85 Persen SPPG MBG Wonogiri Belum Kantongi HACCP, Ada Apa ini?

Rakor Satgas MBG dengan pengelola SPPG di Wonogiri. Dok. Pemkab Wonogiri

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wonogiri menghadapi pekerjaan rumah penting. Dari total 88 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi, baru 13 SPPG yang mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Artinya, masih ada puluhan dapur MBG yang harus menyelesaikan pemenuhan standar keamanan pangan tersebut. Kondisi serupa juga terlihat pada sertifikasi halal. Dari 88 SPPG, baru 58 dapur yang telah memiliki sertifikat halal, sementara lainnya masih dalam proses atau belum mendaftarkan sertifikasinya.

Data tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Satgas MBG Kabupaten Wonogiri bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), kepala SPPG, serta ahli gizi SPPG se-Kabupaten Wonogiri di Ruang Khayangan, Kompleks Setda, Selasa (8/9/2026).

Pemkab Wonogiri memastikan pemenuhan standar tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan program MBG. Sebab, makanan yang dibagikan kepada masyarakat tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus aman dikonsumsi, diproses secara higienis dan memenuhi ketentuan kehalalan.

Wakil Bupati Wonogiri sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Wonogiri, Imron Rizkyarno, menyebut terdapat tiga aspek sertifikasi yang menjadi perhatian dalam pengawasan dapur MBG.

“Masih ada dua yang belum selesai seluruhnya, sertifikasi HACCP dan sertifikasi halal. SLHS sudah 100 persen,” ujar Imron.

Berbeda dengan HACCP dan sertifikasi halal, seluruh 88 SPPG yang saat ini beroperasi di Wonogiri telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pemkab kini mendorong SPPG yang belum memiliki HACCP maupun sertifikat halal agar segera menyelesaikan proses tersebut. Sertifikasi itu dinilai penting untuk memperkuat jaminan keamanan makanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG.

Imron juga mengingatkan bahwa standar keamanan dan kehalalan tidak berhenti pada dapur pengolahan. Bahan pangan yang digunakan SPPG juga perlu diperhatikan, termasuk asal-usul serta pemenuhan sertifikasi dari pemasok.

“Juga dengan menggunakan bahan baku atau bapokting (bahan pokok penting) yang ada di lingkungan. Bahan itu juga bersertifikasi,” katanya.

Penggunaan bahan pangan dari lingkungan sekitar, menurut Imron, dapat sekaligus mendukung ekosistem pangan lokal. Namun, bahan yang digunakan tetap harus memenuhi standar keamanan pangan dan persyaratan halal.

Selain sertifikasi, pengelolaan limbah dapur juga menjadi bagian dari evaluasi Satgas MBG. Pemkab Wonogiri menyebut seluruh 88 SPPG telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas tersebut dalam kondisi baik.

Keberadaan IPAL diperlukan untuk mencegah aktivitas dapur MBG menimbulkan persoalan lingkungan, terutama akibat pembuangan sisa makanan maupun limbah operasional.

“Ini juga untuk mengantisipasi keluhan masyarakat soal sisa makanan yang berpotensi mencemari lingkungan,” jelas Imron.

Satgas MBG Wonogiri selanjutnya akan terus melakukan pemantauan terhadap operasional dapur. Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar.

“Kita sampaikan kepada Kepala SPPG sistem kerja Satgas MBG. Kita punya kewenangan memantau dapur-dapur yang ada. Seluruh anggota Satgas MBG turut memantau guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Dengan 75 dari 88 SPPG belum tercatat memiliki HACCP, serta 30 SPPG yang belum mengantongi sertifikat halal, percepatan sertifikasi kini menjadi salah satu pekerjaan penting dalam penguatan pelaksanaan MBG di Wonogiri.

Program MBG pun tidak hanya dituntut mampu menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga memastikan setiap proses di balik makanan tersebut memenuhi standar keamanan, kebersihan, kehalalan, hingga pengelolaan limbah. Aris Arianto