Gubernur Papua Usulkan Dana Otsus Masuk di APBN
MIMIKA- Enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Tanah Papua berkumpul di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5). Pertemuan bertajuk Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua ini menjadi babak krusial bagi konsolidasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang pada tahun anggaran 2026 ini melonjak hingga Rp 12,69 triliun.
Pemerintah daerah di Tanah Papua bersama kementerian terkait mulai menggalang kekuatan untuk merombak regulasi teknis Otonomi Khusus (Otsus). Dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5)) mencuat desakan untuk merevisi aturan penganggaran demi memastikan dana triliunan rupiah tersebut benar-benar mendarat di tangan Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, memberikan teguran keras bagi rekan sejawatnya dalam forum tersebut. Ia menyoroti fenomena ego sektoral yang kerap menghambat kemajuan Papua di level pimpinan daerah.
“Orang Papua ini—termasuk saya—kalau sudah jadi gubernur, kita sombong dan lupa diri. Tidak mau bekerja sama dengan gubernur atau kelompok sebelah karena mencari status masing-masing,” ujar Meki dalam sambutannya.
Meki menegaskan bahwa pembentukan enam provinsi di Papua seharusnya menjadi alat percepatan kesejahteraan, bukan sekat untuk saling mengabaikan.
Ia mendorong para kepala daerah untuk menyatukan suara dalam menghadapi Jakarta, terutama terkait koreksi kebijakan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selama ini dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Satu dalam enam, enam dalam satu. Kita harus bicara dari hati ke hati untuk bagaimana merangkum satu hati agar Papua bisa maju,” tuturnya.
Kritik terhadap efektivitas Otsus juga datang dari sisi mitra pembangunan. Team Leader SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Petrarca Karetji, mengibaratkan kendala pembangunan Papua sebagai tiang penghalang yang membuat pemerintah berjalan sempoyongan.
Ia mencatat tiga masalah akut: sinisme masyarakat yang sudah meragukan manfaat dana Otsus, lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), serta minimnya kolaborasi antarlembaga.
Gubernur Papua Usulkan Dana Otsus Masuk di APBN
MIMIKA- Enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Tanah Papua berkumpul di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5). Pertemuan bertajuk Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua ini menjadi babak krusial bagi konsolidasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang pada tahun anggaran 2026 ini melonjak hingga Rp 12,69 triliun.
Pemerintah daerah di Tanah Papua bersama kementerian terkait mulai menggalang kekuatan untuk merombak regulasi teknis Otonomi Khusus (Otsus). Dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5)) mencuat desakan untuk merevisi aturan penganggaran demi memastikan dana triliunan rupiah tersebut benar-benar mendarat di tangan Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, memberikan teguran keras bagi rekan sejawatnya dalam forum tersebut. Ia menyoroti fenomena ego sektoral yang kerap menghambat kemajuan Papua di level pimpinan daerah.
“Orang Papua ini—termasuk saya—kalau sudah jadi gubernur, kita sombong dan lupa diri. Tidak mau bekerja sama dengan gubernur atau kelompok sebelah karena mencari status masing-masing,” ujar Meki dalam sambutannya.
Meki menegaskan bahwa pembentukan enam provinsi di Papua seharusnya menjadi alat percepatan kesejahteraan, bukan sekat untuk saling mengabaikan.
Ia mendorong para kepala daerah untuk menyatukan suara dalam menghadapi Jakarta, terutama terkait koreksi kebijakan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selama ini dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Satu dalam enam, enam dalam satu. Kita harus bicara dari hati ke hati untuk bagaimana merangkum satu hati agar Papua bisa maju,” tuturnya.
Kritik terhadap efektivitas Otsus juga datang dari sisi mitra pembangunan. Team Leader SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Petrarca Karetji, mengibaratkan kendala pembangunan Papua sebagai tiang penghalang yang membuat pemerintah berjalan sempoyongan.
Ia mencatat tiga masalah akut: sinisme masyarakat yang sudah meragukan manfaat dana Otsus, lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), serta minimnya kolaborasi antarlembaga.
