22 hours ago
12
JAKARTA- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dan strategis dalam menata ulang seluruh arsitektur pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah sorotan publik atas besarnya alokasi anggaran dan luasnya jangkauan sasaran, mantan perwira militer muda itu memilih memprioritaskan pembenahan tata kelola menyeluruh dibanding terburu-buru melakukan ekspansi tanpa kepastian regulasi.
Ketegasan pimpinan BGN tersebut membuahkan hasil nyata pada penataan keuangan negara. Berdasarkan hasil audit internal dan penyisiran ketat di lapangan, BGN secara resmi mengembalikan dana sebesar Rp311 miliar ke kas negara. Uang negara tersebut ditarik kembali setelah BGN menemukan 414 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat menerima anggaran namun terbukti fiktif atau tidak beroperasi.
Langkah pembersihan tersebut menegaskan prinsip akuntabilitas yang diusung BGN dalam mengelola anggaran fantastis sebesar Rp229 triliun pada tahun 2026. Sudaryono menegaskan bahwa penarikan anggaran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif agar setiap rupiah dana MBG dapat dipertanggungjawabkan secara presisi.
“Uangnya sudah kita ambil dan kita kembalikan ke kas negara sebesar Rp311 miliar. Jadi ini kita sisir semua dari bawah. InsyaAllah so far so good lah ya, manageable,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (28/8).
Selain penutupan ratusan dapur non-operasional, kebijakan evaluasi BGN menyasar pada validasi data penerima manfaat. Dalam verifikasi terbaru, tim BGN menemukan adanya tumpang tindih pendaftaran (double counting) yang menyangkut sekitar 6 juta data siswa penerima MBG. Data ganda tersebut kini telah disinkronkan guna mencegah potensi manipulasi penyaluran di tingkat daerah.
Kebijakan strategis lain yang diambil Sudaryono adalah melakukan eliminasi penerima manfaat secara berani. BGN memutuskan untuk mencoret setidaknya 80 sekolah swasta elite dan sekolah asrama dari daftar penerima MBG. Sekolah seperti Jakarta Intercultural School (JIS), Sekolah Cikal, SMA Taruna Nusantara, hingga Kemala Bhayangkari dipastikan tidak lagi dialokasikan mendapat bantuan pangan gratis dari pemerintah.
Menurut Sudaryono, asas keadilan sosial menjadi landasan utama kebijakan tersebut. Sekolah-sekolah kategori swasta elite dinilai sudah memiliki kemandirian finansial dan sistem pemenuhan gizi mandiri bagi para siswanya, sehingga anggaran negara sepantasnya dialihkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kita sudah sisir. Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, saya kira tidak membutuhkan MBG. Di sistem Radar MBG nanti langsung muncul keterangan bahwa sekolah tersebut tidak mendapatkan alokasi MBG karena memang sudah punya program sendiri,” jelas Sudaryono.
Mengenai ekspansi program, BGN menetapkan strategi matang untuk membuka 2.700 dapur baru (SPPG) hingga September 2026. Sudaryono memastikan bahwa penambahan ribuan unit dapur pelayanan gizi tersebut sama sekali tidak akan membebankan APBN atau meminta alokasi tambahan anggaran baru di luar pagu Rp 229 triliun yang telah ditetapkan.
Proses seleksi dapur baru tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat. Dari total 13.000 dapur yang berada dalam daftar antrean, BGN menyisir dan menyaring lokasi mana saja yang benar-benar siap dan sesuai dengan pemetaan kebutuhan wilayah, terutama memprioritaskan kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) serta daerah di luar Pulau Jawa.
“Pembukaan ini mengandung penyesuaian anggaran. InsyaAllah tidak perlu ada penambahan anggaran, anggaran di 2026 sebesar Rp 229 triliun ini bisa kami maksimalkan. Dari 13.000 antrean, kami tidak buka semua sekaligus. Yang belum siap atau tidak sesuai kebutuhan wilayah akan kita exclude,” terang Sudaryono usai berkoordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Di balik langkah pembenahan tersebut, Sudaryono menyadari adanya gejolak di tingkat mitra penyedia yang telah berinvestasi membangun fasilitas dapur SPPG. Banyak pelaku usaha dan mitra daerah yang mengandalkan pinjaman perbankan untuk membangun dapur kini harus menanggung beban akibat keputusan BGN yang menunda aktivasi fasilitas baru.
Menanggapi keluhan para mitra, Sudaryono meminta kesabaran dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa moratorium sementara ini diambil demi melindungi semua pihak dari potensi pelanggaran hukum maupun kesalahan administratif di kemudian hari. BGN menargetkan penyelarasan aturan bersama Kemenkeu, Kemenkes, KemenPAN-RB, BKKBN, dan Kemendikdasmen tuntas sepenuhnya pada 31 Agustus 2026.
“Saya paham sekali, banyak orang sudah bangun dapur, sudah ngutang bank, dikejar-kejar bank. Izinkan kami minta waktu sedikit lagi untuk membereskan tata kelola dan aturan ini. Keuangannya harus beres, aturan Kemenkes beres, PANRB beres, BKKBN beres. Jangan sampai aturan belum beres tapi kita main buka saja, yang akhirnya menumpuk masalah hukum di kemudian hari. Jadi kami mohon kesabarannya, sabar sedikit,” tegas Sudaryono di Kemenko Pangan.
Langkah tegas dan sistematis yang diperlihatkan Kepala BGN ini mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Presiden mengakui rumitnya mengelola program raksasa yang menyasar lebih dari 62 juta jiwa penerima manfaat dari kalangan anak-anak, ibu hamil, hingga lansia.
Presiden Prabowo memuji ketahanan mental Sudaryono dalam mengeksekusi kebijakan tata kelola MBG yang penuh tekanan politis maupun teknis. Kehadiran kepemimpinan yang kuat di BGN diyakini menjadi kunci utama dalam memastikan program MBG tidak hanya sukses secara kuantitas, namun juga bersih secara tata kelola administrasi negara.
“Kepala BGN yang baru ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak. Tapi kita punya tekad bulat untuk menyelesaikan semua kekurangan tersebut demi memastikan manfaatnya sampai ke seluruh anak-anak, ibu hamil, dan lansia di Indonesia,” puji Presiden Prabowo Subianto.
Dengan regulasi baru yang ditargetkan rampung pada akhir Agustus, BGN optimistis aktivasi bertahap pada September dan Oktober 2026 akan berjalan mulus tanpa menyisakan celah persoalan hukum, sekaligus mengukuhkan MBG sebagai program intervensi gizi nasional terbesar yang paling akuntabel. (jpc/adz)
