Koalisi Gemuk Dianggap Efisien Mendorong Pembangunan
JAYAPURA– Sebanyak 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10) kemarin. Ada yang menyebut jika “skuad” Presiden Prabowo-Gibran kali ini terlalu gemuk dan justru merubah apa yang sudah diletakkan mantan Presiden Jokowi yang memangkas banyak alur birokrasi. Struktur kabinet kali ini juga bisa dibilang menjadi yang tergemuk selepas orde baru.
Meski demikian ada juga yang menganggap jika jumlah 48 menteri adalah keputusan yang tepat. Menurut Rektor Uningrat Papua, Dr. H.M.Husni Ingratubun, keputusan Presiden mengangkat puluhan menteri dan wakil menteri adalah keputusan yang tepat.
Pasalnya kondisi indonesia saat ini sedang mendorong percepatan pembangunan menuju Indonesia emas di tahun 2045 sehingga langkah yang perlu didorong salah satunya efisiensi kerja dari pejabat tinggi.
Tidak kemudian melihat hal ini hanya dari satu sudut padang, yaitu masalah anggaran namun output yang dihasilkan. Karena tentu dengan banyaknya anggota kabinet maka efektifitas kerja untuk mengurusi bidangnya masing masing akan semakin diperkecil.
Misalnya bidang pendidikan, dengan dilantiknya 3 orang menteri yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kebudayaan.
Tiga bidang ini kata Dr. Husni sudah sangat sesuai dengan kebutuhan masalah pendidikan di Indoensia saat ini. Sebab dengan terbentuknya masing masing bidang, maka efisiensi kerja untuk mendorong perkembangan pendidikan di Indonesia akan semakin kuat. “Idealnya memang seperti ini, sehingga masing-masing bidang bisa lebih fokus pada target,” katanya di ruang kerja, Selasa (22/10).
Lebih lanjut jika ada pihak yang berasumsi bahwa, lebih baik memperbanyak dirjen dibandingkan menteri, Husni tegaskan bahwa hal tersebut tidak efektif sebab segala sesuatu yang dikerjakan oleh dirjen dilapangan bergantung pada keputusan menteri. “Kalau misalnya masih seperti dulu, Bidang Pendidikan masih diurus satu menteri, saya pastikan pendidikan kita akan tetap berjalan ditempat, kerena cakupannya luas,” ujarnya.
Koalisi Gemuk Dianggap Efisien Mendorong Pembangunan
JAYAPURA– Sebanyak 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10) kemarin. Ada yang menyebut jika “skuad” Presiden Prabowo-Gibran kali ini terlalu gemuk dan justru merubah apa yang sudah diletakkan mantan Presiden Jokowi yang memangkas banyak alur birokrasi. Struktur kabinet kali ini juga bisa dibilang menjadi yang tergemuk selepas orde baru.
Meski demikian ada juga yang menganggap jika jumlah 48 menteri adalah keputusan yang tepat. Menurut Rektor Uningrat Papua, Dr. H.M.Husni Ingratubun, keputusan Presiden mengangkat puluhan menteri dan wakil menteri adalah keputusan yang tepat.
Pasalnya kondisi indonesia saat ini sedang mendorong percepatan pembangunan menuju Indonesia emas di tahun 2045 sehingga langkah yang perlu didorong salah satunya efisiensi kerja dari pejabat tinggi.
Tidak kemudian melihat hal ini hanya dari satu sudut padang, yaitu masalah anggaran namun output yang dihasilkan. Karena tentu dengan banyaknya anggota kabinet maka efektifitas kerja untuk mengurusi bidangnya masing masing akan semakin diperkecil.
Misalnya bidang pendidikan, dengan dilantiknya 3 orang menteri yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kebudayaan.
Tiga bidang ini kata Dr. Husni sudah sangat sesuai dengan kebutuhan masalah pendidikan di Indoensia saat ini. Sebab dengan terbentuknya masing masing bidang, maka efisiensi kerja untuk mendorong perkembangan pendidikan di Indonesia akan semakin kuat. “Idealnya memang seperti ini, sehingga masing-masing bidang bisa lebih fokus pada target,” katanya di ruang kerja, Selasa (22/10).
Lebih lanjut jika ada pihak yang berasumsi bahwa, lebih baik memperbanyak dirjen dibandingkan menteri, Husni tegaskan bahwa hal tersebut tidak efektif sebab segala sesuatu yang dikerjakan oleh dirjen dilapangan bergantung pada keputusan menteri. “Kalau misalnya masih seperti dulu, Bidang Pendidikan masih diurus satu menteri, saya pastikan pendidikan kita akan tetap berjalan ditempat, kerena cakupannya luas,” ujarnya.
.jpg)
