya.
