JAYAPURA– Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengingatkan pemerintah pusat, jangan sampai program transmigrasi menimbulkan kemiskinan baru di Papua lantaran tidak dikaji secara baik. Untuk itu, Komnas HAM meminta program transmigrasi yang sebelumnya pernah dilakukan di Papua dievaluasi terlebih dahulu sebab program ini berpotensi menimbulkan masalah sosial terhadap kepemilikan hak ulayat masyarakat adat Papua.
“Misalnya kita lihat di Kabupaten Jayapura, itu masih menjadi masalah. Sebab pembebasan lahan mengakibatkan masyarakat pribumi kehilangan mata pencahariannya, begitu juga di wilayah lainnya seperti Arso, Lereh, Senggi, Merauke dan daerah lainnya di tanah Papua,” bebernya.
Menurut Frits, jika program transmigrasi tidak dikaji baik. Ia akan menimbulkan kemiskinan baru dan mengakibatkan problem hak ulayat masyarakat asli Papua yang dibawah secara paksa dengan tidak manusiawi.
“Masyarakat Papua hari ini terancam hilang identitas budayanya karena kelompok transmigrasi dan kelompok paguyuban yang ada di Papua, dalam konteks HAM, transmigrasi mengakibatkan identitas orang Papua hilang,” tegasnya.
Kata Frits, program transmigrasi yang tidak dikaji baik maka menambah panjang rentang konflik yang ada di Papua. Selain itu, transmigrasi dalam konteks Papua harus dilihat sebagai upaya membangun kesejahteraan orang Papua atau kehadiran mereka untuk membuka isolasi.
“Ini juga harus diumumkan, jangan alasan pemerataan dijadikan dasar untuk mengrim transmigrasi yang mengakibatkan ekososialisme budaya orang Papua terancam, kemudian menimbulkan konflik baru yang korbannya adalah orang Papua dan transmigrasi itu sendiri,” tegasnya.
Sementara satu daerah yang telah menjalankan program ini sejak puluhan tahun lalu adalah Papua Selatan.(fia/ulo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA– Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengingatkan pemerintah pusat, jangan sampai program transmigrasi menimbulkan kemiskinan baru di Papua lantaran tidak dikaji secara baik. Untuk itu, Komnas HAM meminta program transmigrasi yang sebelumnya pernah dilakukan di Papua dievaluasi terlebih dahulu sebab program ini berpotensi menimbulkan masalah sosial terhadap kepemilikan hak ulayat masyarakat adat Papua.
“Misalnya kita lihat di Kabupaten Jayapura, itu masih menjadi masalah. Sebab pembebasan lahan mengakibatkan masyarakat pribumi kehilangan mata pencahariannya, begitu juga di wilayah lainnya seperti Arso, Lereh, Senggi, Merauke dan daerah lainnya di tanah Papua,” bebernya.
Menurut Frits, jika program transmigrasi tidak dikaji baik. Ia akan menimbulkan kemiskinan baru dan mengakibatkan problem hak ulayat masyarakat asli Papua yang dibawah secara paksa dengan tidak manusiawi.
“Masyarakat Papua hari ini terancam hilang identitas budayanya karena kelompok transmigrasi dan kelompok paguyuban yang ada di Papua, dalam konteks HAM, transmigrasi mengakibatkan identitas orang Papua hilang,” tegasnya.
Kata Frits, program transmigrasi yang tidak dikaji baik maka menambah panjang rentang konflik yang ada di Papua. Selain itu, transmigrasi dalam konteks Papua harus dilihat sebagai upaya membangun kesejahteraan orang Papua atau kehadiran mereka untuk membuka isolasi.
“Ini juga harus diumumkan, jangan alasan pemerataan dijadikan dasar untuk mengrim transmigrasi yang mengakibatkan ekososialisme budaya orang Papua terancam, kemudian menimbulkan konflik baru yang korbannya adalah orang Papua dan transmigrasi itu sendiri,” tegasnya.
Sementara satu daerah yang telah menjalankan program ini sejak puluhan tahun lalu adalah Papua Selatan.(fia/ulo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
.jpg)
