BPR BKK Wonogiri Berbalik Untung Rp2,01 Miliar, Tapi Kredit Malah Turun Rp4,53 Miliar

Ilustrasi uang. AI generated

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – PT BPR BKK Jateng Kantor Cabang Wonogiri mulai menunjukkan perbaikan kinerja setelah sebelumnya mencatat kerugian miliaran rupiah. Hingga Juli 2026, bank milik pemerintah daerah tersebut telah membukukan laba berjalan Rp2,01 miliar.

Namun, ada satu angka yang menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di tengah perbaikan laba, penyaluran kredit BPR BKK Wonogiri justru mengalami penurunan.

Kondisi itu terungkap saat Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan kunjungan kerja ke BPR BKK Wonogiri, Selasa (1/9/2026).

Melansir laman resmi DPRD Jateng kunjungan tersebut dihadiri Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi, Direktur Utama BPR BKK Jateng Rudi Wahyu Triyanto, serta jajaran manajemen BPR BKK Wonogiri yang dipimpin Wahyudi Andri Subroto.

Berdasarkan laporan kinerja hingga Juli 2026, pendapatan BPR BKK Wonogiri mencapai Rp11,53 miliar. Capaian itu setara 83,99 persen dari target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Sementara biaya operasional tercatat Rp9,51 miliar atau 90,86 persen dari target. Dari kinerja tersebut, laba berjalan mencapai Rp2,01 miliar atau 61,92 persen dari target RBB.

Angka laba tersebut menjadi perubahan besar dibandingkan kondisi akhir 2025. Pada Desember 2025, BPR BKK Wonogiri masih mencatat kerugian Rp4,28 miliar.

Meski terjadi pembalikan kinerja, Komisi C meminta manajemen tidak berhenti pada capaian laba. Efisiensi operasional dan peningkatan pendapatan dinilai harus berjalan beriringan agar perbaikan kinerja dapat dipertahankan.

Anton Lami Suhadi menyoroti rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang masih berada di kisaran 82,5 persen.

Menurut dia, pengendalian biaya menjadi salah satu pekerjaan penting manajemen, terutama agar pertumbuhan laba tidak hanya terjadi dalam jangka pendek.

“Efisiensi harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan,” kata Anton dalam evaluasi tersebut.

Di sisi lain, persoalan yang tidak kalah penting berada pada sektor kredit.

Hingga Juli 2026, total kredit yang disalurkan BPR BKK Wonogiri tercatat Rp111,32 miliar. Angka itu turun 3,91 persen dibandingkan posisi Desember 2025 yang mencapai Rp115,85 miliar.

Artinya, terdapat penurunan penyaluran kredit sekitar Rp4,53 miliar hanya dalam kurun waktu tujuh bulan.

Realisasi kredit tersebut juga baru mencapai 88,92 persen dari target RBB.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BPR BKK memiliki dana masyarakat yang jauh lebih besar dibandingkan kredit yang telah disalurkan.

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun hingga Juli 2026 mencapai Rp171,47 miliar. Dengan posisi tersebut, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga berada di kisaran 64,9 persen.

Komisi C mendorong BPR BKK Wonogiri lebih agresif menggarap kredit produktif dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan dan prinsip kehati-hatian.

Anggota Komisi C Maria Tri Mangesti mengatakan penyaluran kredit perlu diarahkan kepada sektor yang sehat, produktif, dan memiliki prospek sehingga fungsi intermediasi bank daerah bisa berjalan lebih optimal.

Persoalan lain muncul dari sisi penghimpunan dana. Dana masyarakat turun 2,72 persen dari Rp176,26 miliar pada Desember 2025 menjadi Rp171,47 miliar pada Juli 2026.

Meski secara pencapaian masih berada di angka 99,82 persen dari target RBB, penurunan nominal sekitar Rp4,79 miliar tersebut tetap perlu dicermati.

Anggota Komisi C Muhammad Afif meminta manajemen memastikan penyebab berkurangnya dana masyarakat tersebut.

Menurutnya, perlu dilihat apakah penurunan terjadi karena strategi bank mengurangi simpanan dengan biaya tinggi atau justru karena nasabah memindahkan dananya ke lembaga keuangan lain.

Karena itu, kualitas pelayanan, kepercayaan nasabah, serta daya saing produk perbankan daerah dinilai menjadi faktor yang harus terus diperkuat.

Selain kinerja operasional dan kredit, Komisi C juga menaruh perhatian pada struktur permodalan BPR BKK Wonogiri.

Saat ini, modal disetor Pemerintah Kabupaten Wonogiri tercatat Rp13,90 miliar dari modal dasar Rp37,13 miliar.

DPRD menilai keberlanjutan penambahan modal perlu diperhatikan. Sebab, apabila pemegang saham dari daerah lain terus meningkatkan penyertaan modal, porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berpotensi terdilusi.

Dengan demikian, perbaikan kinerja BPR BKK Wonogiri pada 2026 menghadirkan dua sisi yang berjalan bersamaan: laba sudah kembali positif setelah mengalami kerugian miliaran rupiah, tetapi penyaluran kredit dan dana masyarakat masih mengalami penurunan.

Tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan laba Rp2,01 miliar, melainkan bagaimana bank daerah tersebut mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mengoptimalkan dana yang dihimpun menjadi kredit produktif tanpa meningkatkan risiko pembiayaan. Aris Arianto