JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang belum menentu. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat acara buka puasa bersama berbagai elemen masysrakat di Gedung Negara, pekan kemarin.
Gubernur menekankan bahwa fokus utama pembangunan daerah saat ini diarahkan pada sektor perikanan laut dan pertanian. Sektor pertanian yang dimaksud mencakup pengembangan sawah, peremajaan (replanting) kelapa sawit, serta penanaman komoditas strategis seperti kakao dan jagung.
“Kami fokus pada laut dan pertanian. Ini yang kita dorong, mulai dari cetak sawah, perbaikan sawit yang sudah rusak, hingga penanaman kakao dan jagung,” ujar Gubernur.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintah dan instansi terkait, untuk turut terlibat aktif dalam pengelolaan lahan pertanian. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini sangat penting mengingat ketidakpastian kondisi global.
“Kita tidak tahu kapan konflik di Timur Tengah berakhir. Karena itu kita harus mulai mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan terburuk jika krisis berkepanjangan,” katanya.
Selain itu, Mathius menegaskan bahwa seluruh program pemerintah yang akan dijalankan bersifat gratis bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya kejelasan status kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama terkait praktik palang-memalang.
“Program ini gratis, tapi lahan harus jelas miliknya. Jangan sampai bermasalah karena kami tidak akan menyelesaikan urusan palang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang telah mendukung penyediaan lahan, seperti Kabupaten Keerom. Sementara itu, beberapa daerah lain masih menghadapi kendala, terutama terkait persoalan lahan.
Mathius juga meminta peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung program pemerintah, khususnya melalui pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ke depan, pengelolaan CSR akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi agar lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan UMKM.
“Kalau UMKM tumbuh, kita bisa lebih kuat menghadapi krisis. Prediksi dari pusat, dua tahun ke depan kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil,” ujarnya.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang belum menentu. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat acara buka puasa bersama berbagai elemen masysrakat di Gedung Negara, pekan kemarin.
Gubernur menekankan bahwa fokus utama pembangunan daerah saat ini diarahkan pada sektor perikanan laut dan pertanian. Sektor pertanian yang dimaksud mencakup pengembangan sawah, peremajaan (replanting) kelapa sawit, serta penanaman komoditas strategis seperti kakao dan jagung.
“Kami fokus pada laut dan pertanian. Ini yang kita dorong, mulai dari cetak sawah, perbaikan sawit yang sudah rusak, hingga penanaman kakao dan jagung,” ujar Gubernur.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintah dan instansi terkait, untuk turut terlibat aktif dalam pengelolaan lahan pertanian. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini sangat penting mengingat ketidakpastian kondisi global.
“Kita tidak tahu kapan konflik di Timur Tengah berakhir. Karena itu kita harus mulai mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan terburuk jika krisis berkepanjangan,” katanya.
Selain itu, Mathius menegaskan bahwa seluruh program pemerintah yang akan dijalankan bersifat gratis bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya kejelasan status kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama terkait praktik palang-memalang.
“Program ini gratis, tapi lahan harus jelas miliknya. Jangan sampai bermasalah karena kami tidak akan menyelesaikan urusan palang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang telah mendukung penyediaan lahan, seperti Kabupaten Keerom. Sementara itu, beberapa daerah lain masih menghadapi kendala, terutama terkait persoalan lahan.
Mathius juga meminta peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung program pemerintah, khususnya melalui pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ke depan, pengelolaan CSR akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi agar lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan UMKM.
“Kalau UMKM tumbuh, kita bisa lebih kuat menghadapi krisis. Prediksi dari pusat, dua tahun ke depan kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil,” ujarnya.
