8 hours ago
11
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Low Carbon Development Indonesia (LCDI). Hal ini ditegaskan dalam pertemuan bersama dengan Tim LCDI dan Bapperida pada Ruang Rapat Pimpinan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9).
Audiensi dengan DPRD Sumut diselenggarakan dalam rangka Penguatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Sumut. Sekaligus menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat koordinasi serta komitmen lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan target pembangunan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberhasilan dan progres pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Kabupaten Samosir. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dan inovatif yang tidak hanya mendukung efisiensi energi dan penurunan emisi karbon, tetapi juga berdampak dalam memenuhi kebutuhan air bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara inklusif.
Wakil Ketua DPRD Sumut Dr. Sutarto, M.Si menegaskan bahwa dewan siap menjadi mitra strategis dalam memastikan keberhasilan PRKBI di Sumut. “DPRD mendukung penuh program LCDI melalui tiga fungsi utama kami yakni regulasi, penganggaran dan pengawasan. Inisiatif Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Hijau sedang kami dorong,” tegasnya.
Ia memastikan alokasi anggaran dalam APBD 2027 berpihak pada program prioritas PRKBI. “Pengawasan akan kami lakukan secara transparan agar implementasi benar-benar terukur dan tepat sasaran,” katanya.
Ketua Bapemperda DPRD Sumut Dharma Putra Rangkuti menyebut bahwa persoalan sampah sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui mekanisme carbon trading, untuk mendukung keberlanjutan program PRKBI. “Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Sumut Dedi Iskandar menekankan penguatan kelembagaan bank sampah, implementasi PRKBI di sektor pertanian dan perkebunan dan pencarian pendanaan alternatif baik dari pemerintah pusat maupun mitra donor internasional.
“Kita perlu belajar dari daerah yang telah menetapkan Perda Ekonomi Hijau dan memperoleh pendanaan hijau. Selain itu, konsultasi dengan Bappenas menjadi langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan di Sumatera Utara,” ujar Dedi Iskandar.
Anita Lubis dari Komisi C DPRD Sumut juga mendukung penguatan implementasi PRKBI ini melalui APBD tahun 2027. “Kita siap mendukung dan mendorong agar kegiatan PRKBI ini masuk dalam APBD,” sebutnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut ini mengapresiasi pembangunan PATS di Samosir. Ia berharap program ini dapat di kembangkan di daerah lain yang sangat membutuhkan seperti di Serdangbedagai dan Deliserdang.
Turut hadir dalam pertemuan ini Roni Reynaldo Situmorang (ketua komisi C), Budi (sekretaris komisi C) serta anggota Komisi C Palacheta Subies Subianto, Hizkia Reinhard Matondang, Syahrul Efendi dan M. Faisal.
Dari Bapperida Sumut hadir Andriadi yang juga memberikan sambutan dan didampingi Roni Hasibuan. Dari LCDI Sumut, hadir Agus Marwan yang memberikan sambutan pengantar. Prof. Ahmad Fauzi sebagai narasumber dan Prof. R. Hamdani Harahap sebagai moderator dalam diskusi berlangsung konstruktif dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif dan mitra pembangunan.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi untuk memastikan Sumut berkontribusi nyata terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 51,51 persen pada 2045 dan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060.
Program LCDI merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO. Fokus utama program ini mencakup penyusunan perencanaan PRKBI, penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah, pelaksanaan kajian PRKBI serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui platform AKSARA, serta piloting implementasi PRKBI di daerah. (dmp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Low Carbon Development Indonesia (LCDI). Hal ini ditegaskan dalam pertemuan bersama dengan Tim LCDI dan Bapperida pada Ruang Rapat Pimpinan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9).
Audiensi dengan DPRD Sumut diselenggarakan dalam rangka Penguatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Sumut. Sekaligus menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat koordinasi serta komitmen lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan target pembangunan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberhasilan dan progres pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Kabupaten Samosir. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dan inovatif yang tidak hanya mendukung efisiensi energi dan penurunan emisi karbon, tetapi juga berdampak dalam memenuhi kebutuhan air bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara inklusif.
Wakil Ketua DPRD Sumut Dr. Sutarto, M.Si menegaskan bahwa dewan siap menjadi mitra strategis dalam memastikan keberhasilan PRKBI di Sumut. “DPRD mendukung penuh program LCDI melalui tiga fungsi utama kami yakni regulasi, penganggaran dan pengawasan. Inisiatif Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Hijau sedang kami dorong,” tegasnya.
Ia memastikan alokasi anggaran dalam APBD 2027 berpihak pada program prioritas PRKBI. “Pengawasan akan kami lakukan secara transparan agar implementasi benar-benar terukur dan tepat sasaran,” katanya.
Ketua Bapemperda DPRD Sumut Dharma Putra Rangkuti menyebut bahwa persoalan sampah sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui mekanisme carbon trading, untuk mendukung keberlanjutan program PRKBI. “Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Sumut Dedi Iskandar menekankan penguatan kelembagaan bank sampah, implementasi PRKBI di sektor pertanian dan perkebunan dan pencarian pendanaan alternatif baik dari pemerintah pusat maupun mitra donor internasional.
“Kita perlu belajar dari daerah yang telah menetapkan Perda Ekonomi Hijau dan memperoleh pendanaan hijau. Selain itu, konsultasi dengan Bappenas menjadi langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan di Sumatera Utara,” ujar Dedi Iskandar.
Anita Lubis dari Komisi C DPRD Sumut juga mendukung penguatan implementasi PRKBI ini melalui APBD tahun 2027. “Kita siap mendukung dan mendorong agar kegiatan PRKBI ini masuk dalam APBD,” sebutnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut ini mengapresiasi pembangunan PATS di Samosir. Ia berharap program ini dapat di kembangkan di daerah lain yang sangat membutuhkan seperti di Serdangbedagai dan Deliserdang.
Turut hadir dalam pertemuan ini Roni Reynaldo Situmorang (ketua komisi C), Budi (sekretaris komisi C) serta anggota Komisi C Palacheta Subies Subianto, Hizkia Reinhard Matondang, Syahrul Efendi dan M. Faisal.
Dari Bapperida Sumut hadir Andriadi yang juga memberikan sambutan dan didampingi Roni Hasibuan. Dari LCDI Sumut, hadir Agus Marwan yang memberikan sambutan pengantar. Prof. Ahmad Fauzi sebagai narasumber dan Prof. R. Hamdani Harahap sebagai moderator dalam diskusi berlangsung konstruktif dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif dan mitra pembangunan.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi untuk memastikan Sumut berkontribusi nyata terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 51,51 persen pada 2045 dan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060.
Program LCDI merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO. Fokus utama program ini mencakup penyusunan perencanaan PRKBI, penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah, pelaksanaan kajian PRKBI serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui platform AKSARA, serta piloting implementasi PRKBI di daerah. (dmp)
