JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura menggelar kegiatan forum diskusi pertanahan tingkat Kota Jayapura Rabu (23/10) kemarin. Penjabat Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Plt. Asisten 3 Setda Kota Jayapura,Nofdy J.Rampi, mengatakan, persoalan tanah antara pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat pemilik ulayat, menjadi masalah penting yang harus dilihat dan tentunya harus ditangani secara baik.
Pasalnya persoalan tanah ini juga menjadi salah satu penghambat jalannya kegiatan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pembangunan atau pekerjaan fisik.
“Diskusi pertanahan di Pemerintahan Kota Jayapura ini diharapkan bisa melahirkan kebijakan. Baik dari aspek hukum maupun kebijakan aspek pendekatan adat. Agar beberapa objek vital yang ada di kota Jayapura, seperti kantor pemerintahan sekolah, jalan,gedung kesehatan dan beberapa objek vital lainnya, yang terjadi konflik masalah pertanahan dapat diramu dalam kegiatan forum diskusi ini. Sehingga dapat melahirkan beberapa kebijakan,” harapnya.
Lanjut dia, supaya ke depan apabila pembangunan itu kembali diprogramkan dan dijalankan, bisa berjalan baik sesuai dengan rencana dan tentunya pembangunan ini harus terus berkesinambungan tidak boleh putus.
Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan seperti pemalangan bisa didekati dengan dapat melahirkan beberapa keputusan yang bisa dilakukan oleh forum diskusi ini. Supaya yang seperti dialami oleh Dinas PU PR Kota Jayapura, misalnya bisa saja dijalankan di akhir-akhir tahun.
“Salah satu bisa mereduksi masalah-masalah konflik pertahanan itu. Sehingga Diharapkan dengan adanya forum diskusi ini bisa menghasilkan sedikit banyak memberikan solusi,” ungkapnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura menggelar kegiatan forum diskusi pertanahan tingkat Kota Jayapura Rabu (23/10) kemarin. Penjabat Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Plt. Asisten 3 Setda Kota Jayapura,Nofdy J.Rampi, mengatakan, persoalan tanah antara pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat pemilik ulayat, menjadi masalah penting yang harus dilihat dan tentunya harus ditangani secara baik.
Pasalnya persoalan tanah ini juga menjadi salah satu penghambat jalannya kegiatan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pembangunan atau pekerjaan fisik.
“Diskusi pertanahan di Pemerintahan Kota Jayapura ini diharapkan bisa melahirkan kebijakan. Baik dari aspek hukum maupun kebijakan aspek pendekatan adat. Agar beberapa objek vital yang ada di kota Jayapura, seperti kantor pemerintahan sekolah, jalan,gedung kesehatan dan beberapa objek vital lainnya, yang terjadi konflik masalah pertanahan dapat diramu dalam kegiatan forum diskusi ini. Sehingga dapat melahirkan beberapa kebijakan,” harapnya.
Lanjut dia, supaya ke depan apabila pembangunan itu kembali diprogramkan dan dijalankan, bisa berjalan baik sesuai dengan rencana dan tentunya pembangunan ini harus terus berkesinambungan tidak boleh putus.
Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan seperti pemalangan bisa didekati dengan dapat melahirkan beberapa keputusan yang bisa dilakukan oleh forum diskusi ini. Supaya yang seperti dialami oleh Dinas PU PR Kota Jayapura, misalnya bisa saja dijalankan di akhir-akhir tahun.
“Salah satu bisa mereduksi masalah-masalah konflik pertahanan itu. Sehingga Diharapkan dengan adanya forum diskusi ini bisa menghasilkan sedikit banyak memberikan solusi,” ungkapnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
.jpg)
