JAYAPURA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menyoroti masalah klasik yang sering ditemui di Lapas, mulai dari persoalan over kapasitas hingga layanan kesehatan. Hal ini juga masih ditemukan saat kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura, Kamis (6/8).
Dalam agenda tersebut, Tonny didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Sutarno, bersama Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung dan jajaran pemasyarakatan.
Dialog yang berlangsung di dalam Lapas membahas sejumlah isu strategis penyelenggaraan pemasyarakatan di Papua, mulai dari penanganan kelebihan kapasitas hunian, percepatan operasional Klinik Pratama Lapas Narkotika Jayapura, hingga penguatan sarana, sumber daya manusia, serta sistem keamanan dan ketertiban.
Tonny menilai tingginya jumlah penghuni Lapas Narkotika Jayapura membutuhkan solusi jangka panjang. Menurutnya, penambahan gedung lapas dan pembangunan fasilitas rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.
Ia juga menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah agar izin operasional Klinik Pratama dapat segera diterbitkan sehingga pelayanan kesehatan di dalam lapas berjalan optimal.
“Hasil kunjungan kerja dan reses ini akan menjadi bahan tindak lanjut Komisi XIII DPR RI dalam pembahasan program serta dukungan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2027,” ujar Tonny.
Pada kesempatan yang sama, Sutarno memaparkan sejumlah kebutuhan prioritas pemasyarakatan di Papua kepada Komisi XIII DPR RI. Di antaranya percepatan penerbitan izin operasional Klinik Pratama Lapas Narkotika Jayapura, penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan aspek keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian pembebasan lahan di Lapas Perempuan dan LPKA di Kabupaten Keerom.
Sutarno menegaskan dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di Papua. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR menjadi kunci untuk memperkuat pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta keamanan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembinaan warga binaan,” jelasnya.
JAYAPURA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menyoroti masalah klasik yang sering ditemui di Lapas, mulai dari persoalan over kapasitas hingga layanan kesehatan. Hal ini juga masih ditemukan saat kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura, Kamis (6/8).
Dalam agenda tersebut, Tonny didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Sutarno, bersama Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung dan jajaran pemasyarakatan.
Dialog yang berlangsung di dalam Lapas membahas sejumlah isu strategis penyelenggaraan pemasyarakatan di Papua, mulai dari penanganan kelebihan kapasitas hunian, percepatan operasional Klinik Pratama Lapas Narkotika Jayapura, hingga penguatan sarana, sumber daya manusia, serta sistem keamanan dan ketertiban.
Tonny menilai tingginya jumlah penghuni Lapas Narkotika Jayapura membutuhkan solusi jangka panjang. Menurutnya, penambahan gedung lapas dan pembangunan fasilitas rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.
Ia juga menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah agar izin operasional Klinik Pratama dapat segera diterbitkan sehingga pelayanan kesehatan di dalam lapas berjalan optimal.
“Hasil kunjungan kerja dan reses ini akan menjadi bahan tindak lanjut Komisi XIII DPR RI dalam pembahasan program serta dukungan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2027,” ujar Tonny.
Pada kesempatan yang sama, Sutarno memaparkan sejumlah kebutuhan prioritas pemasyarakatan di Papua kepada Komisi XIII DPR RI. Di antaranya percepatan penerbitan izin operasional Klinik Pratama Lapas Narkotika Jayapura, penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan aspek keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian pembebasan lahan di Lapas Perempuan dan LPKA di Kabupaten Keerom.
Sutarno menegaskan dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di Papua. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR menjadi kunci untuk memperkuat pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta keamanan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembinaan warga binaan,” jelasnya.
