1 hour ago
2
Oleh: Ilham Mendrofa
sumutpos.co – Ada jalan yang dibangun dengan aspal. Ada pula jalan yang dibangun oleh ingatan. Dan Nias mengenal keduanya.
Dua puluh tahun lalu, ia pernah datang ke pulau ini tapi bukan sebagai menteri. Ia hadir sebagai Manager Regional IV Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD–Nias, ketika tanah masih menyimpan trauma gempa dan tsunami. Rumah-rumah runtuh. Jalan-jalan terputus. Yang tersisa bukan hanya puing, melainkan pertanyaan : bagaimana negara hadir setelah bencana selesai diberitakan?
Barangkali karena itu, ketika Dody Hanggodo kembali hari ini sebagai Menteri Pekerjaan Umum, kunjungan itu terasa lebih dari sekadar agenda pemerintahan. Ada sesuatu yang datang bersama waktu, yaitu ingatan.
Ia berdiri di Km 47, Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato. Sebidang jalan nasional yang dimakan longsor. Sungai Mola menggerus kaki bukit, hujan menekan tanah yang rapuh, dan geologi mengingatkan manusia bahwa alam selalu memiliki logikanya sendiri.
Jalan itu tampak sederhana. Hanya hamparan aspal yang retak di beberapa bagian. Tetapi sesungguhnya ia memikul lebih banyak daripada kendaraan yang melintas. Dari sanalah hasil kebun bergerak menuju pasar. Dari sanalah anak-anak berangkat ke sekolah. Dari sanalah orang sakit berharap tiba di rumah sakit sebelum terlambat.
Kita sering menyebutnya infrastruktur. Kata yang terdengar teknokratis. Padahal, di balik setiap ruas jalan, ada kehidupan yang sedang menunggu untuk terus berjalan.
Dody Hanggodo tidak langsung berbicara tentang proyek. Ia memilih melihat. Mendengar. Berdiri di tanah yang longsor itu sendiri. Bersama Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution, Bupati Nias Yaatulo Gulo, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, ia memeriksa kondisi lapangan sebelum keputusan diambil.
Mungkin memang begitulah semestinya sebuah kebijakan lahir. Sebab peta hanya mengenal garis. Tanah mengenal kenyataan.
Dari lapangan itulah muncul keputusan: kajian geoteknik, penguatan drainase, pengendalian aliran sungai, pembangunan tanggul, hingga rancangan konstruksi yang lebih sesuai dengan karakter alam Nias. Perbaikan jalan dipastikan masuk dalam program tahun berjalan. Sebuah kepastian yang, bagi masyarakat yang setiap hari melintasi ruas itu, jauh lebih berarti daripada sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Perjalanan kemudian berlanjut ke Gunungsitoli. Persoalannya berubah. Bukan longsor, melainkan genangan air.
Hal-hal kecil sering kali menyembunyikan persoalan besar. Selokan yang tersumbat, drainase yang tidak terawat, saluran yang kehilangan fungsinya. Kota-kota di Indonesia sering gagal bukan karena kekurangan proyek, melainkan karena lupa merawat apa yang telah dibangun.
Barangkali pembangunan memang bukan semata tentang membangun sesuatu yang baru. Ia juga kesediaan menjaga yang sudah ada.
Di Pendopo Bupati Nias, pembicaraan memasuki ruang yang lebih jauh. Peta jalan Pulau Nias dibentangkan. Konektivitas dibahas. Potensi ekonomi dihitung. Muncul gagasan agar jalan lintas Pulau Nias memperoleh prioritas dalam pembangunan nasional.
Namun sesungguhnya yang sedang diperjuangkan bukan hanya jalan. Yang sedang diperjuangkan adalah jarak. Jarak antara desa dan kota. Antara petani dan pasar. Antara anak-anak dengan sekolah. Antara harapan dan kesempatan.
Negara, pada akhirnya, selalu bekerja melalui cara-cara yang tampak biasa. Sebuah jembatan. Sebuah jalan. Sebuah drainase. Sesuatu yang sering kita lewati tanpa berpikir panjang. Padahal di sanalah keadilan sering menemukan bentuknya yang paling konkret.
Barangkali itulah pelajaran yang dibawa Dody Hanggodo dari dua puluh tahun lalu. Bahwa rekonstruksi tidak pernah benar-benar selesai. Sebab setiap generasi memiliki kerusakannya sendiri. Ada yang disebabkan gempa. Ada yang disebabkan banjir. Ada pula yang lahir dari kelambanan melihat persoalan.
Karena itu, seorang menteri yang kembali ke tempat yang pernah dikenalnya bukan sedang mengulang masa lalu. Ia sedang menguji apakah negara masih mampu mengingat.
Dan mungkin, pada akhirnya, keadilan memang selalu dimulai dari jalan. Bukan karena jalan adalah tujuan. Melainkan karena tanpa jalan, terlalu banyak orang tak pernah benar-benar sampai.
Penulis adalah Kepala BSN DPP Partai Demokrat
Oleh: Ilham Mendrofa
sumutpos.co – Ada jalan yang dibangun dengan aspal. Ada pula jalan yang dibangun oleh ingatan. Dan Nias mengenal keduanya.
Dua puluh tahun lalu, ia pernah datang ke pulau ini tapi bukan sebagai menteri. Ia hadir sebagai Manager Regional IV Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD–Nias, ketika tanah masih menyimpan trauma gempa dan tsunami. Rumah-rumah runtuh. Jalan-jalan terputus. Yang tersisa bukan hanya puing, melainkan pertanyaan : bagaimana negara hadir setelah bencana selesai diberitakan?
Barangkali karena itu, ketika Dody Hanggodo kembali hari ini sebagai Menteri Pekerjaan Umum, kunjungan itu terasa lebih dari sekadar agenda pemerintahan. Ada sesuatu yang datang bersama waktu, yaitu ingatan.
Ia berdiri di Km 47, Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato. Sebidang jalan nasional yang dimakan longsor. Sungai Mola menggerus kaki bukit, hujan menekan tanah yang rapuh, dan geologi mengingatkan manusia bahwa alam selalu memiliki logikanya sendiri.
Jalan itu tampak sederhana. Hanya hamparan aspal yang retak di beberapa bagian. Tetapi sesungguhnya ia memikul lebih banyak daripada kendaraan yang melintas. Dari sanalah hasil kebun bergerak menuju pasar. Dari sanalah anak-anak berangkat ke sekolah. Dari sanalah orang sakit berharap tiba di rumah sakit sebelum terlambat.
Kita sering menyebutnya infrastruktur. Kata yang terdengar teknokratis. Padahal, di balik setiap ruas jalan, ada kehidupan yang sedang menunggu untuk terus berjalan.
Dody Hanggodo tidak langsung berbicara tentang proyek. Ia memilih melihat. Mendengar. Berdiri di tanah yang longsor itu sendiri. Bersama Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution, Bupati Nias Yaatulo Gulo, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, ia memeriksa kondisi lapangan sebelum keputusan diambil.
Mungkin memang begitulah semestinya sebuah kebijakan lahir. Sebab peta hanya mengenal garis. Tanah mengenal kenyataan.
Dari lapangan itulah muncul keputusan: kajian geoteknik, penguatan drainase, pengendalian aliran sungai, pembangunan tanggul, hingga rancangan konstruksi yang lebih sesuai dengan karakter alam Nias. Perbaikan jalan dipastikan masuk dalam program tahun berjalan. Sebuah kepastian yang, bagi masyarakat yang setiap hari melintasi ruas itu, jauh lebih berarti daripada sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Perjalanan kemudian berlanjut ke Gunungsitoli. Persoalannya berubah. Bukan longsor, melainkan genangan air.
Hal-hal kecil sering kali menyembunyikan persoalan besar. Selokan yang tersumbat, drainase yang tidak terawat, saluran yang kehilangan fungsinya. Kota-kota di Indonesia sering gagal bukan karena kekurangan proyek, melainkan karena lupa merawat apa yang telah dibangun.
Barangkali pembangunan memang bukan semata tentang membangun sesuatu yang baru. Ia juga kesediaan menjaga yang sudah ada.
Di Pendopo Bupati Nias, pembicaraan memasuki ruang yang lebih jauh. Peta jalan Pulau Nias dibentangkan. Konektivitas dibahas. Potensi ekonomi dihitung. Muncul gagasan agar jalan lintas Pulau Nias memperoleh prioritas dalam pembangunan nasional.
Namun sesungguhnya yang sedang diperjuangkan bukan hanya jalan. Yang sedang diperjuangkan adalah jarak. Jarak antara desa dan kota. Antara petani dan pasar. Antara anak-anak dengan sekolah. Antara harapan dan kesempatan.
Negara, pada akhirnya, selalu bekerja melalui cara-cara yang tampak biasa. Sebuah jembatan. Sebuah jalan. Sebuah drainase. Sesuatu yang sering kita lewati tanpa berpikir panjang. Padahal di sanalah keadilan sering menemukan bentuknya yang paling konkret.
Barangkali itulah pelajaran yang dibawa Dody Hanggodo dari dua puluh tahun lalu. Bahwa rekonstruksi tidak pernah benar-benar selesai. Sebab setiap generasi memiliki kerusakannya sendiri. Ada yang disebabkan gempa. Ada yang disebabkan banjir. Ada pula yang lahir dari kelambanan melihat persoalan.
Karena itu, seorang menteri yang kembali ke tempat yang pernah dikenalnya bukan sedang mengulang masa lalu. Ia sedang menguji apakah negara masih mampu mengingat.
Dan mungkin, pada akhirnya, keadilan memang selalu dimulai dari jalan. Bukan karena jalan adalah tujuan. Melainkan karena tanpa jalan, terlalu banyak orang tak pernah benar-benar sampai.
Penulis adalah Kepala BSN DPP Partai Demokrat
