JAYAPURA-Program cetak sawah 2026 di tanah Papua masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Meski target telah disesuaikan melalui addendum kontrak, progres pekerjaan konstruksi hingga kini baru mencapai sekitar 16-17 persen.
Capaian tersebut dinilai masih jauh dari harapan. Sebab, program yang mulai dikerjakan sejak awal Agustus 2026 itu telah memasuki pertengahan masa kontrak. Pada tahapan tersebut, progres pekerjaan idealnya sudah berada di atas 50 persen.
Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan.
Direktur Jenderal LIP Kementerian Pertanian, Hermanto mengatakan, evaluasi mencakup progres fisik, administrasi hingga persoalan teknis dan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
“Evaluasi mencakup progres fisik, tata kelola administrasi, serta berbagai kendala di lapangan, baik teknis maupun sosial,” kata Hermanto dalam Rakornas Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua, Sabtu (5/9).
Secara nasional, program cetak sawah tahun ini menargetkan sekitar 126.000 hektare. Papua menjadi salah satu wilayah dengan target terbesar. Namun setelah dilakukan addendum, target Papua disesuaikan dari sekitar 61.000 hektare menjadi sekitar 15.000 hektare.
Persoalan utama yang ditemukan berada pada keterbatasan alat berat. Ketersediaan peralatan tersebut bahkan disebut belum mencapai separuh dari komitmen yang tercantum dalam kontrak.
“Keterlambatan terjadi di hampir seluruh lokasi, dengan faktor utama keterbatasan alat berat yang tidak mencapai 50 persen dari komitmen kontrak, serta adanya kerusakan alat,” ujar Hermanto.
JAYAPURA-Program cetak sawah 2026 di tanah Papua masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Meski target telah disesuaikan melalui addendum kontrak, progres pekerjaan konstruksi hingga kini baru mencapai sekitar 16-17 persen.
Capaian tersebut dinilai masih jauh dari harapan. Sebab, program yang mulai dikerjakan sejak awal Agustus 2026 itu telah memasuki pertengahan masa kontrak. Pada tahapan tersebut, progres pekerjaan idealnya sudah berada di atas 50 persen.
Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan.
Direktur Jenderal LIP Kementerian Pertanian, Hermanto mengatakan, evaluasi mencakup progres fisik, administrasi hingga persoalan teknis dan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
“Evaluasi mencakup progres fisik, tata kelola administrasi, serta berbagai kendala di lapangan, baik teknis maupun sosial,” kata Hermanto dalam Rakornas Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua, Sabtu (5/9).
Secara nasional, program cetak sawah tahun ini menargetkan sekitar 126.000 hektare. Papua menjadi salah satu wilayah dengan target terbesar. Namun setelah dilakukan addendum, target Papua disesuaikan dari sekitar 61.000 hektare menjadi sekitar 15.000 hektare.
Persoalan utama yang ditemukan berada pada keterbatasan alat berat. Ketersediaan peralatan tersebut bahkan disebut belum mencapai separuh dari komitmen yang tercantum dalam kontrak.
“Keterlambatan terjadi di hampir seluruh lokasi, dengan faktor utama keterbatasan alat berat yang tidak mencapai 50 persen dari komitmen kontrak, serta adanya kerusakan alat,” ujar Hermanto.
