JAYAPURA– Hiruk pikuk terkait transmigrasi hingga kini masih bergulir ditingkat akar rumput. Berbagai pihak menyampaikan pendapatnya. Ada yang mendukung namun ada juga yang secara tegas menolak. Namun ada saran lain yang disampaikan Ketua Departemen Kaum Profesional Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yes Komba SE, M.Si maupun Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
Nah diwaktu yang sama pemerintah pusat mengeluarkan statemen akan mendorong program transmigrasi. “Dari catatan ini kami dari Kaum Profesional Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua melihat bahwa seyogyanya pemerintah menghargai DOB yang sudah diberikan sebelumnya. Mengatur wilayah DOB lebih dulu hingga semua tertib dan bisa mandiri barulah memikirkan yang lain,” saran Yes saat ditemui di Jayapura, Selasa (5/11).
Menurutnya gubernur definitif saja belum tapi sudah ada rencana program lain yang pastinya menimbulkan polemik baru. “Jadi kami dari kaum profesional menolak ini dan bukan dengan alasan untuk kepentingan pribadi melainkan melihat kepentingan dari enam DOB tadi,” jelas Yes. Kemudian sebisa mungkin fokus pemerintah pusat jangan dulu soal transmigrasi melainkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana Otonomi Khusus.
Apakah sudah tepat sasaran dan sesuai harapan atau sebaliknya. “Kami melihat mending lakukan pengawasan anggaran Otsus ini ketimbang membahas transmigrasi apalagi Papua masih butuh banyak dukungan sektor kesehatan maupun pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Kami pikir ini jauh lebih penting dibanding transmigrasi tadi,” tambahnya.
“Kami melihat dibeberapa kabupaten dana yang menjadi amanah pemerintah pusat ini tidak sepenuhnya dijalankan sesusai aturan yang ada sehingga penting dilakukan pengawasan,” imbuhnya. Pihaknya berharap pemerintah menerima masukan dari masyarakat di Papua dengan mengedepankan aspek ekonomi kerakyatan, kesehatan maupun pendidikan bagi masyarakat di daerah.
Masih banyak masyarakat butuh rumah layak huni dan disaat situasinya seperti ini sebaiknya ini dulu yang dituntaskan. “Kami memberi masukan dari sisi gereja mewakili enam provinsi, jangan jalankan transmigrasi dulu tapi bantu masyarakat yang sudah ada,” imbuhnya. Disini Yes Komba menyampaikan bahwa pihaknya berharap pemerintah justru mendorong trans lokal ketimbang trans nasional.
“Jika berbicara aspek pemerataan penduduk dan pembangunan kami pikir trans lokal ini lebih tepat,” tutupnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA– Hiruk pikuk terkait transmigrasi hingga kini masih bergulir ditingkat akar rumput. Berbagai pihak menyampaikan pendapatnya. Ada yang mendukung namun ada juga yang secara tegas menolak. Namun ada saran lain yang disampaikan Ketua Departemen Kaum Profesional Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yes Komba SE, M.Si maupun Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
Nah diwaktu yang sama pemerintah pusat mengeluarkan statemen akan mendorong program transmigrasi. “Dari catatan ini kami dari Kaum Profesional Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua melihat bahwa seyogyanya pemerintah menghargai DOB yang sudah diberikan sebelumnya. Mengatur wilayah DOB lebih dulu hingga semua tertib dan bisa mandiri barulah memikirkan yang lain,” saran Yes saat ditemui di Jayapura, Selasa (5/11).
Menurutnya gubernur definitif saja belum tapi sudah ada rencana program lain yang pastinya menimbulkan polemik baru. “Jadi kami dari kaum profesional menolak ini dan bukan dengan alasan untuk kepentingan pribadi melainkan melihat kepentingan dari enam DOB tadi,” jelas Yes. Kemudian sebisa mungkin fokus pemerintah pusat jangan dulu soal transmigrasi melainkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana Otonomi Khusus.
Apakah sudah tepat sasaran dan sesuai harapan atau sebaliknya. “Kami melihat mending lakukan pengawasan anggaran Otsus ini ketimbang membahas transmigrasi apalagi Papua masih butuh banyak dukungan sektor kesehatan maupun pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Kami pikir ini jauh lebih penting dibanding transmigrasi tadi,” tambahnya.
“Kami melihat dibeberapa kabupaten dana yang menjadi amanah pemerintah pusat ini tidak sepenuhnya dijalankan sesusai aturan yang ada sehingga penting dilakukan pengawasan,” imbuhnya. Pihaknya berharap pemerintah menerima masukan dari masyarakat di Papua dengan mengedepankan aspek ekonomi kerakyatan, kesehatan maupun pendidikan bagi masyarakat di daerah.
Masih banyak masyarakat butuh rumah layak huni dan disaat situasinya seperti ini sebaiknya ini dulu yang dituntaskan. “Kami memberi masukan dari sisi gereja mewakili enam provinsi, jangan jalankan transmigrasi dulu tapi bantu masyarakat yang sudah ada,” imbuhnya. Disini Yes Komba menyampaikan bahwa pihaknya berharap pemerintah justru mendorong trans lokal ketimbang trans nasional.
“Jika berbicara aspek pemerataan penduduk dan pembangunan kami pikir trans lokal ini lebih tepat,” tutupnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
.jpg)
