Demi Hemat Pengeluaran, Kementerian Ketenagakerjaan Mulai Kurangi Penggunaan Listrik

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menerima perwakilan serikat buruh di kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan audiensi perihal Permenaker tentang skema UMP 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suasana kantor Kementerian Ketenagakerjaan  pada Rabu (5/2/2025) tampak  muram. Ruangan yang biasanya terang benderang, hari itu tampak remang-remang.

Di area lantai dasar, tampak sejumlah lampu mati. Sementara, dari empat lift yang tersedia, Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengaktifkan dua pintu untuk mengantarkan pegawai ke lantai atas.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan, itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalisir demi  menghemat pengeluaran kantor.

“Efisiensi,” kata Immanuel usai wawancara bersama jurnalis Tempo pada Rabu (5/2/2025).

Dalam pertemuan hampir 90 menit itu, Immanuel tangkas menjawab pertanyaan Tempo soal berbagai isu, salah satunya meminimalisasi pengeluaran di kementerian. Namun, Immanuel tak menjelaskan berapa besar anggaran di kementeriannya yang dipangkas. “Pak Menteri yang tahu,” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk berhemat lewat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2024 yang diterbitkan pada 22 Januari lalu. Instruksi ini menargetkan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 hingga Rp306,6 triliun. Terdiri dari anggaran kementerian lembaga Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan surat dengan nomor S-37/MK.02/2025. Bendahara negara meminta menteri dan kepala lembaga untuk mengidentifikasi belanja yang akan dihemat dan membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil revisi akan dikumpulkan ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Kendati demikian, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu menyebut pemangkasan anggaran ini tak akan mengganggu kinerja di kementeriannya, termasuk pendampingan ketenagakerjaan. Dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan akan menjalani perintah Prabowo dengan senang hati. “Tidak ada keluh kesah,” kata dia.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran kementeriannya bakal dipangkas sekitar 52,5 persen. Airlangga mengatakan langkah penghematan sudah mulai diterapkan di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

“Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa (anggaran) kami dipotong, memang langsung kami matikan (lampu dan listrik),” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Penghematan listrik tersebut, kata dia, sekaligus menjadi simbol bahwa anggaran Kemenko Perekonomian dipangkas. Namun ia mengatakan optimalisasi anggaran akan dilakukan agar pemangkasan tak berdampak pada target dan program yang ingin dicapai Kemenko Perekonomian.