Suara Perempuan Papua Bersatu Dorong Penyelesaian Kejahatan Kemanusiaan di Papua
JAYAPURA-Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari masa aksi disampaikan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Adapun tuntutan dalam aksi ini tak terlepas dari situasi ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Papua yang menjadi isu kemanusiaan mendesak. Koordinator Suara Perempuan Papua, Iche Murib, menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan korban yang paling rentan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung antara TNI-Polri dan TPN-PB di seluruh wilayah Papua terutama di Puncak Papua.
Kondisi ini dikawatirkan dapat mengangu kehidupan ibu hamil, lansia serta anak-anak maupun pasien dalam keadaan darurat, hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kasus kematian yang diakibatkan oleh struktur negara yang mengabaikan kelangsungan hidup para pengungsi. Iche menyebutkan, hingga saat ini sekira 107.039 ribu pengungsi internal di daerah konflik Papua, yang hidupnya tidak hanya dalam ketakutan moncong senjata, tetapi juga kekerasan akibat tidak tersentuh oleh berbagai akses dasar yang menjadi tanggung jawab negara.
“Dinamika kekerasan negara yang tidak akan menemukan ujungnya, selain berujungnya hidup ribuan rakyat yang direnggut oleh moncong senjata maupun pengabaian negara dalam tanggung jawab dasar Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya,” kata Iche di Abepura.
Melihat kondisi yang terus terjadi saat ini Suara Perempuan Papua Bersatu mengajak seluruh rakyat bangsa Papua untuk bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Tanah Papua.
Tak hanya itu, pihaknya juga menolak PSN di seluruh Indonesia dan Tanah Papua dan Hentikan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Bagi perempuan Papua, tanah adalah “Ibu”. Karena itu, mereka mengecam upaya perampasan tanah adat untuk kepentingan korporasi atau proyek strategis tanpa persetujuan masyarakat lokal diseluruh tanah Papua.
“Menurut kami, hilangnya tanah berarti hilangnya sumber kedaulatan pangan dan identitas budaya bagi perempuan Papua,” ujarnya.
Suara Perempuan Papua Bersatu Dorong Penyelesaian Kejahatan Kemanusiaan di Papua
JAYAPURA-Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari masa aksi disampaikan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Adapun tuntutan dalam aksi ini tak terlepas dari situasi ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Papua yang menjadi isu kemanusiaan mendesak. Koordinator Suara Perempuan Papua, Iche Murib, menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan korban yang paling rentan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung antara TNI-Polri dan TPN-PB di seluruh wilayah Papua terutama di Puncak Papua.
Kondisi ini dikawatirkan dapat mengangu kehidupan ibu hamil, lansia serta anak-anak maupun pasien dalam keadaan darurat, hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kasus kematian yang diakibatkan oleh struktur negara yang mengabaikan kelangsungan hidup para pengungsi. Iche menyebutkan, hingga saat ini sekira 107.039 ribu pengungsi internal di daerah konflik Papua, yang hidupnya tidak hanya dalam ketakutan moncong senjata, tetapi juga kekerasan akibat tidak tersentuh oleh berbagai akses dasar yang menjadi tanggung jawab negara.
“Dinamika kekerasan negara yang tidak akan menemukan ujungnya, selain berujungnya hidup ribuan rakyat yang direnggut oleh moncong senjata maupun pengabaian negara dalam tanggung jawab dasar Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya,” kata Iche di Abepura.
Melihat kondisi yang terus terjadi saat ini Suara Perempuan Papua Bersatu mengajak seluruh rakyat bangsa Papua untuk bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Tanah Papua.
Tak hanya itu, pihaknya juga menolak PSN di seluruh Indonesia dan Tanah Papua dan Hentikan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Bagi perempuan Papua, tanah adalah “Ibu”. Karena itu, mereka mengecam upaya perampasan tanah adat untuk kepentingan korporasi atau proyek strategis tanpa persetujuan masyarakat lokal diseluruh tanah Papua.
“Menurut kami, hilangnya tanah berarti hilangnya sumber kedaulatan pangan dan identitas budaya bagi perempuan Papua,” ujarnya.
