6 hours ago
2
SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak dilakukannya audit investigasi terhadap proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp575,5 miliar.
Anggota Komisi B DPRD Sumut dari PDI Perjuangan, Salmon Sumihar Sagala, meminta BPK RI segera turun tangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek multiyears tersebut.
Desakan itu disampaikan Salmon kepada wartawan, Selasa (3/3/2026), menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait proyek yang hingga kini belum rampung sepenuhnya, meski telah diresmikan pada 19 Februari 2025.
“Dengan anggaran sebesar itu, publik berhak mengetahui sejauh mana realisasi fisik dan keuangan proyek ini. Audit investigasi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat,” tegas Salmon.
Revitalisasi kawasan bersejarah seluas 4,88 hektare tersebut dimulai sejak 2022 hingga 2024 dengan anggaran Rp497 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan dan dukungan APBD Sumut. Pada 2025, Pemerintah Kota Medan kembali mengalokasikan tambahan Rp78,5 miliar untuk sarana dan prasarana pendukung, sehingga total anggaran membengkak menjadi Rp575,5 miliar.
Secara konsep, Lapangan Merdeka kini dirancang sebagai ruang terbuka hijau (RTH) modern yang terintegrasi dengan transportasi publik, namun tetap mempertahankan nilai cagar budaya, termasuk keberadaan pohon trembesi tua dan Tugu Proklamasi.
Fasilitas yang dibangun meliputi basement dua lantai yang difungsikan sebagai gedung serbaguna, area kuliner bagi sekitar 30 pelaku UMKM, galeri seni, serta area parkir. Di basement terdalam terdapat hall besar untuk pertemuan, sementara lantai di atasnya diisi gerai kuliner dan UMKM. Proyek ini juga mengusung konsep ramah lingkungan seperti sponge city dan rain garden untuk sistem pengelolaan air.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas masih ditutup plastik hitam dan dipasangi garis pembatas. Area basement tampak masih dalam pengerjaan, dengan pekerja yang hilir mudik menyelesaikan pekerjaan. Trek olahraga yang sebelumnya sempat dibuka kembali ditutup akibat kerusakan.
Salmon mengungkapkan, informasi yang diperolehnya menyebut keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan kendala teknis, terutama pada pemasangan lift dan eskalator impor dari China di area basement. Meski progres pembangunan diklaim telah mencapai 95 persen, penyelesaian ditargetkan paling lambat Maret 2026.
Atas kondisi tersebut, DPRD Sumut menilai audit investigasi menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
“Kita ingin semuanya terang-benderang. Audit investigasi bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan proyek raksasa ini benar-benar sesuai perencanaan dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Salmon. (map/ila)
SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak dilakukannya audit investigasi terhadap proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp575,5 miliar.
Anggota Komisi B DPRD Sumut dari PDI Perjuangan, Salmon Sumihar Sagala, meminta BPK RI segera turun tangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek multiyears tersebut.
Desakan itu disampaikan Salmon kepada wartawan, Selasa (3/3/2026), menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait proyek yang hingga kini belum rampung sepenuhnya, meski telah diresmikan pada 19 Februari 2025.
“Dengan anggaran sebesar itu, publik berhak mengetahui sejauh mana realisasi fisik dan keuangan proyek ini. Audit investigasi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat,” tegas Salmon.
Revitalisasi kawasan bersejarah seluas 4,88 hektare tersebut dimulai sejak 2022 hingga 2024 dengan anggaran Rp497 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan dan dukungan APBD Sumut. Pada 2025, Pemerintah Kota Medan kembali mengalokasikan tambahan Rp78,5 miliar untuk sarana dan prasarana pendukung, sehingga total anggaran membengkak menjadi Rp575,5 miliar.
Secara konsep, Lapangan Merdeka kini dirancang sebagai ruang terbuka hijau (RTH) modern yang terintegrasi dengan transportasi publik, namun tetap mempertahankan nilai cagar budaya, termasuk keberadaan pohon trembesi tua dan Tugu Proklamasi.
Fasilitas yang dibangun meliputi basement dua lantai yang difungsikan sebagai gedung serbaguna, area kuliner bagi sekitar 30 pelaku UMKM, galeri seni, serta area parkir. Di basement terdalam terdapat hall besar untuk pertemuan, sementara lantai di atasnya diisi gerai kuliner dan UMKM. Proyek ini juga mengusung konsep ramah lingkungan seperti sponge city dan rain garden untuk sistem pengelolaan air.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas masih ditutup plastik hitam dan dipasangi garis pembatas. Area basement tampak masih dalam pengerjaan, dengan pekerja yang hilir mudik menyelesaikan pekerjaan. Trek olahraga yang sebelumnya sempat dibuka kembali ditutup akibat kerusakan.
Salmon mengungkapkan, informasi yang diperolehnya menyebut keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan kendala teknis, terutama pada pemasangan lift dan eskalator impor dari China di area basement. Meski progres pembangunan diklaim telah mencapai 95 persen, penyelesaian ditargetkan paling lambat Maret 2026.
Atas kondisi tersebut, DPRD Sumut menilai audit investigasi menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
“Kita ingin semuanya terang-benderang. Audit investigasi bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan proyek raksasa ini benar-benar sesuai perencanaan dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Salmon. (map/ila)
