Usai 5 Calon Manajer KDMP Tewas, Materi Senjata dan Taktik Militer Dihapus

Foto ilustrasi, penampakan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | Dok. Joglosemarnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tragedi meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) memaksa pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pola pendidikan yang selama ini diterapkan. Salah satu perubahan paling mencolok adalah dihapuskannya seluruh materi penggunaan senjata dan taktik militer, sekaligus membatalkan skema peserta sebagai Komponen Cadangan (Komcad).

Mulai pelaksanaan berikutnya, peserta SPPI hanya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan Bela Negara yang difokuskan pada pembentukan karakter, disiplin, nasionalisme, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola organisasi.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan mengatakan, revisi tersebut telah diputuskan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program.

“Kami sudah merevisi program ini. Yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan Bela Negara,” kata Donny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Donny, perubahan itu membuat materi yang selama ini identik dengan pendidikan militer tidak lagi diberikan kepada peserta.

“Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin. Jadi seperti mengikuti jadwal harian itu juga melatih disiplin waktu mereka juga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelatihan Bela Negara tersebut dirancang untuk membentuk karakter para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), sehingga memiliki kemampuan memimpin tim serta membangun kerja sama di lapangan.

“Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan,” jelasnya.

Selain substansi materi, pemerintah juga memangkas durasi pelatihan. Jika sebelumnya pendidikan Komponen Cadangan berlangsung selama satu bulan, kini pelatihan Bela Negara hanya dijalankan selama dua minggu.

“Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu,” kata Donny.

Setelah menyelesaikan pelatihan Bela Negara, peserta akan menjalani pendidikan manajerial selama satu bulan. Materi yang diberikan akan disesuaikan dengan bidang penugasan masing-masing.

“Nah kemudian sisanya yang satu bulan itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial tergantung SPPI ini arahnya ke mana. Kalau yang ke koperasi mereka akan lebih banyak diberikan materi modul-modul terkait dengan koperasi, kalau yang kampung nelayan mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut,” ujarnya.

Donny menambahkan, penyusunan modul pelatihan dilakukan oleh kementerian teknis. Kementerian Koperasi bertanggung jawab menyiapkan materi bagi calon pengelola koperasi desa, sedangkan modul untuk calon pengelola kampung nelayan disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Meski terdapat perubahan materi dan durasi pelatihan, lokasi penyelenggaraan pendidikan tetap menggunakan 67 satuan pendidikan (Satdik) yang selama ini dipakai.

“Tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 Satdik tersebut cuma waktunya saja yang berubah. Nah itu adalah terkait dengan kami telah merevisi program tersebut,” pungkasnya.

Lima Peserta Meninggal Dunia

Perubahan kebijakan tersebut dilakukan setelah lima peserta SPPI meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil).

Mereka adalah Anisa Muyassaroh yang diduga mengalami heat stroke di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufiq yang mengalami cardiac arrest di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, Novia Rahmadhani Sihotang yang mengalami gangguan kesehatan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan yang sempat mengalami sesak napas di Satdik Yon Para Raider 465, serta Nola Dya Sari yang dilaporkan mengalami henti jantung di Dodik Bela Negara Kalimantan.

Kasus tersebut memicu sorotan publik dan mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Latsarmil dalam program SPPI.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan maupun panitia penyelenggara SPPI untuk melakukan pembenahan program dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.

“Ya kita koordinasi atau diskusi dengan mereka kan nggak selalu harus disampaikan ke publik tapi intinya sama-sama memahami bahwa masukan masyarakat itu penting,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, fokus evaluasi adalah memperkuat mitigasi risiko agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan. Tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi masalah seperti yang sudah terjadi meninggalnya 5 orang itu tadi,” ujarnya.

“Jadi insya Allah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” imbuhnya.

Juri juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengikuti perkembangan kasus tersebut.

“Ya sudah, presiden mengikuti,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring