JAYAPURA – Banyak pihak menolak dengan tegas terkait program transmigrasi usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan soal niatnya mendorong program yang dulu digarap Presiden Soeharto ini.
Penolakan ini juga ditandai dengan demo dari berbagai kalangan. Terkait dengan program transmigrasi, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong meyakini bahwa dalam mengambil suatu kebijakan pasti didiskusikan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah.
“Tugas pemerintah daerah adalah menjembatani ke masyarakat, maunya masyarakat seperti apa,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Senin (4/11).
Meski pemerintah pusat menyampaikan akan dilakukan program transmigrasi ke wilayah timur khususnya di Papua. Namun Ramses mengaku bahwa per hari ini, program transmigrasi itu belum ada.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
“Termasuk modelnya seperti apa, belum didiskusikan ke ranah itu. Dan belum diketahui skalanya nasional atau lokal, sebab rapat koordinasinya saja belum dilakukan,” sambungnya.
Lanjut Ramses, jika misalnya yang ditunjuk adalah Papua. Maka perlu dikaji kearifan lokalnya, termasuk masyarakatnya.
“Yang terpenting pemahaman kepada masyarakat harus sampai secara baik dan benar, dan sampai saat ini, belum ada petunjuk teknis apakah transmigrai lokal atau nasional,” tegasnya.
Sementara itu, disinggung adanya demo penolakan transmigrasi. Ramses menyampaikan demo adalah hak setiap orang. “Demo adalah hak setiap orang, jika mereka demo ke Provinsi Papua kita terima dengan baik selama dilakukan dengan tertib dan tidak merugikan,” tutupnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Banyak pihak menolak dengan tegas terkait program transmigrasi usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan soal niatnya mendorong program yang dulu digarap Presiden Soeharto ini.
Penolakan ini juga ditandai dengan demo dari berbagai kalangan. Terkait dengan program transmigrasi, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong meyakini bahwa dalam mengambil suatu kebijakan pasti didiskusikan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah.
“Tugas pemerintah daerah adalah menjembatani ke masyarakat, maunya masyarakat seperti apa,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Senin (4/11).
Meski pemerintah pusat menyampaikan akan dilakukan program transmigrasi ke wilayah timur khususnya di Papua. Namun Ramses mengaku bahwa per hari ini, program transmigrasi itu belum ada.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
“Termasuk modelnya seperti apa, belum didiskusikan ke ranah itu. Dan belum diketahui skalanya nasional atau lokal, sebab rapat koordinasinya saja belum dilakukan,” sambungnya.
Lanjut Ramses, jika misalnya yang ditunjuk adalah Papua. Maka perlu dikaji kearifan lokalnya, termasuk masyarakatnya.
“Yang terpenting pemahaman kepada masyarakat harus sampai secara baik dan benar, dan sampai saat ini, belum ada petunjuk teknis apakah transmigrai lokal atau nasional,” tegasnya.
Sementara itu, disinggung adanya demo penolakan transmigrasi. Ramses menyampaikan demo adalah hak setiap orang. “Demo adalah hak setiap orang, jika mereka demo ke Provinsi Papua kita terima dengan baik selama dilakukan dengan tertib dan tidak merugikan,” tutupnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
.jpg)
