Wakil Ketua DPRD Jateng Sepakat Tak Ada Pembatasan Pasokan Susu dari Peternak ke Industri Pengolahan. Tata Kelola Produksi Juga Diperbaiki

Mohammad Saleh saat berbicara dalam dialog tentang industri susu di Jawa Tengah. Foto: dok

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM —-Wakil Ketua  DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh menyesalkan adanya fenomena protes mandi susu sapi yang ada di Kabupaten Boyolali, Jateng karena tidak terserap ke industri. Masih banyaknya permasalahan tata kelola produksi susu di Boyolali harus menjadi pekerjaan rumah bersama.

Karena itulah, Mohammad Saleh meminta semua pihak terkait untuk lebih serius dan komprehensif dalam mengatasi problematika tata kelola produksi dan distribusi susu di Boyolali maupun daerah lain di Jawa Tengah.

“Harus diperbaiki dan diselesaikan (tata kelola produksi dan distribusi). Apalagi, dalam waktu dekat akan ada program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat yang akan membutuhkan pasokan susu yang tidak sedikit,” ungkapnya saat berbicara dalam Dialog DPRD Jateng bertema “Menggairahkan Kembali Peternak Susu”, di Semarang, Jumat (22/11/2024).

Dikatakan Saleh, salah satu menu yang diberikan dalam makan siang bergizi gratis itu adalah susu sehingga harus ada pembenahan dari hulu hingga hilir.

Dia menjelaskan saat ini serapan susu lokal hanya 20 persen, sementara susu dari luar negeri sebanyak 80 persen. “Persentase ini kalau bisa harus dibalik. Bikin roadmap yang jelas akan kuota produk susu peternak lokal ditambah,” ungkapnya.

Mohammad Saleh juga juga setuju jika Industri Pengolahan Susu (IPS) diwajibkan menerima susu dari peternak lokal sepanjang kualitasnya terpenuhi. Seharunya peternak lokal tidak dibatasi secara volume untuk bisa diterima IPS. “Bukan dibatasi jumlah, jika kualitasnya memenuhi standar ya harus diterima,” tegas Saleh yang juga Bendahara Partai Golkar Jateng ini.

Muncul wacana yang mewajibkan Industri Pengolahan Susu (IPS) menerima hasil dari peternak lokal selama kualitasnya memenuhi standar. Jika IPS tersebut tidak menerima susu dengan kualitas standar, akan ada sanksi yang diterima dari pemerintah. Adapun sanksi yang diterima IPS tersebut adalah dihentikannya izin memasukkan susu dari luar negeri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah, Ignasius Hariyanta Nugraha yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Hariyanta mengatakan dirinya telah mengikuti rapat dengan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu terkait produksi susu peternak lokal.

“Nantinya hal tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Presiden. Ini dilakukan untuk menyelamatkan peternak lokal penghasil susu,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Cimory Dairyland Kabupaten Semarang, Agus Purwoko Jati di forum tersebut menjelaskan dari sisi IPS. Pihaknya tentu saja menginginkan kualitas susu yang bagus sehingga hanya bisa menerima susu yang memenuhi standar.

Dia mengungkapkan, selama ini Cimory tidak pernah membatasi secara jumlah dalam menyerap produksi susu peternak lokal. “Kami di Cimory tidak membatasi, selama kualitasnya bagus sesuai standar, pasti kami terima. Kalau standar kan yang menentukan pemerintah,” ungkapnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa susu yang diterima dari peternak lokal tersebut jumlahnya masih kurang untuk melakukan produksi berbagai olahan susu di tempatnya.

“Kami memproduksi banyak olahan susu dan turunannya, seperti keju, yogurt dan lain sebagainya. Jumlah susu lokal tetap masih kurang, makanya ada susu luar negeri,” ujarnya.

Sedangkan Pramono, peternak susu dari Boyolali mengharapkan perhatian lebih serius dari pemerintah kepada peternak susu. Terutama soal stabilisasi harga susu, ketersediaan dan keterjangkauan pakan serta fasilitas pendukung lainnya. (Ali)