Menunggu Sikap Prabowo Soal Gaza

Foto ilustrasi | freepik

Hamdani MW | Dok. Pribadi

DUNIA  kembali disuguhi ironi yang nyaris klise. Ketika Amerika Serikat tampil sebagai salah satu penggagas utama pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, pada saat yang sama Washington justru menyetujui penjualan senjata bernilai ratusan triliun rupiah kepada Israel. Penjualan tersebut telah mengantongi persetujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan dimasukkan ke dalam skema foreign military sales (FMS).

Berdasarkan rincian yang disampaikan Defense Security Cooperation Agency (DSCA), paket bernilai terbesar mencakup penjualan helikopter serang AH-64E Apache lengkap dengan sistem dan perlengkapan pendukungnya. Secara formal, semua kebijakan itu dibungkus dalam bahasa pertahanan dan stabilitas kawasan. Namun secara faktual, senjata-senjata tersebut akan jatuh ke tangan negara yang hingga hari ini dituding luas sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di Gaza.

Pada titik ini, kata “perdamaian” terasa kehilangan maknanya. Bagaimana mungkin satu tangan menawarkan forum dialog dan rekonsiliasi, sementara tangan lain memasok alat-alat penghancur? Inilah wajah politik global kontemporer: diplomasi yang berjalan beriringan dengan industri kematian—sebuah ironi yang sulit disangkal.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kini berada di dalam pusaran itu. Prabowo tercatat sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza, sebuah posisi yang secara moral menuntut keberpihakan tegas pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Keikutsertaan ini, pada satu sisi, memunculkan harapan bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi penonton, melainkan turut menjadi aktor yang ikut menentukan arah pembicaraan. Namun di sisi lain, posisi tersebut juga melahirkan pertanyaan yang tak bisa dihindari: sejauh mana suara Indonesia benar-benar akan bersuara, bukan sekadar hadir secara simbolik?

Pertanyaan itu kian relevan jika kita menengok pola kepemimpinan Prabowo sejauh ini. Sebagai sebuah analogi, dalam politik domestik, Prabowo kerap dipersepsikan tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Bukan dalam arti personal, melainkan dalam watak kekuasaan, di mana dia cenderung akomodatif, menjaga harmoni, dan menghindari benturan terbuka.

Analogi ini tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan dua figur yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda, melainkan sekadar membaca kecenderungan sikap bahwa Presiden Prabowo lebih sering memilih jalan kompromi ketimbang konfrontasi.

Pola serupa juga tampak ketika Indonesia menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Saat tekanan ekonomi itu datang, respons Indonesia cenderung defensif. Tidak ada perlawanan terbuka, tidak ada eskalasi retorika sebagaimana ditunjukkan negara lain seperti China yang berani menampilkan daya tawar tinggi dalam menghadapi kebijakan tarif era Trump.

Presiden Prabowo lebih memilih jalur aman, yakni  bernegosiasi, menyesuaikan diri, dan menahan diri dan menerima syarat yang diajukan Trump. Sikap ini mungkin realistis dalam kalkulasi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi preseden penting. Ketika berhadapan langsung dengan kepentingan strategis Amerika Serikat, ruang gerak Indonesia tampak sangat terbatas.

Dari sinilah keraguan itu tumbuh. Jika dalam isu tarif, yang relatif teknis dan ekonomis, Presiden Prabowo memilih kehati-hatian ekstrem, bagaimana dengan Gaza? Isu yang jauh lebih politis, ideologis, dan sensitif bagi Amerika Serikat. Gaza bukan sekadar soal kemanusiaan, melainkan menyentuh inti kebijakan luar negeri AS, relasi khusus dengan Israel, serta dinamika politik domestik Washington. Biaya politiknya jelas jauh lebih mahal.

Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza akan diuji bukan oleh pernyataan normatif atau bahasa diplomasi yang rapi, melainkan oleh keberanian mengambil sikap. Apakah Indonesia akan sekadar mengulang retorika aman, atau berani menyuarakan kemerdekaan Palestina secara tegas, meski itu berarti berseberangan dengan Donald Trump dan kebijakan Amerika Serikat?

Kita memang belum tahu jawabannya. Sejarah belum ditulis. Namun satu hal pasti: Dunia sedang menunggu. Menunggu apakah Indonesia akan tetap setia pada amanat konstitusinya untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, atau justru terjebak dalam diplomasi yang sopan, rapi, namun kehilangan daya sanggah dan akhirnya menjadi “penurut” dalam forum mulia bernama Dewan Perdamaian Gaza tersebut? Beranikah Indonesia bersuara ketika perdamaian berhadapan langsung dengan kekuasaan negeri Paman Sam? [*]

Hamdani MW

Jurnalis, Penulis Cerita Anak